Ambon (ANTARA) - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku menyatakan inflasi indeks harga konsumen (IHK) Maluku pada 2021 sebesar 4,01 persen dan merupakan yang tertinggi dalam tiga tahun terakhir.
Dalam laporan BI Maluku yang diterima ANTARA di Ambon, Rabu, meningkatnya inflasi pada 2021 merupakan dampak dari tingginya gejolak harga bahan makanan, khususnya pada periode perayaan hari besar keagamaan nasional seperti Idul Fitri dan Natal.
BI memberi catatan, daya beli masyarakat yang mulai meningkat karena adanya relaksasi kebijakan dalam penanganan pandemi COVID-19 belum diimbangi dengan kelancaran distribusi barang, sehingga berdampak pada kenaikan harga-harga bahan pangan.
"Peningkatan permintaan masyarakat secara umum terutama menjelang akhir tahun seiring dengan kemajuan dalam penanganan pandemi COVID-19 belum dapat diimbangi dengan kelancaran pasokan yang terdampak oleh kelangkaan peti kemas," kata Kepala Kantor Perwakilan BI Maluku Noviarsano Manullang.
Perkembangan tersebut membawa inflasi IHK Maluku tahun 2021 tercatat meningkat dibanding dengan inflasi IHK pada 2020 yang sebesar 0,21 persen (yoy), sekaligus berada diatas kisaran sasaran inflasi tahun 2021 sebesar 3,0 persen plus minus satu persen (yoy).
Ia mengatakan inflasi Maluku pada Desember 2021 secara bulanan yang relatif tinggi turut mendorong pencapaian tersebut. Meskipun menurun dibandingkan dengan November 2021 yang mencatat inflasi 1,06 persen (mtm), inflasi Desember lebih tinggi dibandingkan dengan rerata historis inflasi IHK Desember pada tiga tahun terakhir yang sebesar 0,54 persen (mtm).
Perkembangan ini utamanya didorong oleh inflasi pada kelompok makanan, minuman dan tembakau yang mencapai 2,09 persen (mtm), atau jauh diatas rerata historisnya tiga tahun terakhir sebesar 0,21 persen (mtm). Selanjutnya , inflasi pada Desember 2021 juga disebabkan oleh kenaikkan harga pada kelompok pakaian dan alas kaki yang mencapai 1,26 persen (mtm), lebih tinggi dari rerata historisnya pada tiga tahun terakhir sebesar 0,35 persen (mtm).
Karena itu, ia mengatakan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Maluku berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi upaya pengendalian inflasi di tahun 2022. Upaya pengendalian inflasi di Maluku kedepan akan tetap didasarkan pada strategi 4K (Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif).
"Sebagai bagian dari dari strategi ini, upaya untuk meningkatkan ketercukupan produksi bahan makanan pokok dari dalam wilayah Maluku akan menjadi salah satu target utama," ujarnya.
Selain itu, ia mengatakan perluasan kerjasama antar daerah (KAD) dengan provinsi lain di Indonesia juga akan terus diperluas guna memperkuat ketahanan pasokan di Maluku. Selanjutnya rencana pengendalian inflasi di Maluku ke depan akan dituangkan dalam "Roadmap" (peta jalan), pengendalian inflasi 2022-2024.
