Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Atnike Nova Sigiro menyampaikan pihaknya siap mendukung pemerintah dalam melakukan verifikasi korban pelanggaran hak asasi manusia berat.
"Salah satu komitmen kami mendukung tindak lanjut upaya-upaya pemulihan bagi korban, kami siap mendukung pemerintah untuk upaya-upaya verifikasi korban agar mereka mendapatkan status yang resmi dan mendapatkan haknya," ujar Atnike usai menghadiri rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.
Dia mengatakan di Komnas HAM sendiri hingga saat ini ada 6.000 lebih berkas korban pelanggaran HAM berat yang sudah diverifikasi, yang terdiri dari kasus 1965, penghilangan paksa hingga kasus Tanjung Priok dan lainnya.
Baca juga: Menteri PUPR akan bangun infrastruktur untuk korban pelanggaran HAM
Komnas HAM, kata dia, sudah memiliki hasil penyelidikan, dan prosedur internal untuk memberikan surat keterangan bagi korban pelanggaran HAM berat.
"Surat keterangan ini merupakan bentuk pengakuan negara, pengakuan resmi terhadap individu yang telah mengalami pelanggaran HAM berat, khususnya kasus-kasus yang pernah diselidiki oleh Komnas HAM," terangnya.
Mengenai mekanisme pemulihan, kata dia, akan dilakukan melalui tim yang dibentuk Presiden.
"Kalau mekanisme pemulihan ini kan belum ada. Akan dibentuk oleh Bapak Presiden, itu kan akan menjadi mekanisme pemulihan untuk pelanggaran HAM yang berat yang pertama, yang resmi dibentuk Presiden," jelasnya.
Baca juga: Menkopolhukam sambut baik PBB apresiasi pengakuan pelanggaran HAM Indonesia
Komnas HAM dukung pemerintah verifikasi korban pelanggaran hak asasi manusia berat
Senin, 16 Januari 2023 14:57 WIB
Presiden Joko Widodo (kiri) menerima laporan terkait pelanggaran HAM masa lalu dari Ketua Dewan Pengarah Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Mahfud MD (kanan) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (11/1/2023). Pemerintah Indonesia mengakui terjadinya 12 pelanggaran HAM berat di masa lalu dan akan memulihkan hak-hak korban secara adil dan bijaksana tanpa menegasikan penyelesaian yudisial. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc.
