Ambon (ANTARA) - Pemerintah Kota Tual, Maluku, menyalurkan bantuan senilai Rp750 juta untuk warga kurang mampu di beberapa pulau terluar di wilayah itu, untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak kebijakan penyesuaian harga BBM.
"Kami menjadwalkan penyaluran bantuan di beberapa pulau yang jauh seperti di Kecamatan Tayando Tam, Kur Selatan dan Pulau-Pulau Kur," kata Wali Kota Tual Adam Rahayaan dikonfirmasi dari Ambon, Senin.
Bantuan berupa beras yang akan dibagikan, menurut Adam akan menggunakan sebagian Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp10,62 miliar yang baru diperoleh Pemkot Tual dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. DID itu diperoleh Pemkot Tual dari Menkeu Sri Mulyani karena keberhasilan mengendalikan inflasi secara tajam dari bulan Mei 2022 ke bulan Agustus 2022.
Baca juga: Polisi salurkan bansos beras 100 Kg untuk warga Amahai Maluku Tengah, patut diapresiasi
"Anggaran DID yang disisihkan untuk pengadaan bantuan ini sekitar Rp750 juta. Bantuan ini diberikan kepada keluarga kurang mampu yang tidak kebagian bantuan dari Presiden Joko Widodo yang berkunjung ke Tual dan Maluku Tenggara (Malra) pada 14-15 September 2022," katanya.
Saat kunjungan Kepala Negara hanya membawa 750 bantuan dari total 5.000 paket untuk warga kurang mampu di dua daerah itu yang terdampak kenaikan BBM, sedangkan sisanya sebanyak 4.250 paket dikirimkan dengan kapal dan baru tiba di Tual.
Bantuan Presiden untuk warga terdampak kenaikan BBM di Kota Tual sebanyak 1.250 paket.
Baca juga: Sultan Ternate beri gelar Presiden Joko Widodo sebagai Pangeran Bangsawan
"Kekurangannya kami siasati dengan pembagian beras, terutama untuk warga di Pulau-Pulau yang jauh. Mereka tidak perlu ke kota, tetapi tim yang akan langsung mendatangi pulau-pulau untuk membagikan kepada warga yang berhak," katanya.
Adam berharap bantuan yang dibagikan itu berdampak meringankan beban masyarakat di tengah situasi dan krisis ekonomi yang melanda bangsa dan negara saat ini.
Dia juga meminta para kepala desa untuk proaktif mengajukan nama warga penerima bantuan secepatnya, terutama warga kurang mampu dan tidak termasuk dalam penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), BLT maupun BLT BBM.
"Kalau dari isi bantuan mungkin tidak terlalu bernilai, tetapi hendaknya dilihat keseriusan pemerintah membantu meringankan beban hidup masyarakat," ujar Adam.
Baca juga: Bambang Brodjonegoro sebut program bansos jaga APBN dan masyarakat dari inflasi
