Kalangan anggota DPRD Provinsi Maluku menilai belum adanya transparansi pemerintah daerah dalam penggunaan dan pengelolaan anggaran yang dialokasikan untuk penanganan pandemi COVID-19.
"Penggunaan anggaran penanganan COVID-19 masih kabur dan saya rasa perlu ada agenda khusus untuk membahasnya," kata Wakil Ketua DPRD Maluku, Abdulah Asis Sangkala di Ambon, Senin.
Pernyataan Asis disampaikan dalam rapat tim pengawas COVID-19 DPRD Maluku yang dipimpin ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury bersama Dinas Kesehatan provinsi dan sejumlah direktur rumah sakit swasta di Kota Ambon,
Dua anggota legislator lainnya, Turaya Samal dan dr. Elviana Pattiasina juga mempunyai penilaian yang sama.
Turaya mengatakan, di satu sisi pemerintah membatasi aktivitas masyarakat namun di sisi yang lainnya pemerintah justeru tidak transparan soal penggunaan anggaran di APBD maupun dari sumber yang lain.
"Sebagai masukan, perlu ada evaluasi pemda bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 provinsi," tandasnya.
Sementara Elviana Pattiasina mempertanyakan penggunaan anggaran penanganan pandemi COVID-19 karena Alat Pelindung Diri tidak didistribusikan ke sejumlah rumah sakit swasta yang ada di Kota Ambon.
"Ini hanya soal transparansi terkait masalah anggaran dan timbul pertanyaan, anggaran itu hanya untuk gugus tugas saja atau bagaimana sebenarnya," tegas Eslvyana.
Sebab persoalan saat ini menyangkut pencegahan dan penanggulangan masalah pandemi ini, seharusnya rumah sakit swasta juga ada dalam bagian dari tim gugus tugas atau tidak.
Dikatakan, setiap rumah sakit swasta mestinya juga dibantu dari sisi penganggaran maupun APD lewat Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 provinsi.
Untuk itu tim Pengawas COVID-19 DPRD Maluku mengundang Gustu provinsi untuk membicarakan masalah anggaran agar sejumlah rumah sakit swasta ini bisa ada dalam bagian dalam 50 persen anggaran penanganan COVID-19 yang dipotong oleh pemerintah daerah.
"Kenapa sampai sekarang tidak ada, padahal para tenaga medis di setiap rumah sakit swasta ini juga bertatap muka secara langsung dengan masyarakat, dalam hal ini yang terdampak maupun yang tidak terdampak dan ini bukan hanya tugas Dinas Kesehatan, tetapi pemerintah daerah secara umum," ujarnya.
Sebenarnya kondisi seperti ini sudah berapa lama ini berlangsung, karena sampai saat ini DPRD Maluku belum mendapatkan sebuah penjelasan bahwa mereka belum mendapatkan kontribusi dari bantuan APD.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2020
"Penggunaan anggaran penanganan COVID-19 masih kabur dan saya rasa perlu ada agenda khusus untuk membahasnya," kata Wakil Ketua DPRD Maluku, Abdulah Asis Sangkala di Ambon, Senin.
Pernyataan Asis disampaikan dalam rapat tim pengawas COVID-19 DPRD Maluku yang dipimpin ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury bersama Dinas Kesehatan provinsi dan sejumlah direktur rumah sakit swasta di Kota Ambon,
Dua anggota legislator lainnya, Turaya Samal dan dr. Elviana Pattiasina juga mempunyai penilaian yang sama.
Turaya mengatakan, di satu sisi pemerintah membatasi aktivitas masyarakat namun di sisi yang lainnya pemerintah justeru tidak transparan soal penggunaan anggaran di APBD maupun dari sumber yang lain.
"Sebagai masukan, perlu ada evaluasi pemda bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 provinsi," tandasnya.
Sementara Elviana Pattiasina mempertanyakan penggunaan anggaran penanganan pandemi COVID-19 karena Alat Pelindung Diri tidak didistribusikan ke sejumlah rumah sakit swasta yang ada di Kota Ambon.
"Ini hanya soal transparansi terkait masalah anggaran dan timbul pertanyaan, anggaran itu hanya untuk gugus tugas saja atau bagaimana sebenarnya," tegas Eslvyana.
Sebab persoalan saat ini menyangkut pencegahan dan penanggulangan masalah pandemi ini, seharusnya rumah sakit swasta juga ada dalam bagian dari tim gugus tugas atau tidak.
Dikatakan, setiap rumah sakit swasta mestinya juga dibantu dari sisi penganggaran maupun APD lewat Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 provinsi.
Untuk itu tim Pengawas COVID-19 DPRD Maluku mengundang Gustu provinsi untuk membicarakan masalah anggaran agar sejumlah rumah sakit swasta ini bisa ada dalam bagian dalam 50 persen anggaran penanganan COVID-19 yang dipotong oleh pemerintah daerah.
"Kenapa sampai sekarang tidak ada, padahal para tenaga medis di setiap rumah sakit swasta ini juga bertatap muka secara langsung dengan masyarakat, dalam hal ini yang terdampak maupun yang tidak terdampak dan ini bukan hanya tugas Dinas Kesehatan, tetapi pemerintah daerah secara umum," ujarnya.
Sebenarnya kondisi seperti ini sudah berapa lama ini berlangsung, karena sampai saat ini DPRD Maluku belum mendapatkan sebuah penjelasan bahwa mereka belum mendapatkan kontribusi dari bantuan APD.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2020