Kepala Cabang PT. Pelni Cabang Ambon, Samto menyesalkan aksi demonstrasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Maluku di kantor BUMN ini, Rabu, berakhir anarkis karena terjadi bentrok dengan personel Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease.
"Saya sebenarnya memiliki niat baik untuk menerima para demonstran dengan menawarkan 10 orang berdialog. Namun, maunya 15 orang di ruangan kerja. Hanya saja, tidak terealisasi karena mereka telah bersitegang dengan aparat kepolisian," kata Samto.
Dia bahkan telah turun ke loket penjualan karcis/tiket dan meminta berdialog secara damai, kendati personel intel polisi telah berkoordinasi bahwa aksi tersebut belum mengantongi izin dari Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease.
"Sayangnya para demonstran tidak bisa menahan diri sehingga melempar botol minuman mineral dan dilerai aparat kepolisian, tetapi berakhir dengan anarkis. Bahkan, sejumlah demonstran diamankan," ujar Samto.
Dia mengemukakan, setelah suasana terkendali masih diajak sejumlah demonstran untuk duduk di kursi di depan loket penjualan karcis agar bisa berdialog. Namun, karena masih menunggu empat koordinator lapangan (korlap) yang diamankan polisi, tiba-tiba personel Polda Maluku datang dan memerintahkan bubar karena aksi tidak memiliki izin resmi.
"Kami (Pelni) sebenarnya belum mengetahui materi dari aksi demonstrasi PMII Maluku karena tidak sempat berdialog sehingga disesalkan mengingat kegiatan tersebut tidak ada titik temunya," kata Samto.
Disinggung saat para demonstran orasi disampaikan salah satu alasannya karena PMII Maluku tidak mendapatkan tiket berangkat ke Tual, dia menjelaskan, pada 11 Februari 2020 dilaporkan bagian operasi bahwa mereka meminta keringanan untuk 50 orang.
"Sebenarnya bila PMII Maluku ketemu secara baik - baik, kendati soal keringanan harga tiket itu kewenangan Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub, maka bisa disarankan memanfaatkan jasa KM Sabuk Nusantara 103 yang harga tiketnya hanya Rp35.000 per penumpang," tandas Samto.
Karena itu, dia mengharapkan komponen masyarakat di Maluku yang ingin berurusan dengan PT. Pelni silahkan ke kantor menemuinya secara baik-baik, tanpa harus banyak orang dengan cukup diwakili perwakilan satu atau dua orang saja.
"Saya dipercayakan menjadi Kepala PT. Pelni Cabang Ambon sejak 4 Februari 2020 salah satu tugasnya membenahi pelayanan kepada masyarakat sehingga bila ada yang kurang berkenan terkait dengan pelayanan silahkan bertemu untuk membicarakannya secara baik - baik di kantor," tegas Samto.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2020
"Saya sebenarnya memiliki niat baik untuk menerima para demonstran dengan menawarkan 10 orang berdialog. Namun, maunya 15 orang di ruangan kerja. Hanya saja, tidak terealisasi karena mereka telah bersitegang dengan aparat kepolisian," kata Samto.
Dia bahkan telah turun ke loket penjualan karcis/tiket dan meminta berdialog secara damai, kendati personel intel polisi telah berkoordinasi bahwa aksi tersebut belum mengantongi izin dari Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease.
"Sayangnya para demonstran tidak bisa menahan diri sehingga melempar botol minuman mineral dan dilerai aparat kepolisian, tetapi berakhir dengan anarkis. Bahkan, sejumlah demonstran diamankan," ujar Samto.
Dia mengemukakan, setelah suasana terkendali masih diajak sejumlah demonstran untuk duduk di kursi di depan loket penjualan karcis agar bisa berdialog. Namun, karena masih menunggu empat koordinator lapangan (korlap) yang diamankan polisi, tiba-tiba personel Polda Maluku datang dan memerintahkan bubar karena aksi tidak memiliki izin resmi.
"Kami (Pelni) sebenarnya belum mengetahui materi dari aksi demonstrasi PMII Maluku karena tidak sempat berdialog sehingga disesalkan mengingat kegiatan tersebut tidak ada titik temunya," kata Samto.
Disinggung saat para demonstran orasi disampaikan salah satu alasannya karena PMII Maluku tidak mendapatkan tiket berangkat ke Tual, dia menjelaskan, pada 11 Februari 2020 dilaporkan bagian operasi bahwa mereka meminta keringanan untuk 50 orang.
"Sebenarnya bila PMII Maluku ketemu secara baik - baik, kendati soal keringanan harga tiket itu kewenangan Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub, maka bisa disarankan memanfaatkan jasa KM Sabuk Nusantara 103 yang harga tiketnya hanya Rp35.000 per penumpang," tandas Samto.
Karena itu, dia mengharapkan komponen masyarakat di Maluku yang ingin berurusan dengan PT. Pelni silahkan ke kantor menemuinya secara baik-baik, tanpa harus banyak orang dengan cukup diwakili perwakilan satu atau dua orang saja.
"Saya dipercayakan menjadi Kepala PT. Pelni Cabang Ambon sejak 4 Februari 2020 salah satu tugasnya membenahi pelayanan kepada masyarakat sehingga bila ada yang kurang berkenan terkait dengan pelayanan silahkan bertemu untuk membicarakannya secara baik - baik di kantor," tegas Samto.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2020