Gubernur Sherly usulkan Rp2,9 triliun atasi ketimpangan Malut

Ternate (ANTARA) - Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos memaparkan ketimpangan pembangunan di daerahnya meski mencatat pertumbuhan ekonomi tinggi, serta mengusulkan pembangunan infrastruktur senilai Rp2,9 triliun.

"Meski Maluku Utara mencatat pertumbuhan ekonomi 34 persen (year on year/yoy) pada 2025, capaian tersebut belum dirasakan secara merata oleh masyarakat," katanya di Ternate, Senin.

Hal itu disampaikan dalam pertemuan dengan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI pada masa reses di Ternate.

Menurut dia, tingginya pertumbuhan ekonomi belum sejalan dengan pemerataan pembangunan akibat keterbatasan konektivitas.

"Sebanyak 60 persen penduduk merupakan petani dan 20 persen nelayan, namun mereka kesulitan membawa hasil produksi ke pasar karena keterbatasan jalan dan jembatan," ujarnya.

Ia mengatakan pemerintah daerah menghadapi pemotongan anggaran dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) yang secara total mencapai Rp3,5 triliun, sehingga mengharapkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat.

Dari total usulan Rp2,9 triliun, sejumlah program prioritas meliputi pembangunan dan perbaikan jalan provinsi, percepatan pembangunan ibu kota Sofifi, serta penguatan konektivitas kawasan industri melalui pembangunan ruas Maba–Sagea.

Selain itu, pemerintah daerah juga mengusulkan pembangunan akses bandara melalui ruas Trans Kie Raha guna memangkas waktu tempuh dari Sofifi ke bandara.

Gubernur juga menyoroti status Sofifi yang hingga kini belum memiliki kode wilayah mandiri dan masih berada di bawah administrasi Kota Tidore Kepulauan.

"Kami mendorong agar Sofifi segera memiliki kode wilayah sendiri untuk mempercepat pembangunan," ujarnya.

Terkait bencana, Pemprov Maluku Utara mengusulkan anggaran sekitar Rp52,4 miliar untuk perbaikan rumah warga yang terdampak banjir dan gempa bumi di sejumlah wilayah.

Di sektor transportasi, pemerintah daerah juga mengusulkan pembangunan pelabuhan penyeberangan di beberapa wilayah serta penambahan frekuensi kapal Tol Laut guna menekan biaya logistik.

"Tanpa konektivitas jalan, jembatan, dan pelabuhan, biaya logistik akan tetap tinggi dan masyarakat tidak merasakan manfaat pembangunan," kata Sherly.