Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengusulkan anggaran tambahan dalam rancangan Pagu Indikatif Belanja 2022 sebesar Rp8,04 triliun untuk mendorong peningkatan produktivitas sektor kelautan dan perikanan nasional.
"KKP mengusulkan tambahan pagu anggaran sebesar Rp8,043 triliun," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR di Jakarta, Senin.
Menurut Sakti Wahyu Trenggono, usulan itu antara lain mengingat masih banyaknya peran strategis KKP dalam agenda pembangunan nasional yang belum tertampung dalam Pagu Indikatif Belanja 2022.
Baca juga: Kadis KP: Perikanan budi daya topang Maluku sebagai LIN
Selain itu, ujar dia, anggaran tambahan tersebut untuk melaksanakan kegiatan prioritas utama KKP dalam melayani kepentingan masyarakat untuk pemulihan ekonomi dan ketahanan pangan.
Tambahan anggaran, lanjutnya, terdiri atas belanja operasional Rp236,61 miliar yang akan digunakan untuk pemenuhan belanja pegawai dan operasional perkantoran di pusat dan daerah.
Kemudian, menurut dia, belanja nonoperasional sebesar Rp7,806 triliun yang digunakan dalam rangka melaksanakan program prioritas nasional dan terobosan KKP.
Baca juga: DPRD Maluku dukung program pengembangan kawasan perikanan terpadu
Berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bapenas Nomor S-361 dan B.238 tanggal 29 April 2021 perihal Pagu Indikatif Belanja K/L TA 2022, KKP mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp6,122 triliun dengan terdiri dari Belanja Operasional sebesar Rp2,6 triliun dan Belanja Non Operasional Rp 3,5 triliun. Dengan tambahan pada rencana anggaran belanja yang diusulkan oleh KKP ini, anggaran belanja KKP yang semula sebesar Rp6 triliun akan menjadi Rp14,1 triliun.
"Usulan tambahan pagu anggaran yang telah kami sampaikan, yang pada intinya adalah untuk penguatan kehadiran pemerintah di masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan," ucap Menteri Kelautan dan Perikanan.
Menteri Trenggono turut menjelaskan, terkait dengan realisasi penyerapan anggaran KKP Tahun 2021, data per 1 Juni 2021 menunjukkan realisasi mencapai Rp1,58 triliun atau 24,07 persen dari total pagu anggaran Rp6,562 triliun.
Sebelumnya Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menyatakan anggaran sektor kelautan dan perikanan nasional harus ditambah secara signifikan, mengingat anggaran KKP selama beberapa tahun terakhir turun.
"Sejak 2015 anggaran KKP sebesar Rp10,65 triliun, lalu tahun 2017 turun menjadi Rp9,14 triliun, kemudian pada 2019 turun drastis menjadi Rp5,51 triliun, dan tahun 2020 lalu hanya berkisar Rp5,26 triliun," kata Johan Rosihan.
Menurut Johan, anggaran yang rendah berdampak pada rendahnya performa kinerja dari KKP untuk menggarap potensi perikanan nasional yang luar biasa.
Selain itu, ujar dia, potensi kelautan dan perikanan Indonesia sangat luar biasa, yaitu memiliki luas perairan seluas 6,4 juta kilometer persegi dan luas landas kontinen 2,8 juta kilometer persegi serta panjang garis pantai 108.000 km.
Ia juga mengingatkan bahwa terdapat potensi lestari sumber daya ikan laut Indonesia diperkirakan mencapai 12,54 juta ton per tahun yang tersebar di seluruh wilayah perairan Nusantara.
Baca juga: Menko Luhut dijadwalkan tinjau pengembangan SKPT di Malut
Baca juga: Lucky : Ada tiga tugas utama jadikan Maluku pusat pengembangan perikanan
