Kemenkum Malut gelar Mobile IP Clinic, dorong pelindungan KI

Ternate (ANTARA) - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut) menggelar kegiatan mobile intellectual property (IP) clinic sebagai rangkaian peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia 2026 di Taman Nukila, Ternate, Minggu (26/4).

Kegiatan tersebut dilaksanakan serentak di 33 wilayah di Indonesia dan dibuka secara virtual oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas bersama jajaran Kemenkum dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), serta diikuti pelaku industri kreatif, akademisi, dan masyarakat.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan kekayaan intelektual merupakan aset bernilai ekonomi tinggi yang perlu dilindungi dan dikembangkan sebagai bagian dari transformasi ekonomi nasional.

"Kekayaan intelektual adalah aset tak berwujud yang memiliki nilai ekonomi besar. Kami terus mempermudah proses pendaftaran agar para kreator mendapatkan perlindungan dan manfaat ekonomi yang adil," ujarnya.

Kepala Kanwil Kemenkum Malut Budi Argap Situngkir mengatakan peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia menjadi momentum untuk memperkuat ekosistem kreatif di daerah.

"Peringatan ini bukan sekadar seremoni, tetapi pengingat bahwa ide dan karya adalah aset berharga yang harus dilindungi secara hukum," ujarnya.

Ia menjelaskan kegiatan tersebut dilakukan dengan pendekatan jemput bola melalui pelaksanaan layanan konsultasi di ruang publik, sehingga masyarakat dapat mengakses layanan tanpa harus datang ke kantor pada hari kerja.

"Kami menghadirkan layanan langsung di ruang publik agar masyarakat dapat berkonsultasi terkait kekayaan intelektual dengan lebih mudah," katanya.
Ia menambahkan Maluku Utara memiliki potensi kekayaan intelektual yang besar, baik secara komunal maupun personal, termasuk di sektor industri kreatif dan olahraga.

Sementara itu, salah satu warga Ternate Abdul mengaku antusias mengikuti kegiatan tersebut.

"Saya senang bisa mendapatkan edukasi tentang pentingnya melindungi kekayaan intelektual. Ini penting bagi pelaku usaha agar produk memiliki perlindungan hukum dan dapat berkembang," ujarnya.