Puluhan massa yang tergabung dalam Komite BBM (Berjuang Bersama Masyarakat) dan organisasi kemahasiswaan di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, menggelar demonstrasi terkait kelangkahan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi di Kota Ternate dan sekitarnya, Senin.
Sejumlah oraganisasi tersebut diantaranya, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Solidaritas Aksi Mahasiswa untuk Rakyat Indonesia (Samurai), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan Pusmat Soa Unkhair.
Aksi yang dikoordinir oleh Ardian salah satu anggota Samurai ini, sempat bentrok dengan petugas kepolisian dari Polres Ternate yang juga mengamankan jalannya demo tersebut.
Kekacauan dipicu lantaran keinginan massa aksi yang hendak membakar ban bekas di depan pintu pagar kantor Wali Kota Ternate, namun tak diizinkan oleh kepolisian sehingga menimbulkan bentrok. Beruntung kekacauan massa aksi tersebut segera diatasi, sehingga demo pun diizinkan kembali oleh petugas kepolisian.
Dalam orasinya, Ardian menyebutkan ada mafia BBM di Kota Ternate, sehingga masyarakat sangat kesulitan mendapatkannya.
Baca juga: Perkumpulan pengemudi truk Maluku pertanyakan pembatasan solar di SPBU
Bahkan, ketika warga hendak membeli BBM di SPBU hingga ke pengecer pun sangat sulit. Padahal, kata Ardian, pengecer juga merupakan rakyat kecil yang memiliki hak yang sama.
Ia bersama massa aksi lainnya mencurigai ada penyulundupan BBM yang terjadi saat sejak lama, namun Pemerintah maupun pihak penegak hukum tidak melihatnya dengan seksama.
Bahkan ia menegaskan ada kecurigaan bahwa pihak penegak hukum pun ikut terlibat dalam mafia BBM ini.
"Kenapa mafia BBM ini tidak bisa ditangkap? Itu karena sang mafia BBM memiliki kekuasaan yang besar, sehingga pihak kepolisian pun tidak bisa menangkap mafia tersebut," tegasnya.
Dia meminta, pihak kepolisian Polda Maluku Utara segera membentuk tim investigasi dalam kasus kelangkahan BBM di Kota Ternate bahkan mencakup Provinsi Maluku Utara.
Menurutnya, ada sejumlah SPBU di Kota Ternate, namun akhir-akhirnya selalu saja kehabisan stok. Sehingga warga pun kebingungan dan kesulitan untuk memperoleh BBM.
Dalam aksi ini, massa aksi juga menegaskan Pemkot Ternate harus menjamin ketersediaan BBM bagi masyarakat Kota Ternate. Karena jika saja Pemerintah mengabaikan hal ini, maka kesimpulannya kehadiran Pemerintah hanya kita rasakan sewaktu Pemilu.
"Setelah menang mereka yang duduk dikursi jabatan kekuasaan malah lupa dengan rakyatnya yang dulu mendukungnya dengan mati-matian," katanya.
Baca juga: Tarif angkutan di Ambon disesuaikan mulai 7 September, dampak premium dihapus
Baca juga: Mercy Barends minta BPH Migas sosialisasi cara usulan kuota BBM subsidi, begini penjelasannya
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2021
Sejumlah oraganisasi tersebut diantaranya, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Solidaritas Aksi Mahasiswa untuk Rakyat Indonesia (Samurai), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan Pusmat Soa Unkhair.
Aksi yang dikoordinir oleh Ardian salah satu anggota Samurai ini, sempat bentrok dengan petugas kepolisian dari Polres Ternate yang juga mengamankan jalannya demo tersebut.
Kekacauan dipicu lantaran keinginan massa aksi yang hendak membakar ban bekas di depan pintu pagar kantor Wali Kota Ternate, namun tak diizinkan oleh kepolisian sehingga menimbulkan bentrok. Beruntung kekacauan massa aksi tersebut segera diatasi, sehingga demo pun diizinkan kembali oleh petugas kepolisian.
Dalam orasinya, Ardian menyebutkan ada mafia BBM di Kota Ternate, sehingga masyarakat sangat kesulitan mendapatkannya.
Baca juga: Perkumpulan pengemudi truk Maluku pertanyakan pembatasan solar di SPBU
Bahkan, ketika warga hendak membeli BBM di SPBU hingga ke pengecer pun sangat sulit. Padahal, kata Ardian, pengecer juga merupakan rakyat kecil yang memiliki hak yang sama.
Ia bersama massa aksi lainnya mencurigai ada penyulundupan BBM yang terjadi saat sejak lama, namun Pemerintah maupun pihak penegak hukum tidak melihatnya dengan seksama.
Bahkan ia menegaskan ada kecurigaan bahwa pihak penegak hukum pun ikut terlibat dalam mafia BBM ini.
"Kenapa mafia BBM ini tidak bisa ditangkap? Itu karena sang mafia BBM memiliki kekuasaan yang besar, sehingga pihak kepolisian pun tidak bisa menangkap mafia tersebut," tegasnya.
Dia meminta, pihak kepolisian Polda Maluku Utara segera membentuk tim investigasi dalam kasus kelangkahan BBM di Kota Ternate bahkan mencakup Provinsi Maluku Utara.
Menurutnya, ada sejumlah SPBU di Kota Ternate, namun akhir-akhirnya selalu saja kehabisan stok. Sehingga warga pun kebingungan dan kesulitan untuk memperoleh BBM.
Dalam aksi ini, massa aksi juga menegaskan Pemkot Ternate harus menjamin ketersediaan BBM bagi masyarakat Kota Ternate. Karena jika saja Pemerintah mengabaikan hal ini, maka kesimpulannya kehadiran Pemerintah hanya kita rasakan sewaktu Pemilu.
"Setelah menang mereka yang duduk dikursi jabatan kekuasaan malah lupa dengan rakyatnya yang dulu mendukungnya dengan mati-matian," katanya.
Baca juga: Tarif angkutan di Ambon disesuaikan mulai 7 September, dampak premium dihapus
Baca juga: Mercy Barends minta BPH Migas sosialisasi cara usulan kuota BBM subsidi, begini penjelasannya
Editor : Febrianto Budi Anggoro
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2021