Gubernur Maluku Murad Ismail menegaskan, mewabahnya pandemi COVID-19 sejak Maret 2020 sangat berdampak besar dan mempengaruhi rencana kerja maupun anggaran pembangunan di provinsi tersebut.
"Pandemi COVID-19 masih terus mewabah. Dampaknya pencapaian target perencanaan pembangunan meleset dan penganggaran difokuskan pada pemulihan kesehatan dan sosial ekonomi masyarakat," kata Gubernur pada forum konsultasi publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Maluku tahun 2022, di Ambon, Rabu.
Gubernur dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekda Maluku Kasrul Selang mengatakan, Pemprov setempat melakukan realokasi anggaran sebesar Rp122 miliar dari APBD tahun 2020 yang hanya sebesar Rp3,3 triliun.
Anggaran tersebut dialokasikan untuk penanganan masalah kesehatan, ketahanan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui jaring pengaman sosial akibat pandemi virus Corona yang melanda provisi tersebut.
Diingatkan penyusunan RKPD tahun 2022 sekaligus merupakan tahun ke tiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Maluku tahun 2019 - 2024 dapat dilakukan optimal, sehingga berdampak terhadap peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 yang terus berlangsung.
Penyusunan RKPD tahun 2022 diharapkan difokuskan pada kondisi aktual yang sedang dihadapi, yakni upaya pemulihan kesehatan dan sosial ekonomi akibat dampak COVID-19 dengan tetap mengutamakan prioritas sesuai arah RPJMD Maluku.
Gubernur juga memaparkan pertumbuhan ekonomi kumulatif Maluku tahun 2020 tumbuh negatif 0,92 persen, atau masih lebih tinggi 1,15 persen dibanding pertumbuhan nasional yang mencapai negatif 2,07 persen.
Sedangkan inflasi tahun kalender Maluku selama tahun 2020 tercatat 0,21 persen atau lebih rendah 1,47 persen dari inflasi tahun kalender nasional tahun 2020 yang mencapai 1,68 persen.
Gubernur berharap pemulihan ekonomi Maluku dan percepatan penanganan pandemi COVID-19 dapat dilakukan secara bersama-sama dan bertahap, mengingat kasus positif harian di provinsi ini menunjukkan tren penurunan sejak November 2020.
"Upaya pencegahan dan percepatan penanganan COVID-19 akan terus dilakukan, termasuk memastikan pemberian vaksin bagi penerima di semua kabupaten/kota di Maluku," tandas Gubernur.
Forum konsultasi publik RKPD provinsi Maluku tahun 2022 menghadirkan beberapa pembicara diantaranya Kepala BPS Maluku Asep Riyadi, Kepala Bappeda Anton Lailossa dan Ketua DPRD Maluku Lucky Wattimury.
Forum konsultasi tersebut hanya diikuti 50 peserta secara tatap muka karena penerapan protokol kesehatan secara ketat, sedangkan 150 orang lainnya mengikutinya secara virtual.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2021
"Pandemi COVID-19 masih terus mewabah. Dampaknya pencapaian target perencanaan pembangunan meleset dan penganggaran difokuskan pada pemulihan kesehatan dan sosial ekonomi masyarakat," kata Gubernur pada forum konsultasi publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Maluku tahun 2022, di Ambon, Rabu.
Gubernur dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekda Maluku Kasrul Selang mengatakan, Pemprov setempat melakukan realokasi anggaran sebesar Rp122 miliar dari APBD tahun 2020 yang hanya sebesar Rp3,3 triliun.
Anggaran tersebut dialokasikan untuk penanganan masalah kesehatan, ketahanan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui jaring pengaman sosial akibat pandemi virus Corona yang melanda provisi tersebut.
Diingatkan penyusunan RKPD tahun 2022 sekaligus merupakan tahun ke tiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Maluku tahun 2019 - 2024 dapat dilakukan optimal, sehingga berdampak terhadap peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 yang terus berlangsung.
Penyusunan RKPD tahun 2022 diharapkan difokuskan pada kondisi aktual yang sedang dihadapi, yakni upaya pemulihan kesehatan dan sosial ekonomi akibat dampak COVID-19 dengan tetap mengutamakan prioritas sesuai arah RPJMD Maluku.
Gubernur juga memaparkan pertumbuhan ekonomi kumulatif Maluku tahun 2020 tumbuh negatif 0,92 persen, atau masih lebih tinggi 1,15 persen dibanding pertumbuhan nasional yang mencapai negatif 2,07 persen.
Sedangkan inflasi tahun kalender Maluku selama tahun 2020 tercatat 0,21 persen atau lebih rendah 1,47 persen dari inflasi tahun kalender nasional tahun 2020 yang mencapai 1,68 persen.
Gubernur berharap pemulihan ekonomi Maluku dan percepatan penanganan pandemi COVID-19 dapat dilakukan secara bersama-sama dan bertahap, mengingat kasus positif harian di provinsi ini menunjukkan tren penurunan sejak November 2020.
"Upaya pencegahan dan percepatan penanganan COVID-19 akan terus dilakukan, termasuk memastikan pemberian vaksin bagi penerima di semua kabupaten/kota di Maluku," tandas Gubernur.
Forum konsultasi publik RKPD provinsi Maluku tahun 2022 menghadirkan beberapa pembicara diantaranya Kepala BPS Maluku Asep Riyadi, Kepala Bappeda Anton Lailossa dan Ketua DPRD Maluku Lucky Wattimury.
Forum konsultasi tersebut hanya diikuti 50 peserta secara tatap muka karena penerapan protokol kesehatan secara ketat, sedangkan 150 orang lainnya mengikutinya secara virtual.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2021