Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Maluku Utara (Malut) menyatakan, sedikitnya 10 anggota DPRD (legislator) yang tersebar di sejumlah kabupaten/kota daerah ini terancam pemecatan, karena tidak menghadiri musyawarah daerah (musda) yang diakui DPP Partai Golkar, berlangsung di Hotel Sahid Bella Ternate.
"Sesuai laporan, sebanyak 17 pengurus Partai Golkar yang berpaling ke kubu Syukur Mandar akan dipecat, dan dari 17 pengurus 10 di antaranya anggota DPRD sejumlah kabupaten/kota terancam dipecat dan akan dilakukan pergantian antarwaktu (PAW)," kata Sekretaris DPD I Partai Golkar Malut, Arifin Jafar, di Ternate, Senin.
Menurut dia, ketidakhadiran pengurus Golkar di Musda DPD Golkar Malut yang mendapat legitimasi dari DPP Golkar untuk menggelar musda yang berlangsung di Hotel Sahid Bella pada 16 Maret 2020 lalu merupakan tindakan indispliner, sebab musda yang digelar segelintir kader Golkar di Hotel Boulevard bukanlah musda melainkan kumpul-kumpul, sehingga tidak mencerminkan legitimasi karena tidak ada legalitas dari DPP secara organisatoris.
"Namun, anehnya ada anggota legislator yang ikut mendukungnya, sehingga sesuai Pedoman Organisasi Partai Golkar, maka sanksinya mulai dari penonaktifan sebagai pengurus hingga pemecatan," katanya lagi.
"Ada anggota DPRD dari Partai Golkar yang sebagiannya akan dipecat, yakni di Kabupaten Pulau Morotai, Halmahera Barat, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Kepulauan Sula, dan di Partai Golkar ada mekanismenya, mengingat hal yang terjadi dalam musda tandingan itu akan diproses dan kita akan serahkan ke DPP melalui Mahkamah Partai Golkar," ujarnya pula.
Dia menyebut, sesuai ketentuan, DPD I Golkar Malut akan membentuk tim untuk melakukan verifikasi dan memintai keterangan terkait kader-kader yang tidak hadir saat Musda DPD Golkar Malut di Hotel Sahid Bella, sehingga para kader diundang wajib menyampaikan berbagai alasan ketidakhadirannya, sebelum dibawa ke rapat pleno DPD Golkar Malut.
Menurutnya, Musda Partai Golkar yang berlangsung di Hotel Sahid Bella Ternate mendapat legitimasi DPP Golkar, karena surat rekomendasi DPP Golkar langsung dibawa Wakil Ketua Umum DPP Golkar Dr Rizal Mallarangeng dan Erwin Aksa untuk disahkan ke DPP Golkar melalui Ketua Umum DPP Golkar Erlangga Hartarto adalah Alien Mus, sedangkan musda lainnya dianggap ilegal.
Sementara itu, Hamid Usman dari kubu Golkar pimpinan Syukur Mandar saat dihubungi sebelumnya, menyatakan meskipun musda yang berlangsung di Hotel Boulevard tidak mendapat rekomendasi secara tertulis dari DPP Golkar, tetapi tetap memiliki legitimasi karena dihadiri oleh sebagian besar pemilik suara Musda Golkar Malut.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2020
"Sesuai laporan, sebanyak 17 pengurus Partai Golkar yang berpaling ke kubu Syukur Mandar akan dipecat, dan dari 17 pengurus 10 di antaranya anggota DPRD sejumlah kabupaten/kota terancam dipecat dan akan dilakukan pergantian antarwaktu (PAW)," kata Sekretaris DPD I Partai Golkar Malut, Arifin Jafar, di Ternate, Senin.
Menurut dia, ketidakhadiran pengurus Golkar di Musda DPD Golkar Malut yang mendapat legitimasi dari DPP Golkar untuk menggelar musda yang berlangsung di Hotel Sahid Bella pada 16 Maret 2020 lalu merupakan tindakan indispliner, sebab musda yang digelar segelintir kader Golkar di Hotel Boulevard bukanlah musda melainkan kumpul-kumpul, sehingga tidak mencerminkan legitimasi karena tidak ada legalitas dari DPP secara organisatoris.
"Namun, anehnya ada anggota legislator yang ikut mendukungnya, sehingga sesuai Pedoman Organisasi Partai Golkar, maka sanksinya mulai dari penonaktifan sebagai pengurus hingga pemecatan," katanya lagi.
"Ada anggota DPRD dari Partai Golkar yang sebagiannya akan dipecat, yakni di Kabupaten Pulau Morotai, Halmahera Barat, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Kepulauan Sula, dan di Partai Golkar ada mekanismenya, mengingat hal yang terjadi dalam musda tandingan itu akan diproses dan kita akan serahkan ke DPP melalui Mahkamah Partai Golkar," ujarnya pula.
Dia menyebut, sesuai ketentuan, DPD I Golkar Malut akan membentuk tim untuk melakukan verifikasi dan memintai keterangan terkait kader-kader yang tidak hadir saat Musda DPD Golkar Malut di Hotel Sahid Bella, sehingga para kader diundang wajib menyampaikan berbagai alasan ketidakhadirannya, sebelum dibawa ke rapat pleno DPD Golkar Malut.
Menurutnya, Musda Partai Golkar yang berlangsung di Hotel Sahid Bella Ternate mendapat legitimasi DPP Golkar, karena surat rekomendasi DPP Golkar langsung dibawa Wakil Ketua Umum DPP Golkar Dr Rizal Mallarangeng dan Erwin Aksa untuk disahkan ke DPP Golkar melalui Ketua Umum DPP Golkar Erlangga Hartarto adalah Alien Mus, sedangkan musda lainnya dianggap ilegal.
Sementara itu, Hamid Usman dari kubu Golkar pimpinan Syukur Mandar saat dihubungi sebelumnya, menyatakan meskipun musda yang berlangsung di Hotel Boulevard tidak mendapat rekomendasi secara tertulis dari DPP Golkar, tetapi tetap memiliki legitimasi karena dihadiri oleh sebagian besar pemilik suara Musda Golkar Malut.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2020