Ternate (ANTARA) - Sejumlah mahasiswa di Ternate yang mengatasnamakan Komunitas Merah Putih menggelar aksi unjuk rasa menolak Kedatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Provinsi Maluku Utara (Malut) pada Selasa.
Koordinator demonstran Sodikin Teky dalam orasinya mengatakan, aksi tersebut dilakukan karena mereka menilai kedatangan Presiden Jokowi ke Malut hanya keperluan investasi, dimana investasi itu menurutnya hanya akan merusak ekologi dan ekosistem lingkungan di daerah itu.
"Kita turun ke jalan ini untuk menyampaikan aspirasi rakyat karena kedatangan Jokowi ke Malut ini kami yakini akan ada investasi baru yang kemudian merusak ekologi dan ekosistem yang ada di Malut terutama hak-hak adat yang ada di Malut ini," ujarnya.
Baca juga: Presiden Jokowi tiba di Ternate Maluku Utara, langsung disambut Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba
Aksi mendadak ini digelar mahasiswa di persimpangan jalan Kelurahan Soa-soa, Kecamatan Ternate Utara atau tepatnya di depan kantor RRI Ternate sekira pukul 17.00 WIT jelang kedatangan Jokowi pada Selasa malam.
Puluhan massa tersebut membawa sebuah spanduk bertuliskan "Maluku Utara Menolak Kedatangan Joko Widodo Karena Merugikan Rakyat". Selain itu, kebijakan Jokowi dinilai bertentangan kepentingan rakyat.
"Kebijakan-kebijakannya sangat bertentangan dengan kepentingan rakyat, oleh karena itu dengan agenda ke Malut ini kami menolak," katanya.
Namun begitu, jika kedatangan Jokowi ini dimungkinkan terlaksana ia berharap Jokowi dapat mendengar beberapa aspirasi yang bakal disampaikan.
Sementara itu, dalam aksinya massa menyampaikan lima tuntutan. Pertama, Presiden Jokowi agar menurunkan harga BBM dan jangan merekayasa opini rakyat dengan BLT. Sebab, mereka menilai harga BBM naik sangat menyengsarakan rakyat di level bawah.
Kedua, hentikan eksplorasi dan eksploitasi di Malut jika hanya merusak tanah adat, ekologi dan ekosistem lingkungan yang ada di Malut.
Ketiga, mahasiswa menuntut secara serius Presiden Jokowi membahas secara pengembangan ibu kota Provinsi Malut.
Keempat, mahasiswa menuntut kepada Presiden Jokowi untuk membahas secara khusus tentang daerah Otonomi Khusus Malut.
Kelima, mahasiswa menuntut kepada pemerintah agar pendapatan pajak daerah Malut dinaikkan menjadi Rp10 triliun per tahun untuk menjamin infrastruktur guna menjawab kesejahteraan rakyat Malut lewat dana bagi hasil (DBH) dari pusat,.
Baca juga: Gubernur Malut sambut kunjungan Presiden Jokowi di Ternate, selamat datang presiden
Sementara itu, Panglima Kodam (Pangdam) XVI/ Pattimura, Mayjen TNI Ruruh A. Setyawibawa, mengimbau kepada seluruh masyarakat Maluku Utara (Malut) untuk menyambut kunjungan kerja (kuker) Presiden Jokowi secara antusias.
Pangdam berharap kegiatan kunker Presiden nantinya dapat terselenggara dengan tertib, aman dan lancar dengan memaksimalkan keterlibatan unsur di wilayah, baik TNI- Polri, Pemerintah Daerah dan seluruh komponen masyarakat.
"Kami yakin masyarakat Malut akan begitu antusias menyambut kedatangan Presiden sama seperti ketika kunjungan di Saumlaki dan Tual kemarin," kata Pangdam.
Oleh karena itu Kodam XVI/ Pattimura bersinergi dengan Polda Maluku Utara dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara siap menyukseskan dan mengamankan kunjungan Presiden RI Jokowi.
Baca juga: Sebanyak 700 lebih warga mendapat bantuan saat kunjungan Presiden Jokowi
