Ternate (ANTARA) - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Maluku Utara (Malut) Imran Yakub menyatakan kepala sekolah yang tidak konsisten menjalankan kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) akan dievaluasi guna mendukung mutu pendidikan siswa provinsi itu.
"Apakah kebijakan itu sesuai atau tidak. Jangan sampai di kemudian hari kebijakan pusat dan pemerintah daerah (pemda) sudah tidak sesuai di kabupaten/kota, sehingga kita butuh ada kesamaan persepsi di dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat," kata Imran Yakub saat melakukan kunjungan kerja di Pulau Makian, Maluku Utara, Minggu.
Kunjungan kerjanya bersama sejumlah pejabat di lingkup Disdikbud Maluku Utara untuk mengetahui sekolah yang telah menjalankan kebijakan pemerintah pusat maupun pemda.
"Sejauh mana sekolah telah melaksanakan kebijakan Kemendikbudristek tentang Merdeka Belajar," katanya.
Kalau ada sekolah yang tidak konsisten menjalankan kebijakan Kemendikbudristek, kata dia, akan dievaluasi, terutama terkait dengan kinerja dan mutu pendidikan.
Selain itu, lanjut dia, bagi kepala sekolah yang kurang bagus dan karena kurang inovasi maka bisa saja diganti.
"Kepala sekolah yang menjabat di atas 10 tahun, jenuh, termasuk para guru, sehingga mereka butuh nuansa baru. Apalagi kepala sekolah yang merasa sebagai raja kecil hanya berada di ruangan tanpa mengajar. Padahal kepala sekolah merupakan tugas tambahan, sedangkan tugas pokok ada mengajar," ujar Imran Yakub.
Oleh karena itu ia menegaskan Disdikbud Maluku Utara akan terus melakukan evaluasi dan mengawal kurikulum Merdeka Belajar Kemendikbudristek dengan menggerakkan seluruh jajaran satuan pendidikan di wilayah tersebut.
