Gubernur Sherly soroti ketimpangan pembangunan di Maluku Utara

Ternate (ANTARA) - Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang mencapai 34 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada 2025 dinilai belum mencerminkan pemerataan pembangunan di daerah.

Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos menyampaikan masih terdapat kesenjangan antara capaian ekonomi makro dan kondisi masyarakat di lapangan.

"Pertumbuhan ekonomi 34 persen tidak berbanding lurus dengan apa yang dirasakan rakyat. Penyebab utamanya adalah belum adanya konektivitas yang berkelanjutan. Di daerah yang belum terkoneksi, kemiskinan masih tinggi dan ekonomi stagnan," ujarnya saat menerima kunjungan kerja reses Komisi V DPR RI di Ternate, Rabu (22/4).

Menurut dia, keterbatasan infrastruktur seperti jalan dan jembatan menjadi hambatan utama, terutama bagi masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai petani dan nelayan.

Ia mengatakan kondisi tersebut berdampak pada distribusi hasil pertanian dan perikanan, seperti kopra dan hasil tangkapan laut, yang sulit menjangkau pasar.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengusulkan anggaran strategis sebesar Rp2,9 triliun untuk meningkatkan konektivitas wilayah serta memulihkan infrastruktur pascabencana.

Usulan tersebut meliputi pembangunan jalan provinsi, percepatan pembangunan ibu kota Sofifi, pembangunan akses bandara di Halmahera Tengah, peningkatan sejumlah ruas jalan strategis, serta perbaikan ratusan rumah yang terdampak bencana.

Gubernur juga menyoroti kondisi Sofifi sebagai ibu kota provinsi yang hingga kini belum memiliki status administratif mandiri dan masih berada di bawah Kota Tidore Kepulauan.

Menurut dia, kondisi tersebut berdampak pada keterbatasan pembangunan fasilitas publik, termasuk layanan kesehatan.

"Sofifi membutuhkan pasar higienis, terminal, dan fasilitas umum lainnya yang hingga kini belum terealisasi," ujarnya.

Selain itu, Sherly juga menyoroti pemotongan anggaran daerah pada 2026 yang secara akumulatif mencapai Rp3,5 triliun untuk provinsi dan 10 kabupaten/kota.

"Kami berharap anggaran tersebut dapat dikembalikan dalam bentuk program nyata seperti pembangunan jalan dan jembatan agar biaya logistik turun dan manfaatnya dirasakan masyarakat," katanya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Tim Komisi V DPR RI Irene Roba Putri mengatakan kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR.

Ia menegaskan hasil pertemuan akan dibahas dalam rapat kerja bersama kementerian terkait.

"Kami membawa mitra kerja seperti Kementerian PUPR, Perhubungan, hingga Kemendesa agar dapat melihat langsung kondisi di lapangan. Maluku Utara tidak boleh semakin tertinggal," ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya konektivitas laut sebagai penunjang utama wilayah kepulauan, termasuk usulan penambahan frekuensi Tol Laut serta pembangunan pelabuhan di sejumlah wilayah.

Pertemuan tersebut diakhiri dengan penyerahan berkas usulan teknis dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara kepada Komisi V DPR RI untuk ditindaklanjuti dalam pembahasan anggaran.