Balai Sungai Wilayah (BSW) Maluku memberikan jaminan untuk menangani pinggiran Sungai Wainisa di Kecamatan Werinama, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) pascapuluhan makam di tempat pemakaman umum hanyut akibat abrasi dan terseret banjir.
"Jaminan dari Balai Sungai maupun dinas terkait yang bersikap kooperatif akan mengambil langkah konkrit di lapangan berupa rencana penanganan pinggiran sungai Wainisa agar tidak lagi terjadi abrasi yang menghilangkan TPU," kata Anggota komisi III DPRD Maluku, Fauzan Alkatiri di Ambon, Selasa.
Penegasan Fauzan disampaikan dalam rapat kerja komisi dipimpin Richard Rahakbauw dengan pihak BWS, Dinas PUPR Maluku, maupun Camat Werinama dan sejumlah tokoh masyarakat.
Pemerintah harus hadir dan tidak boleh berdiam diri terhadap masyarakat yang menjadi korban bencana di berbagai lokasi, dan bukannya Kota Ambon saja.
Sebab peristiwa bencana alam juga terjadi di berbagai kabupaten dan kota di provinsi ini termasuk di Kecamatan Werinama, Kabupaten Seram Bagian Timur misalnya dimana 60 makam di lokasi tempat pemakaman umum hanyut terbawa banjir.
Kondisi bencana yang terjadi pada satu titik secara berulang kali menggambarkan ketidak-mampuan dalam menanggulangi situasi bencana alam.
"Kejadian Werinama ini bukam merupakan hal baru, sebab tahun lalu juga terjadi banjir dan ada 12 makam yang hilang, kemudian tahun ini mencapai 60 makam tanpa ada penanganan serius dari negara," tandas anggota DPRD Maluku asal dapil Kabupaten SBT tersebut.
Dikatakan keterlibatan negara karena bencana alam yang terjadi bukan saja tanggungjawab pemprov atau pemkab/pemkot, namun juga dari tingkat pusat.
"Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 secara tegas menyatakan pemerintah harus hadir dalam situasi kebencanaan yang terjadi di negara ini, kalau tidak disikapi maka bisa dikatakan bersikap menutup mata terhadap masyarakat," ujar Fauzan.
Menurut dia, untuk penanganan bencana jangka pendeknya dari BWS adalah rencana penanganan pinggiran sungai, dan untuk jangka panjang yakni membuat program pengendalian banjir di hulu sungai.
"Untuk jangka panjangnya, komisi akan berdialog lagi dengan pihak Balai Sungai agar dibuat program pengendalian banjir di hulu sungai agar dapat mengatur debit air yang turun," jelas Fauzan.
Baca juga: Pemkot Ambon siapkan posko pengaduan bencana, respon cepat dibutuhkan warga
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2022
"Jaminan dari Balai Sungai maupun dinas terkait yang bersikap kooperatif akan mengambil langkah konkrit di lapangan berupa rencana penanganan pinggiran sungai Wainisa agar tidak lagi terjadi abrasi yang menghilangkan TPU," kata Anggota komisi III DPRD Maluku, Fauzan Alkatiri di Ambon, Selasa.
Penegasan Fauzan disampaikan dalam rapat kerja komisi dipimpin Richard Rahakbauw dengan pihak BWS, Dinas PUPR Maluku, maupun Camat Werinama dan sejumlah tokoh masyarakat.
Pemerintah harus hadir dan tidak boleh berdiam diri terhadap masyarakat yang menjadi korban bencana di berbagai lokasi, dan bukannya Kota Ambon saja.
Sebab peristiwa bencana alam juga terjadi di berbagai kabupaten dan kota di provinsi ini termasuk di Kecamatan Werinama, Kabupaten Seram Bagian Timur misalnya dimana 60 makam di lokasi tempat pemakaman umum hanyut terbawa banjir.
Kondisi bencana yang terjadi pada satu titik secara berulang kali menggambarkan ketidak-mampuan dalam menanggulangi situasi bencana alam.
"Kejadian Werinama ini bukam merupakan hal baru, sebab tahun lalu juga terjadi banjir dan ada 12 makam yang hilang, kemudian tahun ini mencapai 60 makam tanpa ada penanganan serius dari negara," tandas anggota DPRD Maluku asal dapil Kabupaten SBT tersebut.
Dikatakan keterlibatan negara karena bencana alam yang terjadi bukan saja tanggungjawab pemprov atau pemkab/pemkot, namun juga dari tingkat pusat.
"Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 secara tegas menyatakan pemerintah harus hadir dalam situasi kebencanaan yang terjadi di negara ini, kalau tidak disikapi maka bisa dikatakan bersikap menutup mata terhadap masyarakat," ujar Fauzan.
Menurut dia, untuk penanganan bencana jangka pendeknya dari BWS adalah rencana penanganan pinggiran sungai, dan untuk jangka panjang yakni membuat program pengendalian banjir di hulu sungai.
"Untuk jangka panjangnya, komisi akan berdialog lagi dengan pihak Balai Sungai agar dibuat program pengendalian banjir di hulu sungai agar dapat mengatur debit air yang turun," jelas Fauzan.
Baca juga: Pemkot Ambon siapkan posko pengaduan bencana, respon cepat dibutuhkan warga
Editor : Febrianto Budi Anggoro
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2022