Ambon (Antara Maluku) - Ratusan orang calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kabupaten Seram Bagian Barat hasil seleksi formasi 2010 masih bertahan di gedung DPRD Provinsi Maluku menunggu kepastian sikap pemerintah daerah dan DPRD terkait nasib mereka.
Sekitar 200 orang CPNS sejak Jumat (30/11) datang ke gedung DPRD membawa tikar dan bantal untuk menginap di sana, dan hingga Senin (3/12) sudah bertahan selama tiga hari.
Bahkan sebagian dari CPNS tersebut juga membawa anak-anak mereka yang masih balita untuk ikut melakukan unjuk rasa damai dan mengingap di gedung DPRD Maluku selama berhari-hari.
"Kehadiran mereka di kantor ini sejak Jumat petang di saat para pimpinan dan anggota dewan sudah pulang sehingga tidak ada yang menerima kehadiran mereka," kata Aris, salah satu anggota Satpol PP yang biasanya melakukan pengamaman di kantor DPRD Maluku.
Kabag Humas DPRD Maluku, Dedy Sitaniapessy mengaku kalau kedatangan para CPNS kemudian mengingap di kantor dewan tersebut tidak pernah dikoordinasikan sebelumnya.
"Kami belum pernah diberitahu secara lisan maupun tertulis kalau para CPNS ini akan menginap di sini sejak tiga hari lalu. Meski demikian kehadiran mereka tertib dan tidak menghambat aktivitas di DPRD sejak tadi pagi," katanya.
Menurut John, salah satu CPNS asal Kabupaten SBB yang ikut mengingap di gedung DPRD Maluku, mereka akan terus melakukan aksi sampai ada kejelasan dan titik gterang dari pemerintah untuk mengangkat mereka sebagai pegawai negeri sipil.
"Kami menolak SK kontrak yang diberikan pemerintah dan tetap berjuang sampai mendapatkan SK pengangkatan PNS," katanya.
Ketua Fraksi Kebangsaan DPRD Maluku, Luthfi Sanaky mengatakan, DPRD provinsi harus mengeluarkan semacam rekomendasi kepada gubernur untuk menyurati Menteri Dalam Negeri, karena kebijakan Pemkab Seram Bagian Barat yang memberikan SK kontrak bagi ratusan SPNS hasil seleksi 2010 tidak bisa dipertanggungjawabkan.
Sejak pekan lalu, DPRD Maluku juga telah mengundang resmi Pemkab Seram Bagian Barat untuk melakukan rapat koordinasi dengan komisi A, anggota DPRD Maluku asal daerah pemilihan kabupaten tersebut, Kepala Inspektorat dan Badan Kepegawaian Daerah provinsi bersama ratusan CPNS itu.
"Sayangnya agenda rapat yang harus dihadiri Bupati Jacobis Puttileihalat, Sekda Mansur Tuharea bersama Kepala BKD Kabupaten Seram Bagian Barat Judith Tauran Louhenapessy tidak dipenuhi para pejabat tersebut sehingga DPRD akan melakukan pemanggilan ulang kepada mereka melalui surat resmi," katanya.
Ratusan CPNS Masih Bertahan di DPRD Maluku
Senin, 3 Desember 2012 14:41 WIB