Gubernur Maluku, Murad Ismail, memerintahkan intansi teknis di jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku agar segera mengirim bantuan tanggap darurat kepada para korban konflik antarwarga Desa Ori-Kariuw di Pulau Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, Kamis pagi.
"Perintah Gubernur bantuan harus segera mungkin dikirim ke Desa Kariuw. Tidak ada alasan dengan cara apa pun bantuan harus sampai di sana secepatnya," kata Penjabat Sekda Maluku, Sadli Ie, di Ambon, Rabu.
Ia menyatakan, saat konflik antarwarga dua desa bertetangga itu terjadi, dia bersama Ketua Majelis Pekerja Harian (MPH) Sinode Gereja Protestan Maluku (GPM), Pendeta Elifas Maspaitella, telah bertemu Gubernur Murad di rumahnya, guna melaporkan perkembangan konlik tersebut.
Ia kemudian memerintahkan instansi teknis untuk segera berkoordinasi dan mengatur pengiriman berbagai bantuan untuk mengatasi kesulitan yang dialami warga korban konflik.
"MPH Sinode GPM saja, bisa kirim bantuan sore ini(Rabu). Seharusnya Pemda bisa lebih cepat lagi dalam mendistribusi bantuan. Kalau tidak sore ini harus besok pagi(Kamis). Itu perintah Gubernur," ujar Sadli.
Ia pun memerintahkan kepala Dinas Sosial Sartono Pining, kepala BPBD Maluku, Hendri Far-Far, dan Kepala Dinas Perhubungan Maluku, Muhammad Malawat, untuk segera berkoordinasi terkait pengiriman bantuan tanggap darurat kepada korban konflik di Pulau Haruku.
Ia bahkan memerintahkan kepala Dinas Perhubungan untuk menggunakan kapal feri untuk membawa bantuan kepada warga korban konflik di Pulau Haruku. "Kalau kesulitan transportasi, kepala Dinas Perhubungan bisa menggunakan feri untuk membawa bantuan ke sana(Pulau Haruku). Seluruh biayanya akan ditangani Pemprov Maluku," tegasnya.
Menurut Sadli, yang terpenting adalah para korban konflik dapat segera ditangani dan tidak menderita akibat kesulitan bahan makanan maupun tenda darurat.
Sedangkan Kadis Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maluku, Deny Lilipori, diperintahkan untuk segera melakukan pendataan rumah-rumah warga yang terbakar dalam insiden penyerangan yang dipicu masalah batas tanah itu.
"Tolong segera berkoordinasi dengan aparat keamanan yang ditugaskan melakukan pengamanan dan berjaga disana, sehingga pendataan maupun penyaluran bantuan dapat berjalan lancar," katanya.
Karena itu dia mengimbau berbagai komponen masyarakat untuk ikut terlibat meredam situasi dan kondisi di lapangan, termasuk menangkal berbagai informasi dan berita yang menyesatkan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sekaligus membuat situasi semakin tidak terkendali.
"Percayakan penyelesaian konflik ini kepada aparat keamanan yang ditugaskan untuk mengendalikan dan mengatasinya di lapangan. Jangan terprovokasi isu-isu menyesatkan," ujarnya.
Sedangkan Kadis Sosial Maluku, Sartono Pining, menyatakan, mereka telah berkoordinasi dengan Kepala BPBD Maluku terkait penyaluran berbagai bantuan tersebut. "Sebanyak tiga ton beras termasuk berbagai tenda dan peralatan dapur umum siap didistribusikan ke Pulau Haruku besok pagi," katanya.
Kepala BPBD Maluku, Hendri Far-Far, menyatakan, telah membuat nota dinas untuk alokasi dana tanggap darurat yang dibutuhkan untuk pengadaan bantuan primer bagi para pengungsi korban konflik.
Selain itu, mereka juga telah berkoordinasi dengan BPBD Maluku Tengah, sehingga penyaluran bantuan dapat tertangani dengan optimal dan tidak tumpang tindih.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2022
"Perintah Gubernur bantuan harus segera mungkin dikirim ke Desa Kariuw. Tidak ada alasan dengan cara apa pun bantuan harus sampai di sana secepatnya," kata Penjabat Sekda Maluku, Sadli Ie, di Ambon, Rabu.
Ia menyatakan, saat konflik antarwarga dua desa bertetangga itu terjadi, dia bersama Ketua Majelis Pekerja Harian (MPH) Sinode Gereja Protestan Maluku (GPM), Pendeta Elifas Maspaitella, telah bertemu Gubernur Murad di rumahnya, guna melaporkan perkembangan konlik tersebut.
Ia kemudian memerintahkan instansi teknis untuk segera berkoordinasi dan mengatur pengiriman berbagai bantuan untuk mengatasi kesulitan yang dialami warga korban konflik.
"MPH Sinode GPM saja, bisa kirim bantuan sore ini(Rabu). Seharusnya Pemda bisa lebih cepat lagi dalam mendistribusi bantuan. Kalau tidak sore ini harus besok pagi(Kamis). Itu perintah Gubernur," ujar Sadli.
Ia pun memerintahkan kepala Dinas Sosial Sartono Pining, kepala BPBD Maluku, Hendri Far-Far, dan Kepala Dinas Perhubungan Maluku, Muhammad Malawat, untuk segera berkoordinasi terkait pengiriman bantuan tanggap darurat kepada korban konflik di Pulau Haruku.
Ia bahkan memerintahkan kepala Dinas Perhubungan untuk menggunakan kapal feri untuk membawa bantuan kepada warga korban konflik di Pulau Haruku. "Kalau kesulitan transportasi, kepala Dinas Perhubungan bisa menggunakan feri untuk membawa bantuan ke sana(Pulau Haruku). Seluruh biayanya akan ditangani Pemprov Maluku," tegasnya.
Menurut Sadli, yang terpenting adalah para korban konflik dapat segera ditangani dan tidak menderita akibat kesulitan bahan makanan maupun tenda darurat.
Sedangkan Kadis Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maluku, Deny Lilipori, diperintahkan untuk segera melakukan pendataan rumah-rumah warga yang terbakar dalam insiden penyerangan yang dipicu masalah batas tanah itu.
"Tolong segera berkoordinasi dengan aparat keamanan yang ditugaskan melakukan pengamanan dan berjaga disana, sehingga pendataan maupun penyaluran bantuan dapat berjalan lancar," katanya.
Karena itu dia mengimbau berbagai komponen masyarakat untuk ikut terlibat meredam situasi dan kondisi di lapangan, termasuk menangkal berbagai informasi dan berita yang menyesatkan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sekaligus membuat situasi semakin tidak terkendali.
"Percayakan penyelesaian konflik ini kepada aparat keamanan yang ditugaskan untuk mengendalikan dan mengatasinya di lapangan. Jangan terprovokasi isu-isu menyesatkan," ujarnya.
Sedangkan Kadis Sosial Maluku, Sartono Pining, menyatakan, mereka telah berkoordinasi dengan Kepala BPBD Maluku terkait penyaluran berbagai bantuan tersebut. "Sebanyak tiga ton beras termasuk berbagai tenda dan peralatan dapur umum siap didistribusikan ke Pulau Haruku besok pagi," katanya.
Kepala BPBD Maluku, Hendri Far-Far, menyatakan, telah membuat nota dinas untuk alokasi dana tanggap darurat yang dibutuhkan untuk pengadaan bantuan primer bagi para pengungsi korban konflik.
Selain itu, mereka juga telah berkoordinasi dengan BPBD Maluku Tengah, sehingga penyaluran bantuan dapat tertangani dengan optimal dan tidak tumpang tindih.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2022