Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Maluku akan membatasi jumlah kapal-kapal nelayan andon asal Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara yang beroperasi di perairan Maluku, termasuk di wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT).
"Pembatasan kuota kapal andong ini akan dituangkan dalam perjanjian kerja sama saling menguntungkan antara Pemprov Maluku dengan Pemprov Sulawesi Selatan," kata Kepala DKP Maluku, Abdul Haris di Ambon, Kamis.
Penjelasan Abdul juga telah disampaikan saat rapat kerja 13 OPD bersama Komisi I DPRD Maluku dalam rangka mendengarkan penjelasan tentang perjanjian kerja sama yang dilakukan Pemprov Maluku dengan Pemprov Sulsel yang dirangkai dengan pelaksanaan Maluku Baileo Exhibition di Makassar pada 4 - 6 Februari 2022.
Dalam raker tersebut Ketua Komisi I, Amir Rumra dan Aleks Orno selaku anggota komisi mempertanyakan keberadaan ratusan kapal nelayan andon yang meresahkan warga nelayan di KKT.
Menurut Abdul, terkait dengan substansi kerja sama sektor kelautan dan perikanan ini ada lima bagian yakni perikanan tangkap, budidaya, penguatan daya saing, pengawasan, serta pengelolaan ruang laut.
Khusus untuk perikanan tangkap, memang ada kaitannya dengan persoalan nelayan andon.
Karena selama ini yang terbanyak adalah nelayan andon dari Sulsel dan Sulawesi Tenggara.
"Mereka masuk dan beroperasi di wilayah perairan KKT secara ilegal sehingga telah diatur dalam kerja sama saling menguntungkan antara kedua pemerintah provinsi," ujar Abdul.
Solusinya adalah membatasi jumlah nelayan andon yang akan masuk ke Maluku dan tawaran Pemprov Sulsel adalah 100 kapal. Namun, DKP Maluku membatasi kuotanya menjadi 50 kapal saja.
"Jadi jumlahnya dibatasi dalam kaitan dengan kegiatan perikanan tangkap yang akan dikerja samakan oleh pemerintah daerah," tandas Abdul.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2022
"Pembatasan kuota kapal andong ini akan dituangkan dalam perjanjian kerja sama saling menguntungkan antara Pemprov Maluku dengan Pemprov Sulawesi Selatan," kata Kepala DKP Maluku, Abdul Haris di Ambon, Kamis.
Penjelasan Abdul juga telah disampaikan saat rapat kerja 13 OPD bersama Komisi I DPRD Maluku dalam rangka mendengarkan penjelasan tentang perjanjian kerja sama yang dilakukan Pemprov Maluku dengan Pemprov Sulsel yang dirangkai dengan pelaksanaan Maluku Baileo Exhibition di Makassar pada 4 - 6 Februari 2022.
Dalam raker tersebut Ketua Komisi I, Amir Rumra dan Aleks Orno selaku anggota komisi mempertanyakan keberadaan ratusan kapal nelayan andon yang meresahkan warga nelayan di KKT.
Menurut Abdul, terkait dengan substansi kerja sama sektor kelautan dan perikanan ini ada lima bagian yakni perikanan tangkap, budidaya, penguatan daya saing, pengawasan, serta pengelolaan ruang laut.
Khusus untuk perikanan tangkap, memang ada kaitannya dengan persoalan nelayan andon.
Karena selama ini yang terbanyak adalah nelayan andon dari Sulsel dan Sulawesi Tenggara.
"Mereka masuk dan beroperasi di wilayah perairan KKT secara ilegal sehingga telah diatur dalam kerja sama saling menguntungkan antara kedua pemerintah provinsi," ujar Abdul.
Solusinya adalah membatasi jumlah nelayan andon yang akan masuk ke Maluku dan tawaran Pemprov Sulsel adalah 100 kapal. Namun, DKP Maluku membatasi kuotanya menjadi 50 kapal saja.
"Jadi jumlahnya dibatasi dalam kaitan dengan kegiatan perikanan tangkap yang akan dikerja samakan oleh pemerintah daerah," tandas Abdul.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2022