Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Ternate, Maluku Utara (Malut) menyatakan, segera membuka seleksi terbuka untuk formasi Kepala sekolah SMP di daerah ini guna menghindari adanya muatan politik.
"Kita ingin mendapatkan kualitas kepala sekolah yang mampu memajukan pendidikan di Ternate melalui seleksi terbuka, sehingga tidak tertinggal dari daerah lain," kata Kepala BPKSDM Kota Ternate, Samin Marsaoly di Ternate, Rabu.
Dia menyatakan, seleksi dibuka untuk 15 kepala sekolah SMP. Jadwal seleksi rencananya akan dibuka pada awal Maret 2022. Untuk tim seleksi Kepsek terdiri dari unsur Dinas Pendidikan, Perguruan tinggi, dan BKPSDM.
Samin menyatakan, seleksi ini dilakukan untuk menghindari cara membagi-bagi jatah. Sebab, saat ini Pemkot Ternate benar-benar mencari pendidik yang memiliki kualitas dan inovasi untuk mendidik.
"Jadi tidak ada yang namanya bagi-bagi jatah. Kita ingin meningkatkan mutu pendidikan yang berkualitas," ujarnya.
Sedangkan, Wakil Ketua DPRD Kota Ternate, Heni S Muda meminta agar BKPSDM meninjau ulang pelantikan Kepsek SDN yang dianggap tidak sesuai dengan prosedur.
Dia mencontohkan, ada lima sekolah penggerak dan SMPN 1 Ternate. Seharusnya kepala sekolah tidak bisa dimutasi dalam kurun waktu empat tahun, karena ada sanksi yang akan dikenai kepada daerah bersangkutan.
Heni menyatakan, untuk sekolah penggerak telah dilakukan nota kesepakatan antara Kemendikbud dan Pemkot Ternate, sehingga kalau ada kesepakatan yang dilanggar seperti mutasi kepala sekolah penggerak, tentunya ada sanksi berupa tidak dikucurkan dana BOS ke sekolah.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2022
"Kita ingin mendapatkan kualitas kepala sekolah yang mampu memajukan pendidikan di Ternate melalui seleksi terbuka, sehingga tidak tertinggal dari daerah lain," kata Kepala BPKSDM Kota Ternate, Samin Marsaoly di Ternate, Rabu.
Dia menyatakan, seleksi dibuka untuk 15 kepala sekolah SMP. Jadwal seleksi rencananya akan dibuka pada awal Maret 2022. Untuk tim seleksi Kepsek terdiri dari unsur Dinas Pendidikan, Perguruan tinggi, dan BKPSDM.
Samin menyatakan, seleksi ini dilakukan untuk menghindari cara membagi-bagi jatah. Sebab, saat ini Pemkot Ternate benar-benar mencari pendidik yang memiliki kualitas dan inovasi untuk mendidik.
"Jadi tidak ada yang namanya bagi-bagi jatah. Kita ingin meningkatkan mutu pendidikan yang berkualitas," ujarnya.
Sedangkan, Wakil Ketua DPRD Kota Ternate, Heni S Muda meminta agar BKPSDM meninjau ulang pelantikan Kepsek SDN yang dianggap tidak sesuai dengan prosedur.
Dia mencontohkan, ada lima sekolah penggerak dan SMPN 1 Ternate. Seharusnya kepala sekolah tidak bisa dimutasi dalam kurun waktu empat tahun, karena ada sanksi yang akan dikenai kepada daerah bersangkutan.
Heni menyatakan, untuk sekolah penggerak telah dilakukan nota kesepakatan antara Kemendikbud dan Pemkot Ternate, sehingga kalau ada kesepakatan yang dilanggar seperti mutasi kepala sekolah penggerak, tentunya ada sanksi berupa tidak dikucurkan dana BOS ke sekolah.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2022