Ambon (ANTARA) - Anggota DPR RI asal Daerah Pemilihan Provinsi Maluku Saadiah Uluputty mengatakan, penerapan modelling atau pemodelan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) di Maluku oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan bisa menambah aktivitas transaksi perikanan.
"KKP baru saja meluncurkan pemodelan PIT pertama di Indonesia dan penerapan model ini diproyeksikan akan menambah jumlah transaksi perikanan di Maluku hingga Rp48,4 miliar per bulan," kata Saadiah di Ambon, Maluku, Rabu.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023, PIT merupakan penangkapan ikan yang terkendali dan proporsional sesuai kuota di zona penangkapan ikan untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, serta pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional.
Pemodelan PIT diluncurkan oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono di Kota Tual, Maluku, Minggu (2/6) 2024.
Peluncuran model pengembangan perikanan pertama di Indonesia ini, ditindaklanjuti dengan penandatanganan kerja sama bisnis hulu hilir perikanan tangkap dan penangkapan ikan terukur bersama PT Samudera Indo Sejahtera dan kelompok nelayan Kota Tual.
Namun KKP diminta untuk menjelaskan secara rinci terkait mekanisme modelling PIT, termasuk bagaimana caranya agar memicu peningkatan transaksi perikanan dan dampaknya kepada nelayan kecil dan masyarakat sekitar.
Menurut dia, untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan di Indonesia timur diperlukan kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal.
"Pemerintah bisa mengalokasikan dana melalui APBN atau dana desa untuk proyek-proyek infrastruktur dan pelatihan," ucapnya.
Kemudian dari sektor swasta dapat dilibatkan melalui program kemitraan dan CSR, sementara masyarakat lokal harus aktif terlibat dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan program.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Anggota DPR: Pemodelan PIT di Maluku bisa tambah transaksi perikanan
