Jakarta (ANTARA) - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai Presiden Prabowo Subianto memiliki hak prerogatif untuk melakukan evaluasi atas kinerja para menteri karena mereka dipilih dan diangkat oleh Presiden.
"Para menteri adalah pembantu Pak Presiden. Dengan demikian pergantian atau tidaknya menteri semata mata kepentingan strategis Presiden," ujar Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan Said Abdullah dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.
Namun demikian, kata dia, Presiden memiliki beberapa organisasi teknis yang bisa membantu Presiden untuk melihat kinerja menteri.
Disebutkan bahwa presiden memiliki Kantor Staf Presiden, Sekretariat Kabinet, bahkan beberapa staf khusus sesuai bidangnya masing masing.
Said menyebutkan berbagai organisasi teknis itu sebenarnya bisa menyusun Indikator Performa Kunci atau Key Perfomance Indicator (KPI) untuk menilai performa seorang menteri berkinerja atau tidak.
Dengan demikian, sambung dia, ukurannya jelas serta ada target, dukungan organisasi, anggaran, dan periode waktunya. Misalnya, KPI bisa disepakati akan disampaikan 6 bulan sekali untuk mengukur progres kerja menteri.
"Jadi ukuran evaluasinya jelas, tidak subjektif, sehingga yang mengevaluasi dan yang dievaluasi sama-sama memiliki pegangan yang jelas," tuturnya.
Maka dari itu, dia berpendapat jika ada menteri terevaluasi karena kinerjanya, maka sang menteri tidak akan merasa dievaluasi secara sepihak.
Dengan dasar itu, Said merasa tidak akan ada menteri merasa kecewa jika terkena pergantian atau reshuffle karena kinerjanya yang tidak baik.
Sebaliknya, dikatakan bahwa Presiden juga bisa mendapatkan berbagai ukuran yang konkret atas kinerja anak buahnya.
Menurut dia, model evaluasi demikian juga akan menghindarkan Presiden mendapatkan anak buah yang membangun kinerja kamuflatif, yakni kinerja seolah-olah populer di mata rakyat karena lebih sering muncul kehebohan, tetapi tindakan atau kebijakannya tidak berdampak pada perubahan struktural, sebagaimana yang dijanjikan Presiden Prabowo dalam Astacita.
Adapun Presiden Prabowo dalam pidatonya yang disampaikan saat menghadiri Sidang Senat Terbuka dan Dies Natalis UKRI di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (18/10), menceritakan soal kinerja anak buahnya.
Menurut Prabowo, para menteri yang merupakan anak buahnya adalah orang hebat dalam pekerjaannya, hanya ada satu-dua menteri yang "nakal".
"Kalau ada satu, dua (menteri) nakal, saya peringati ya kan. Satu kali peringatan masih nakal, masih enggak mau dengar, dua kali peringatan, tiga kali apa boleh buat reshuffle, harus diganti karena demi negara, bangsa dan rakyat tidak boleh ada rasa kasihan, yang kasihan rakyat Indonesia," kata Presiden Prabowo dalam rekaman suara.
Prabowo juga mengungkapkan bahwa terkadang ia memberikan anggaran melebihi yang diajukan para menterinya.
"Boleh tanya menteri-menteri dan anak buah saya kadang-kadang mereka minta, 'Kami butuh anggaran ini Pak. Berapa kau butuh? Saya butuh (Rp) 5T (triliun), saya kasih 10 (triliun)". Bayangkan kapan ada Presiden kayak begitu," kata Prabowo.
Prabowo menambahkan bahwa dirinya tidak peduli jika dibenci oleh mantan menteri yang ia ganti. Kepala Negara juga tidak menghiraukan saat diwanti-wanti ada koruptor yang berpotensi membiayai aksi unjuk rasa.
Presiden meyakini rakyat Indonesia tetap mendukungnya, untuk menghadapi melawan para koruptor.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: PDIP: Presiden miliki hak prerogratif evaluasi kinerja para menteri
