Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Maluku Utara (Malut) berharap tim Satgas Percepatan Penanggulangan COVID-19 tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota bersikap tegas mendisiplinkan masyarakat terutama untuk disiplin menggunakan masker dan menjaga jarak, untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 di Malut.
"Saya berharap tim Satgas COVID-19 provinsi dan kabupaten/kota harus berperan dalam menerapkan disiplin bagi masyarakat, terutama dalam penggunaan masker dan jaga jarak," kata Ketua IDI Malut, dr Alwia Assagaf di Ternate, Kamis.
Ia mengatakan, berdasarkan data menunjukkan kalau masyarakat di Provinsi Malut termasuk tidak disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan (Prokes) yang menjadi salah satu pemicu terjadinya lonjakan kasus baru di daerah itu. Menurut dia, Malut termasuk provinsi yang paling rendah dalam kepatuhan memakai masker yakni hanya 11,6 persen dari seluruh masyarakatnya. Bahkan, ia mengatakan Malut juga terendah dalam kepatuhan menjaga jarak.
Baca juga: Sejumlah sekolah di Ternate berlakukan belajar tatap muka meski zona merah COVID-19, begini penjelasannya
Alwia Assagar mengatakan provinsi dengan kepatuhan memakai masker terendah adalah Malut dengan 11,6 persen, diikuti Bengkulu 42,9 persen, di posisi dua terendah dan Maluku 46,1 persen, di posisi tiga terendah.
Sedangkan berdasarkan pantauan ANTARA di situs resmi Satgas COVID-19 yakni covid19.go.id menunjukan laporan Hasil Monitoring Tingkat Kepatuhan Prokes Tingkat Nasional yang terakhir diperbaharui pada 11 Juli 2021. Dalam laporan tersebut tertera Satgas COVID-19 Malut sama sekali tidak memberikan laporan sehingga baik angka kepatuhan memakai masker dan kepatuhan menjaga jarak berada pada peringkat paling rendah.
"Pandemi belum berlalu, masyarakat Malut sudah tidak disiplin dalam penerapan prokes, apalagi saat ini terjadi peningkatan kasus luar biasa secara nasional termasuk di Malut," katanya.
Baca juga: Wakapolda Malut turun ke jalan guna edukasi pentingnya gunakan masker
Karena itu, ia mengajak masyarakat di Malut untuk disiplin dalam mengikuti protokol kesehatan (prokes) dan intensif melakukan pemeriksaan melalui tes swab guna memastikan adanya penularan virus COVID-19.
"Idealnya memang langsungg PCR, meskipun bahan pemeriksaan PCR lebih mahal dan paling dibutuhkan, karena diagnosis C19 ditegakkan dengan pemeriksaan PCR dan harus dilaksanakan di laboratorium tertentu," katanya.
Karena itu, ia mengatakan IDI sangat menganjurkan digunakan dalam "tracking contact" untuk skrining dengan menggunakan RT (Rapid Test) dan PCR (Polymerase Chain Reaction), karena akan membantu dalam tracking kontak erat, dimana setiap satu pasien positif COVID-19 harus tracking 10-20 orang yang menjadi kontak erat.
"Sedangkan RT-antigen bisa dilaksanakan oleh puskesmas terdekat, dan yang reaktif diperkuat dengan PCR untuk diagnosa C19," katanya.
Sementara itu, dirinya menyatakan keprihatinannya atas sikap masyarakat Malut yang tidak taat dalam protokol kesehatan dan menjaga jarak, terutama saat beraktivitas.
Baca juga: Puluhan pelaku usaha di kawasan wisata Ternate jalani tes usap PCR
Baca juga: 23 karyawan positif COVID-19, aktivitas kantor BKKBN Maluku Utara dihentikan
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2021
"Saya berharap tim Satgas COVID-19 provinsi dan kabupaten/kota harus berperan dalam menerapkan disiplin bagi masyarakat, terutama dalam penggunaan masker dan jaga jarak," kata Ketua IDI Malut, dr Alwia Assagaf di Ternate, Kamis.
Ia mengatakan, berdasarkan data menunjukkan kalau masyarakat di Provinsi Malut termasuk tidak disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan (Prokes) yang menjadi salah satu pemicu terjadinya lonjakan kasus baru di daerah itu. Menurut dia, Malut termasuk provinsi yang paling rendah dalam kepatuhan memakai masker yakni hanya 11,6 persen dari seluruh masyarakatnya. Bahkan, ia mengatakan Malut juga terendah dalam kepatuhan menjaga jarak.
Baca juga: Sejumlah sekolah di Ternate berlakukan belajar tatap muka meski zona merah COVID-19, begini penjelasannya
Alwia Assagar mengatakan provinsi dengan kepatuhan memakai masker terendah adalah Malut dengan 11,6 persen, diikuti Bengkulu 42,9 persen, di posisi dua terendah dan Maluku 46,1 persen, di posisi tiga terendah.
Sedangkan berdasarkan pantauan ANTARA di situs resmi Satgas COVID-19 yakni covid19.go.id menunjukan laporan Hasil Monitoring Tingkat Kepatuhan Prokes Tingkat Nasional yang terakhir diperbaharui pada 11 Juli 2021. Dalam laporan tersebut tertera Satgas COVID-19 Malut sama sekali tidak memberikan laporan sehingga baik angka kepatuhan memakai masker dan kepatuhan menjaga jarak berada pada peringkat paling rendah.
"Pandemi belum berlalu, masyarakat Malut sudah tidak disiplin dalam penerapan prokes, apalagi saat ini terjadi peningkatan kasus luar biasa secara nasional termasuk di Malut," katanya.
Baca juga: Wakapolda Malut turun ke jalan guna edukasi pentingnya gunakan masker
Karena itu, ia mengajak masyarakat di Malut untuk disiplin dalam mengikuti protokol kesehatan (prokes) dan intensif melakukan pemeriksaan melalui tes swab guna memastikan adanya penularan virus COVID-19.
"Idealnya memang langsungg PCR, meskipun bahan pemeriksaan PCR lebih mahal dan paling dibutuhkan, karena diagnosis C19 ditegakkan dengan pemeriksaan PCR dan harus dilaksanakan di laboratorium tertentu," katanya.
Karena itu, ia mengatakan IDI sangat menganjurkan digunakan dalam "tracking contact" untuk skrining dengan menggunakan RT (Rapid Test) dan PCR (Polymerase Chain Reaction), karena akan membantu dalam tracking kontak erat, dimana setiap satu pasien positif COVID-19 harus tracking 10-20 orang yang menjadi kontak erat.
"Sedangkan RT-antigen bisa dilaksanakan oleh puskesmas terdekat, dan yang reaktif diperkuat dengan PCR untuk diagnosa C19," katanya.
Sementara itu, dirinya menyatakan keprihatinannya atas sikap masyarakat Malut yang tidak taat dalam protokol kesehatan dan menjaga jarak, terutama saat beraktivitas.
Baca juga: Puluhan pelaku usaha di kawasan wisata Ternate jalani tes usap PCR
Baca juga: 23 karyawan positif COVID-19, aktivitas kantor BKKBN Maluku Utara dihentikan
Editor : Febrianto Budi Anggoro
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2021