Pimpinan dan anggota Komisi III DPRD Maluku mengakui selama ini tidak dapat menerima dan melayani tamu di setiap ruangan pribadi mereka akibat bocornya air dari plafon dan menggenangi lantai.
"Selama ini memang tidak bisa menerima kehadiran tamu di ruangan kami. Jadinya, hanya bisa dilakukan pada ruang fraksi yang masih aman dari kebocoran," kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Maluku, Ariani Soulissa di Ambon, Rabu.
Penjelasan Ariani disampaikan dalam rapat kerja Komisi III DPRD Maluku dipimpin Ketuanya, Anos Yeremias bersama Plt Sekretaris Dinas PUPR Maluku, Andrianita dan Kabag Umum Sekretaris DPRD provinsi, Egmon Sinay.
Menurut dia, kondisi kerusakan gedung rakyat ini dimulai sejak gempabumi tektonik secara beruntun akhir 2019 yang mencapai ribuan kali, dilanjutkan dengan musim penghujan berkepanjangan hingga sekarang.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Maluku lainnya, Hatta Hehanussa mengingatkan Dinas PUPR untuk menggunakan kontraktor yang berkualitas dan memiliki spesifikasi dalam menangani pengerjaan proyek renovasi gedung yang saat ini mengalami banyak kerusakan.
"Bila perlu kontraktornya harus orang bermodal dan tidak hanya mengharapkan pencairan anggaran proyek termin awal atau uang muka, dan pekerjaannya harus profesional serta berkualitas," ujarnya.
Anggota komisi III DPRD Maluku, Asri Arman maupun Efendy Latuconsina mengharapkan perencanaan pengerjaan proyek renovasi gedung dewan ini harus matang dan berkualitas.
"Jangan sampai masa bhakti kami di DPRD belum berakhir lagi, tetapi bangunannya sudah kembali mengalami kerusakan seperti bocor-bocor dan retak," ujar mereka.
Sementara anggota Komisi III DPRD Maluku lainnya, Yulius Pattipeiluhu mengatakan Dinas PUPR dalam melibatkan kontraktor perencanaan janganlah merangkap juga sebagai kontraktor pengawas di lapangan.
"Kalau bisa kontraktor perencanaan jangan merangkap juga sebagai kontraktor pengawas, tetapi dipisahkan agar fungsi pengawasan atas pekerjaan di lapangan juga lebih berkualitas," tandasnya.
Kabag Umum Sekretaris DPRD Maluku, Egmon Sinay menjelaskan, kerusakan terparah gedung dewan terdapat di lantai III dan lantai IV yang umumnya merupakan ruang-ruang khusus seluruh anggota legislatif.
"Untuk lantai II juga terlihat kerusakan besar di ruang rapat paripurna, di mana beberapa titik plafonnya sudah rusak dan bolong sehingga perlu direnovasi secepatnya agar tidak mempengaruhi kinerja seluruh pimpinan dan anggota DPRD," katanya.
Plt Sekretaris Dinas PUPR Maluku, Andrianita menjelaskan akhir tahun 2019 telah dialokasikan anggaran Rp7 miliar untuk renovasi seluruh gedung pascagempa tektonik, namun dana yang terserap oleh kontraktor pelaksana hanya Rp600 juta dan pekerjaannya tidak selesai akibat gempabumi beruntun.
Sedangkan Ketua Komisi III DPRD Maluku, Anos Yeremias meminta konsultan perlu dihadirkan dalam rapat selanjutnya dengan Kadis PUPR untuk menjelaskan tingkat kerusakan bangunannya seperti apa.
"Kontraktor pelaksana juga harus hadir untuk menjelaskan program kerja renovasi gedung ini secara mendetail, apalagi kontrak kerjanya akan dimulai dari 13-18 Agustus 2020," tandasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2020
"Selama ini memang tidak bisa menerima kehadiran tamu di ruangan kami. Jadinya, hanya bisa dilakukan pada ruang fraksi yang masih aman dari kebocoran," kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Maluku, Ariani Soulissa di Ambon, Rabu.
Penjelasan Ariani disampaikan dalam rapat kerja Komisi III DPRD Maluku dipimpin Ketuanya, Anos Yeremias bersama Plt Sekretaris Dinas PUPR Maluku, Andrianita dan Kabag Umum Sekretaris DPRD provinsi, Egmon Sinay.
Menurut dia, kondisi kerusakan gedung rakyat ini dimulai sejak gempabumi tektonik secara beruntun akhir 2019 yang mencapai ribuan kali, dilanjutkan dengan musim penghujan berkepanjangan hingga sekarang.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Maluku lainnya, Hatta Hehanussa mengingatkan Dinas PUPR untuk menggunakan kontraktor yang berkualitas dan memiliki spesifikasi dalam menangani pengerjaan proyek renovasi gedung yang saat ini mengalami banyak kerusakan.
"Bila perlu kontraktornya harus orang bermodal dan tidak hanya mengharapkan pencairan anggaran proyek termin awal atau uang muka, dan pekerjaannya harus profesional serta berkualitas," ujarnya.
Anggota komisi III DPRD Maluku, Asri Arman maupun Efendy Latuconsina mengharapkan perencanaan pengerjaan proyek renovasi gedung dewan ini harus matang dan berkualitas.
"Jangan sampai masa bhakti kami di DPRD belum berakhir lagi, tetapi bangunannya sudah kembali mengalami kerusakan seperti bocor-bocor dan retak," ujar mereka.
Sementara anggota Komisi III DPRD Maluku lainnya, Yulius Pattipeiluhu mengatakan Dinas PUPR dalam melibatkan kontraktor perencanaan janganlah merangkap juga sebagai kontraktor pengawas di lapangan.
"Kalau bisa kontraktor perencanaan jangan merangkap juga sebagai kontraktor pengawas, tetapi dipisahkan agar fungsi pengawasan atas pekerjaan di lapangan juga lebih berkualitas," tandasnya.
Kabag Umum Sekretaris DPRD Maluku, Egmon Sinay menjelaskan, kerusakan terparah gedung dewan terdapat di lantai III dan lantai IV yang umumnya merupakan ruang-ruang khusus seluruh anggota legislatif.
"Untuk lantai II juga terlihat kerusakan besar di ruang rapat paripurna, di mana beberapa titik plafonnya sudah rusak dan bolong sehingga perlu direnovasi secepatnya agar tidak mempengaruhi kinerja seluruh pimpinan dan anggota DPRD," katanya.
Plt Sekretaris Dinas PUPR Maluku, Andrianita menjelaskan akhir tahun 2019 telah dialokasikan anggaran Rp7 miliar untuk renovasi seluruh gedung pascagempa tektonik, namun dana yang terserap oleh kontraktor pelaksana hanya Rp600 juta dan pekerjaannya tidak selesai akibat gempabumi beruntun.
Sedangkan Ketua Komisi III DPRD Maluku, Anos Yeremias meminta konsultan perlu dihadirkan dalam rapat selanjutnya dengan Kadis PUPR untuk menjelaskan tingkat kerusakan bangunannya seperti apa.
"Kontraktor pelaksana juga harus hadir untuk menjelaskan program kerja renovasi gedung ini secara mendetail, apalagi kontrak kerjanya akan dimulai dari 13-18 Agustus 2020," tandasnya.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2020