DPRD Maluku menyatakan, rencana kerja sama saling menguntungkan antara Pemprov Maluku dengan Pemprov Sulawesi Selatan di sektor perikanan atau perkebunan haruslah bisa berorientasi ekspor..
"Melalui kerja sama seperti ini, setidaknya peluang pasar untuk berbagai hasil komoditi unggulan Maluku semakin terbuka dan bukan saja di dalam negeri tetapi ke mancanegara," kata Ketua Komisi I DPRD Maluku, Amir Rumra di Ambon, Rabu.
Penjelasan Amir disampaikan saat memimpin rapat kerja komisi dengan Karo Hukum Setda Maluku, Syarifa Alyidrus bersama Kadis Kelautan dan Perikanan, Kepala Badan Ketahanan Pangan, dan pimpinan OPD lainnya.
Raker bersama 13 OPD terkait ini dalam rangka mendengarkan penjelasan tentang perjanjian kerja sama yang dilakukan Pemprov Maluku dengan Pemprov Sulsel yang dirangkai dengan pelaksanaan Maluku Baileo Exhibition di Makassar pada 4 - 6 Februari 2022.
Karo Hukum Setda Maluku, Syarifa Alyidrus menjelaskan kerja sama ini dalam bidang pengelolaan potensi dan sumber daya kehutanan yakni pertukaran data dan informasi bidang kehutanan, alih teknologi dan budidaya pengolahan hutan, hingga pemasaran hasil hutan dengan jangka waktu lima tahun.
Untuk Dinas ESDM, yaitu ada kerja sama pembangunan daerah sektor energi dan mineral dengan ruang lingkup fasilitas untuk energi baru terbarukan, peningkatan kapasitas SDM pada sektor energi, dan fasilitasi pelaku usaha sektor ESDM.
Kemudian ada kerja sama saling menguntungkan antara BUMD Sulsel dengan BUMD milik Pemprov Maluku.
"Jadi ada 19 sektor yang akan diserahkan dengan ruang lingkup kerja samanya ada enam dan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, hingga evaluasi," ujarnya.
Sebenarnya pola kerja sama ini sudah dilakukan para distributor untuk pengadaan bahan makanan dan sayuran hingga telur dan daging. Namun, melalui pola kerja sama ini ada saling membantu dan minimal harga yang dibeli distirbutor sampai ke Kota Ambon masih wajar dan terjangkau oleh masyarakat di pasaran.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2022
"Melalui kerja sama seperti ini, setidaknya peluang pasar untuk berbagai hasil komoditi unggulan Maluku semakin terbuka dan bukan saja di dalam negeri tetapi ke mancanegara," kata Ketua Komisi I DPRD Maluku, Amir Rumra di Ambon, Rabu.
Penjelasan Amir disampaikan saat memimpin rapat kerja komisi dengan Karo Hukum Setda Maluku, Syarifa Alyidrus bersama Kadis Kelautan dan Perikanan, Kepala Badan Ketahanan Pangan, dan pimpinan OPD lainnya.
Raker bersama 13 OPD terkait ini dalam rangka mendengarkan penjelasan tentang perjanjian kerja sama yang dilakukan Pemprov Maluku dengan Pemprov Sulsel yang dirangkai dengan pelaksanaan Maluku Baileo Exhibition di Makassar pada 4 - 6 Februari 2022.
Karo Hukum Setda Maluku, Syarifa Alyidrus menjelaskan kerja sama ini dalam bidang pengelolaan potensi dan sumber daya kehutanan yakni pertukaran data dan informasi bidang kehutanan, alih teknologi dan budidaya pengolahan hutan, hingga pemasaran hasil hutan dengan jangka waktu lima tahun.
Untuk Dinas ESDM, yaitu ada kerja sama pembangunan daerah sektor energi dan mineral dengan ruang lingkup fasilitas untuk energi baru terbarukan, peningkatan kapasitas SDM pada sektor energi, dan fasilitasi pelaku usaha sektor ESDM.
Kemudian ada kerja sama saling menguntungkan antara BUMD Sulsel dengan BUMD milik Pemprov Maluku.
"Jadi ada 19 sektor yang akan diserahkan dengan ruang lingkup kerja samanya ada enam dan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, hingga evaluasi," ujarnya.
Sebenarnya pola kerja sama ini sudah dilakukan para distributor untuk pengadaan bahan makanan dan sayuran hingga telur dan daging. Namun, melalui pola kerja sama ini ada saling membantu dan minimal harga yang dibeli distirbutor sampai ke Kota Ambon masih wajar dan terjangkau oleh masyarakat di pasaran.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2022