Ambon (ANTARA) - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku menyatakan sejumlah program kolaborasi berbagai pemangku kebijakan, salah satunya operasi pasar murah, berhasil menekan laju inflasi Maluku pada September 2022.
Laju inflasi di Maluku pada September hanya mencapai 0,34 persen di tengah tekanan dari dampak penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM).
"Capaian inflasi (September) tersebut lebih rendah dibandingkan dengan realisasi bulan sebelumnya yang sebesar 0,71 persen dan capaian inflasi nasional yang tercatat 1,17 persen," kata Kepala Perwakilan BI Provinsi Maluku Bakti Artanta di Ambon, Rabu.
Baca juga: BPS: Inflasi Ternate 0,51 persen dipicu BBM dan tarif transportasi
Ia mengatakan inflasi Maluku pada September 2022 mencapai 0,34 persen (mtm) didorong oleh menurunnya harga komoditas hortikultura seperti cabai rawit, bawang merah, serta komoditas perikanan seperti ikan layang, ikan selar, dan ikan tongkol.
Selama ini Maluku sangat rentan terjadi inflasi yang dipicu komponen pangan bergejolak (volatile food).
Dia mengatakan, menurunnya harga pada komoditas pangan di Maluku pada September 2022 ini tidak lepas dari upaya sinergi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Maluku dalam upaya implementasi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
Operasi pasar murah yang dilaksanakan di lima titik di Kota Ambon dinilai cukup berhasil menekan harga komoditas pangan setelah penyesuaian harga BBM.
"Berbagai kegiatan dalam kerangka GNPIP telah dilakukan selama September 2022, di antaranya adalah penanaman cabai dan bawang merah serentak di 11 kabupaten/kota se-Provinsi Maluku dan operasi pasar murah di berbagai titik di Kota Ambon," ujar Bakti.
Menurut dia, penurunan inflasi dari komoditas bahan makanan ini mampu menahan tekanan laju inflasi yang muncul dari penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) yang memberikan dampak langsung dan tidak langsung terhadap sebagian besar komoditas.
Selain itu telah dilakukan juga penandatanganan nota kesepahaman kerja sama antardaerah (KAD) pemenuhan komoditas bawang merah antara pelaku usaha di Kota Ambon dengan kelompok tani di Kabupaten Brebes dan Probolinggo.
Berbagai kegiatan tersebut mendorong terkendalinya harga komoditas pangan, khususnya hortikultura, selain membaiknya cuaca yang juga berdampak pada normalisasi harga komoditas perikanan.
Baca juga: BPS: Ambon inflasi 0,30 persen dampak kenaikan BBM dan tarif Angkot
Di sisi lain, penyesuaian harga BBM ini juga berdampak pada meningkatnya realisasi inflasi tahunan Provinsi Maluku menjadi sebesar 6,89 persen (yoy) pada September 2022. Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan capaian bulan sebelumnya yang sebesar 6,65 persen (yoy).
Inflasi tahunan Provinsi Maluku pada September 2022 juga lebih tinggi dari capaian inflasi nasional yang tercatat sebesar 5,95 persen (yoy), sekaligus lebih tinggi dari sasaran inflasi nasional pada rentang 3,0 kurang lebih 1 persen (yoy).
Peningkatan harga BBM ini secara khusus berdampak langsung pada meningkatnya tekanan harga pada kelompok transportasi. Inflasi pada kelompok ini tercatat sebesar 21,60 persen (yoy), meningkat signifikan dibanding dengan bulan sebelumnya sebesar 15,57 persen (yoy).
Bakti mengatakan potensi tingginya tekanan inflasi lebih lanjut dari penyesuaian harga BBM ke depan menjadi perhatian serius bagi TPID Provinsi Maluku sebagai tindak lanjut rapat koordinasi nasional (Rakornas) pengendalian inflasi 2022.
TPID Provinsi Maluku terus memperkuat strategi 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif) yang telah dituangkan dalam "Roadmap" (peta jalan) pengendalian inflasi 2022-2024.
Selain itu, optimalisasi pemanfaatan anggaran belanja tidak tetap (BTT) maupun Daftar Transfer Umum (DTU) untuk pengendalian inflasi akan terus didorong untuk melengkapi implementasi GHPIP yang terus dilakukan di Provinsi Maluku.
"Pengendalian inflasi pangan akan terus menjadi fokus TPID di Provinsi Maluku untuk dapat meredam dampak inflasi dari penyesuaian harga BBM," pungkas Bakti.
Baca juga: BI: Risiko inflasi lebihi empat persen masih tinggi hingga 2023
