Kondisi pelabuhan laut di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) maupun Kepulauan Tanimbar yang dibangun sejak lima tahun lalu menggunakan sumber dana APBN sangat memprihatinkan kondisinya.
"Untuk pelabuhan laut yang kondisinya tergolong baik dan terawat hanyalah yang memang ada kantor unit penyelenggara pelabuhan (UPP) Wonreli, Kabupaten MBD dan Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar," kata anggota komisi III DPRD Maluku, Anos Yeremias di Ambon, Senin.
Menurut dia, UPP Wonreli yang kantornya di Pulau Kisar membawahi beberapa pelabuhan di Kabupaten MBD meliputi pelabuhan Lirang, Ilwaki, Kisar, Leti, Romang, Moa, Lakor, Mahaleta, Tepa, Dawelor dan Dawera.
"Dari peninjauan lapangan yang kami lakukan, hampir seluruh pelabuhan itu sangat minim fasilitas pendukungnya, kecuali di pelabuhan Kisar karena UPP berada di sana," ujar Anos.
Kondisi ini sudah disampaikan dalam rapat dengan Kementerian Perhubungan RI pada 2020, di mana seluruh pelabuhan laut ini hanya dijaga satu orang selama bertahun-tahun tetapi tidak pernah diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).
Selain itu, disampaikan kualitas pekerjaan pelabuhan yang tidak bagus karena tidak dibangun talud pemecah gelombang, tidak ada dapra untuk melindungi badan kapal yang merapat di dermaga agar tidak rusak.
Kemudian ada ruang tunggu pelabuhan yang dalam kondisi rusak berat seperti di Wetar.
"Kami pernah menyampaikan ke Kementerian Perhubungan kenapa begitu banyak dermaga yang dibangun tetapi tidak ada orang yang ikut kerja atau mengawasi sehingga mengakibatkan banyak fasilitas pelabuhan dan gedung yang mengalami kerusakan," tandasnya.
Minimal ada tenaga yang dipekerjakan sebagai honorer atau P3K sehingga kondisi bangunan dermaga dan fasilitas lainnya bisa terjaga dengan baik.
Sehingga dalam rapat dengan salah satu Direktur pada Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub itu sudah disampaikan oleh komisi III DPRD Maluku.
Kemudian terkait dengan tiga pelabuhan penyeberangan yang ada di Tiakur, Batumiau, dan satunya sudah harus dibangun di Lelang terjadi bermasalah terkait persoalan pembebasan lahan di Tiakur.
"Komisi III akan melakukan rapat dengar pendapat dengan mitra antara lain Balai Pengelola Transportasi Darat XXII Maluku, Dishub Provinsi Maluku, dengan menghadirkan Kadishub Kabupaten MBD," ujar Anos.
Kemudian di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, ada pelabuhan laut di Adodo, Kecamatan Molumaru, Larat , Kecamatan Tanimbar Utara, Tutukembung, Kecamatan Nirunmas, di Saumlaki, dan Adaut.
Selain pelabuhan Saumlaki dalam kondisi terawat karena UPP ada di sana, namun untuk pelabuhan lainnya akibat kekurangan tenaga maka pemeliharaan dan perawatan terhadap fasilitas yang ada pun tidak maksimal.
Pelabuhan Mahaleta sampai hari ini ruang tunggunya juga belum ada ganti rugi lahan, dan gedung yang dibangun pun sejak empat tahun lalu sudah nyaris rusak.
Kondisi ini juga disebabkan kurangnya pengawasan, bukan hanya dilakukan oleh DPRD, baik Provinsi Maluku maupun Kabupatn KKT karena setiap tahun mereka mempunyai agenda pengawasan.
Untuk pelabuhan Tutukembung minimal dilakukan pengerukan agar kapal yang ukurannya lebih besar bisa merapat, sedangkanpelabuhan laut di Adaut itu harus diperhatikan fasilitasnya.
Di Pelabuhan Adodo selama bertahun-tahun hanya dijaga oleh satu orang. Kasihannya selama lima tahun awal, tidak pernah mendapatkan honor apa pun sehingga Komisi III DPRDMaluku memperjuangkannya sampai masuk P3K, sedangkan pelabuhan lainnya sampai hari ini belum diperhatikan.
"Makanya pada saat agenda penyampaian aspirasi dalam waktu dekat ini komisi akan memperjuangkan seluruh tenaga penjaga pelabuhan untuk diangkat sebagai honorer atau P3K.
Sama halnya dengan kondisi pelauhan di Elat yang tidak terawat sehingga perlu ada tenaga honor yang menjaga dan merawat pelabuhannya agar aset ini tidak rusak atau terbengkalai.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2021
"Untuk pelabuhan laut yang kondisinya tergolong baik dan terawat hanyalah yang memang ada kantor unit penyelenggara pelabuhan (UPP) Wonreli, Kabupaten MBD dan Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar," kata anggota komisi III DPRD Maluku, Anos Yeremias di Ambon, Senin.
Menurut dia, UPP Wonreli yang kantornya di Pulau Kisar membawahi beberapa pelabuhan di Kabupaten MBD meliputi pelabuhan Lirang, Ilwaki, Kisar, Leti, Romang, Moa, Lakor, Mahaleta, Tepa, Dawelor dan Dawera.
"Dari peninjauan lapangan yang kami lakukan, hampir seluruh pelabuhan itu sangat minim fasilitas pendukungnya, kecuali di pelabuhan Kisar karena UPP berada di sana," ujar Anos.
Kondisi ini sudah disampaikan dalam rapat dengan Kementerian Perhubungan RI pada 2020, di mana seluruh pelabuhan laut ini hanya dijaga satu orang selama bertahun-tahun tetapi tidak pernah diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).
Selain itu, disampaikan kualitas pekerjaan pelabuhan yang tidak bagus karena tidak dibangun talud pemecah gelombang, tidak ada dapra untuk melindungi badan kapal yang merapat di dermaga agar tidak rusak.
Kemudian ada ruang tunggu pelabuhan yang dalam kondisi rusak berat seperti di Wetar.
"Kami pernah menyampaikan ke Kementerian Perhubungan kenapa begitu banyak dermaga yang dibangun tetapi tidak ada orang yang ikut kerja atau mengawasi sehingga mengakibatkan banyak fasilitas pelabuhan dan gedung yang mengalami kerusakan," tandasnya.
Minimal ada tenaga yang dipekerjakan sebagai honorer atau P3K sehingga kondisi bangunan dermaga dan fasilitas lainnya bisa terjaga dengan baik.
Sehingga dalam rapat dengan salah satu Direktur pada Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub itu sudah disampaikan oleh komisi III DPRD Maluku.
Kemudian terkait dengan tiga pelabuhan penyeberangan yang ada di Tiakur, Batumiau, dan satunya sudah harus dibangun di Lelang terjadi bermasalah terkait persoalan pembebasan lahan di Tiakur.
"Komisi III akan melakukan rapat dengar pendapat dengan mitra antara lain Balai Pengelola Transportasi Darat XXII Maluku, Dishub Provinsi Maluku, dengan menghadirkan Kadishub Kabupaten MBD," ujar Anos.
Kemudian di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, ada pelabuhan laut di Adodo, Kecamatan Molumaru, Larat , Kecamatan Tanimbar Utara, Tutukembung, Kecamatan Nirunmas, di Saumlaki, dan Adaut.
Selain pelabuhan Saumlaki dalam kondisi terawat karena UPP ada di sana, namun untuk pelabuhan lainnya akibat kekurangan tenaga maka pemeliharaan dan perawatan terhadap fasilitas yang ada pun tidak maksimal.
Pelabuhan Mahaleta sampai hari ini ruang tunggunya juga belum ada ganti rugi lahan, dan gedung yang dibangun pun sejak empat tahun lalu sudah nyaris rusak.
Kondisi ini juga disebabkan kurangnya pengawasan, bukan hanya dilakukan oleh DPRD, baik Provinsi Maluku maupun Kabupatn KKT karena setiap tahun mereka mempunyai agenda pengawasan.
Untuk pelabuhan Tutukembung minimal dilakukan pengerukan agar kapal yang ukurannya lebih besar bisa merapat, sedangkanpelabuhan laut di Adaut itu harus diperhatikan fasilitasnya.
Di Pelabuhan Adodo selama bertahun-tahun hanya dijaga oleh satu orang. Kasihannya selama lima tahun awal, tidak pernah mendapatkan honor apa pun sehingga Komisi III DPRDMaluku memperjuangkannya sampai masuk P3K, sedangkan pelabuhan lainnya sampai hari ini belum diperhatikan.
"Makanya pada saat agenda penyampaian aspirasi dalam waktu dekat ini komisi akan memperjuangkan seluruh tenaga penjaga pelabuhan untuk diangkat sebagai honorer atau P3K.
Sama halnya dengan kondisi pelauhan di Elat yang tidak terawat sehingga perlu ada tenaga honor yang menjaga dan merawat pelabuhannya agar aset ini tidak rusak atau terbengkalai.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2021