Ambon (ANTARA) - Panen perdana padi yang berhasil dilakukan di Distrik Wanam, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, pada Jumat (16/5/2025), membuat banyak pihak terkejut.
Bukan hanya karena hasilnya yang mencapai 2,5–2,8 ton per hektare meskipun baru menggunakan metode tanam sederhana (hambur) tanpa teknologi modern, tetapi karena berhasil membantah narasi lama yang terlanjur mapan, yakni Papua bukan kawasan pertanian.
Pengamat ekonomi dan kebijakan publik UPN Veteran Jakarta (UPNVJ) Freesca Syafitri menilai program cetak satu juta hektare sawah di Papua Selatan sebagai proyek nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto telah membuka lembaran baru.
"Tidak hanya dalam ketahanan pangan nasional, tetapi juga dalam politik pembangunan nasional yang lebih adil secara spasial dan sosial," tutur Freesca , melalui siaran pers yang diterima Jumat.
Keberhasilan panen perdana itu tak lepas dari peran besar pengusaha asal Kalimantan Selatan, Andy Syamsuddin Arsyad atau biasa disapa Haji Isam, yang sejak awal berkontribusi mewujudkan gagasan pemerintah menjadikan Papua Selatan sebagai salah satu lumbung pangan di Tanah Air.
Pemilik Jhonlin Group itu tahun lalu memesan 2.000 unit ekskavator dari China guna mendukung program cetak satu juta hektare sawah.
Menurut Freesca, keberhasilan panen perdana tersebut mematahkan pesimisme sebagian kalangan bahwa Papua Selatan dapat dijadikan lumbung pangan.
Freesca menyebutkan selama bertahun-tahun, determinisme ekologis telah membentuk persepsi pembangunan bahwa hanya wilayah-wilayah tertentu yang layak digarap untuk sektor pangan. Namun, survei tanah dan air membuktikan bahwa kawasan Wanam memiliki kesesuaian tinggi untuk pertanian.
"Dengan pemilihan varietas adaptif seperti Inpara dan metode tanam sederhana, hasilnya mampu menandingi kawasan sentra pertanian konvensional. Hal ini menjadi kritik penting terhadap pendekatan pembangunan yang terlalu bergantung pada input modern dan sering mengabaikan potensi lokal," kata Freesca.
Menurut Freesca, lebih dari sekadar keberhasilan teknis, panen di Papua Selatan juga menandai transformasi sosial yang fundamental. Masyarakat yang sebelumnya menggantungkan hidup pada pola berburu kini mulai dikenalkan pada pertanian. Bukan dengan pemaksaan, tetapi melalui pendekatan edukatif yang pelan namun menyentuh akar.
"Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan sejati bukan hanya soal investasi fisik, melainkan juga pembentukan agricultural citizenship, warga negara yang sadar akan peran mereka dalam sistem pangan," ujar Freesca menerangkan.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UPN Veteran Jakarta dan Wakil Direktur German Centre itu menyoroti dalam konteks geopolitik pangan global yang makin rentan, Indonesia membutuhkan model pembangunan pangan yang tidak semata mengejar surplus produksi, tetapi juga memastikan distribusi geografis dan sosial yang adil.
"Proyek di Papua Selatan berpotensi menjadi preseden bagi paradigma baru, yakni bahwa pembangunan pangan tidak harus bersifat eksploitatif, tetapi regenerative baik terhadap tanah maupun masyarakatnya," kata dia.
Ia menilai keberhasilan panen perdana di Wanam, menandai awal dari reorientasi geopolitik pangan nasional ke wilayah timur Indonesia.
Selama ini, narasi ketahanan pangan terpusat di Pulau Jawa dan sebagian Sumatera, sementara kawasan timur hanya dianggap sebagai penyangga.
"Keberhasilan ini menunjukkan bahwa Papua tidak hanya sebagai objek pembangunan, tetapi mampu menjadi subjek kunci dalam arsitektur baru ketahanan pangan berbasis kawasan," jelasnya.
Ia mencermati keberhasilan panen tanpa bahan kimia sintetis di Papua Selatan memberi pelajaran penting, yaitu modernisasi pertanian tidak selalu identik dengan mekanisasi.
Justru, menurut dia, konteks lokal dan kearifan ekologis dapat menghasilkan model pertanian berkelanjutan yang lebih resilien terhadap krisis iklim.
"Ini membuka peluang bagi pengembangan low-input agriculture berbasis komunitas, yang lebih inklusif dan adaptif terhadap kondisi lokal," ujarnya.
Ia menilai di balik keberhasilan ini, terdapat peluang besar untuk membangun sistem pertanian inklusif berbasis co-production of knowledge, yakni kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat lokal.
Pendekatan ini memungkinkan dialog antara pengetahuan ilmiah dan kearifan lokal, menciptakan model pembangunan yang tidak top-down, melainkan kontekstual dan berkelanjutan.
"Edukasi yang dilakukan secara bertahap di Wanam merupakan bentuk nyata dari paradigma ini," terangnya.
Ke depan, menurut dia, program cetak sawah satu juta hektare harus dilihat bukan semata sebagai target kuantitatif, tetapi sebagai narasi ulang pembangunan yang memprioritaskan pinggiran sebagai pusat.
Ia menekankan, panen perdana di Papua Selatan bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan panjang menuju transformasi paradigma pembangunan Indonesia yang lebih adil, ekologis, dan berkelanjutan.
"Jika Papua dengan segala keterbatasan infrastrukturnya dapat menjadi pionir kedaulatan pangan, maka sesungguhnya tidak ada alasan bagi daerah lain untuk tidak berkontribusi secara signifikan dalam menjawab tantangan krisis pangan global," tutur Freesca.
