Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun 2021 menganggarkan Rp89 miliar untuk pembangunan fasilitas penunjang Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Saumlaki, yang berada di Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Ukur Laran, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku.
"Informasi yang kami terima dari pihak kementerian dalam hal ini Direktorat Kapal dan alat penangkap ikan yang mempunyai tugas mengelola SKPT Saumlaki menyatakan bahwa ada bantuan hibah dari Jepang dan kita PPI Ukur Laran dapat dana Rp.89 miliart lebih untuk pembangunan fisik dan berbagai fasilitas di dalam kawasan itu," kata Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Alowesius Batkormbawa, di Saumlaki, Senin.
Ia menyatakan, semenjak kepemimpinan Menteri Susi Pudjiastuti, KKP berkomitmen untuk segera merevitalisasi sekaligus membangun PPI Ukur Laran menjadi SKPT Saumlaki. Proses revitalisasi dan pembangunan SKPT Saumlaki di lahan seluas dua hektare tersebut siap dikerjakan, karena telah ada pelimpahan aset dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar kepada Pemprov Maluku, dan seterusnya telah diserahkan ke KKP pada tahun 2017.
Baca juga: Menteri KKP lihat potensi sektor perikanan dan rumput laut Tual
Pembangunan fisik tersebut berupa fasilitas perikanan modern di SKPT Saumlaki seperti tempat pelelangan ikan (TPI), pabrik es, "cold storage" hingga gedung perkantoran dan semua kebutuhan utama dari sebuah pangkalan pendaratan ikan.
Kepastian tentang informasi besaran anggaran dan rencana kerja tersebut diterima dari Biro Perencanaan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dimana dana hibahnya sudah tersedia di rekening Kementerian Kelautan dan Perikanan.
"Jadi kita tidak menerawang lagi. Dananya sudah tersedia tinggal kita membangun sesuai dengan tahapan-tahapan yang tersedia," ujarnya.
Saat ini, pihak KKP sedang dalam proses penyusunan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dari program ini. Bersamaan dengan AMDAL, KKP sedang menyusun rencana-rencana pembangunan fisiknya berupa kerangka acuan, pengantar, analisis rencana anggaran biayanya.
"Dibuat barengan sehingga ketika AMDAL selesai dan semoga kalau berjalan lancar maka tahun depan sudah mulai pekerjaan pembangunan," katanya.
Baca juga: KKP siapkan klaim kerugian rusaknya terumbu karang Raja Ampat akibat kapal KM Sabuk Nusantara
Alowesius menyatakan, dengan adanya pembangunan SKPT Saumlaki dan saat difungsikan nanti, akan membawa dampak positif bagi para pelaku usaha dari berbagai sektor.
Misalnya di sektor usaha penyediaan sembilan bahan pokok (sembako), rumah makan, rumah kopi, serta sektor jasa lainnya. Selain itu, diharapkan SKPT Saumlaki menjadi entri point atau titik masuk untuk pelabuhan perikanan dan mampu mengekspor ikan dalam jumlah yang banyak.
"Dengan adanya SKPT ini, saya berharap akan memotivasi para nelayan kita untuk semakin berusaha lebih maksimal lagi" imbuhnya.
Sesuai pantauan di lokasi, kondisi mayoritas infrastruktur di PPI Ukurlaran seperti pabrik es, tempat pelelangan ikan (TPI) dan gedung perkantoran yang sudah ada sejak tahun 2005 dalam keadaan rusak. Padahal pemerintah kabupaten Kepulauan Tanimbar (saat itu Maluku Tenggara Barat-red) sudah mengeluarkan puluhan miliar rupiah dari APBD untuk pembangunan fasilitas tersebut.
Selain SKPT, KKP telah membangun fasilitas perikanan lainnya, yaitu Karatina Ikan dan Kantor PSDKP di kawasan yang sama dan telah berfungsi semenjak akhir 2016 lalu.
Baca juga: UU Cipta Kerja bolehkan investor asing kelola ruang laut, peluang untuk Maluku dan Raja Ampat
Baca juga: Kementerian Kelautan dan Perikanan usulkan anggaran tambahan Rp8 triliun dorong produktivitas, semoga Maluku dapat
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2021
"Informasi yang kami terima dari pihak kementerian dalam hal ini Direktorat Kapal dan alat penangkap ikan yang mempunyai tugas mengelola SKPT Saumlaki menyatakan bahwa ada bantuan hibah dari Jepang dan kita PPI Ukur Laran dapat dana Rp.89 miliart lebih untuk pembangunan fisik dan berbagai fasilitas di dalam kawasan itu," kata Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Alowesius Batkormbawa, di Saumlaki, Senin.
Ia menyatakan, semenjak kepemimpinan Menteri Susi Pudjiastuti, KKP berkomitmen untuk segera merevitalisasi sekaligus membangun PPI Ukur Laran menjadi SKPT Saumlaki. Proses revitalisasi dan pembangunan SKPT Saumlaki di lahan seluas dua hektare tersebut siap dikerjakan, karena telah ada pelimpahan aset dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar kepada Pemprov Maluku, dan seterusnya telah diserahkan ke KKP pada tahun 2017.
Baca juga: Menteri KKP lihat potensi sektor perikanan dan rumput laut Tual
Pembangunan fisik tersebut berupa fasilitas perikanan modern di SKPT Saumlaki seperti tempat pelelangan ikan (TPI), pabrik es, "cold storage" hingga gedung perkantoran dan semua kebutuhan utama dari sebuah pangkalan pendaratan ikan.
Kepastian tentang informasi besaran anggaran dan rencana kerja tersebut diterima dari Biro Perencanaan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dimana dana hibahnya sudah tersedia di rekening Kementerian Kelautan dan Perikanan.
"Jadi kita tidak menerawang lagi. Dananya sudah tersedia tinggal kita membangun sesuai dengan tahapan-tahapan yang tersedia," ujarnya.
Saat ini, pihak KKP sedang dalam proses penyusunan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dari program ini. Bersamaan dengan AMDAL, KKP sedang menyusun rencana-rencana pembangunan fisiknya berupa kerangka acuan, pengantar, analisis rencana anggaran biayanya.
"Dibuat barengan sehingga ketika AMDAL selesai dan semoga kalau berjalan lancar maka tahun depan sudah mulai pekerjaan pembangunan," katanya.
Baca juga: KKP siapkan klaim kerugian rusaknya terumbu karang Raja Ampat akibat kapal KM Sabuk Nusantara
Alowesius menyatakan, dengan adanya pembangunan SKPT Saumlaki dan saat difungsikan nanti, akan membawa dampak positif bagi para pelaku usaha dari berbagai sektor.
Misalnya di sektor usaha penyediaan sembilan bahan pokok (sembako), rumah makan, rumah kopi, serta sektor jasa lainnya. Selain itu, diharapkan SKPT Saumlaki menjadi entri point atau titik masuk untuk pelabuhan perikanan dan mampu mengekspor ikan dalam jumlah yang banyak.
"Dengan adanya SKPT ini, saya berharap akan memotivasi para nelayan kita untuk semakin berusaha lebih maksimal lagi" imbuhnya.
Sesuai pantauan di lokasi, kondisi mayoritas infrastruktur di PPI Ukurlaran seperti pabrik es, tempat pelelangan ikan (TPI) dan gedung perkantoran yang sudah ada sejak tahun 2005 dalam keadaan rusak. Padahal pemerintah kabupaten Kepulauan Tanimbar (saat itu Maluku Tenggara Barat-red) sudah mengeluarkan puluhan miliar rupiah dari APBD untuk pembangunan fasilitas tersebut.
Selain SKPT, KKP telah membangun fasilitas perikanan lainnya, yaitu Karatina Ikan dan Kantor PSDKP di kawasan yang sama dan telah berfungsi semenjak akhir 2016 lalu.
Baca juga: UU Cipta Kerja bolehkan investor asing kelola ruang laut, peluang untuk Maluku dan Raja Ampat
Baca juga: Kementerian Kelautan dan Perikanan usulkan anggaran tambahan Rp8 triliun dorong produktivitas, semoga Maluku dapat
Editor : Febrianto Budi Anggoro
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2021