Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Maluku Utara (Malut) mengawal proses pemutakhiran Pendataan Keluarga tahun 2022 (PK-22) guna mengetahui kemungkinan adanya rIsiko balita stunting.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Malut Renta Rego saat didampingi tim kader pendata di Desa Bobong, Ternate, Selasa, mengatakan pihaknya memonitor dan mengawal PK-22 di kawasan terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) sehingga dapat diketahui kendala serta memitigasi kemungkinan risiko yang muncul saat pendataan.
Brdasarkan Survei Studi Gizi Indonesia, prevalensi balita stunting Kabupaten Pulau Taliabu 35,2 persen, sebagai daerah dengan pevalensi balita stunting tertinggi di Provinsi Malut.
Baca juga: BKKBN siapkan tim ke kawasan 3T percepatan penurunan stunting, begini penjelasannya
Ia mengatakan kader pendata harus memanfaatkan sisa waktu yang ada dengan sebaik-baiknya sehingga pada 31 Oktober 2022 capaian pendataan bisa 100 persen.
"Dalam hitungan hari pemutakhiran PK-22 akan berakhir, mohon kerja sama untuk memanfaatkan sisa waktunya dengan baik, karena hasil pemutakhiran PK-22 ini akan digunakan untuk mendukung percepatan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem," ujar dia.
Khusus untuk Kabupaten Pulau Taliabu, berdasarkan monitoring penginputan PK-22, lokus telepon pintar dan berbasis kertas per kabupaten/kota dari total target 12.470 KK, dengan jumlah target KK lokus ponsel 2.254 KK dan lokus berbasis kertas 10.216, KK yang baru terinput 223 KK atau 9,89 persen ponsel terinput dan 1,79 persen KK terinput terhadap seluruh target.
Baca juga: BKKBN Malut perkuat kemitraan dan komitmen instansi vertikal cegah stunting
Hal ini menjadi tantangan tersendiri saat tim BKKBN melakukan monitoring ke Desa Bobong. Kendala yang dihadapi nyaris sama dengan beberapa kabupaten lainnya, yaitu akses jaringan internet, sehingga menyulitkan kader pendata menginput hasil pendataan.
Oleh karena itu, monitoring pemutakhiran PK-22 diharapkan dapat menjawab setiap kendala di lapangan dan merupakan peran aktif BKKBN dalam mengawal pemutakhiran PK-22, khususnya di Kabupaten Pulau Taliabu.
Sekretaris BKKBN Perwakilan Provinsi Malut, Ansar Djainahu menyampaikan terima kasih kepada kader pendata yang dengan gigih dan semangat tinggi terus menunjukkan dedikasi menyukseskan pemutakhiran PK-22 di Kabupaten Pulau Taliabu.
Ia memberikan penguatan program kepada kader saat mendata dalam rangka membantu pemerintah menyajikan data yang relevan dan akuntabel.
Baca juga: BKKBN dan BPKP evaluasi kinerja Tim Percepatan Penurunan Stunting Malut
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2022
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Malut Renta Rego saat didampingi tim kader pendata di Desa Bobong, Ternate, Selasa, mengatakan pihaknya memonitor dan mengawal PK-22 di kawasan terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) sehingga dapat diketahui kendala serta memitigasi kemungkinan risiko yang muncul saat pendataan.
Brdasarkan Survei Studi Gizi Indonesia, prevalensi balita stunting Kabupaten Pulau Taliabu 35,2 persen, sebagai daerah dengan pevalensi balita stunting tertinggi di Provinsi Malut.
Baca juga: BKKBN siapkan tim ke kawasan 3T percepatan penurunan stunting, begini penjelasannya
Ia mengatakan kader pendata harus memanfaatkan sisa waktu yang ada dengan sebaik-baiknya sehingga pada 31 Oktober 2022 capaian pendataan bisa 100 persen.
"Dalam hitungan hari pemutakhiran PK-22 akan berakhir, mohon kerja sama untuk memanfaatkan sisa waktunya dengan baik, karena hasil pemutakhiran PK-22 ini akan digunakan untuk mendukung percepatan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem," ujar dia.
Khusus untuk Kabupaten Pulau Taliabu, berdasarkan monitoring penginputan PK-22, lokus telepon pintar dan berbasis kertas per kabupaten/kota dari total target 12.470 KK, dengan jumlah target KK lokus ponsel 2.254 KK dan lokus berbasis kertas 10.216, KK yang baru terinput 223 KK atau 9,89 persen ponsel terinput dan 1,79 persen KK terinput terhadap seluruh target.
Baca juga: BKKBN Malut perkuat kemitraan dan komitmen instansi vertikal cegah stunting
Hal ini menjadi tantangan tersendiri saat tim BKKBN melakukan monitoring ke Desa Bobong. Kendala yang dihadapi nyaris sama dengan beberapa kabupaten lainnya, yaitu akses jaringan internet, sehingga menyulitkan kader pendata menginput hasil pendataan.
Oleh karena itu, monitoring pemutakhiran PK-22 diharapkan dapat menjawab setiap kendala di lapangan dan merupakan peran aktif BKKBN dalam mengawal pemutakhiran PK-22, khususnya di Kabupaten Pulau Taliabu.
Sekretaris BKKBN Perwakilan Provinsi Malut, Ansar Djainahu menyampaikan terima kasih kepada kader pendata yang dengan gigih dan semangat tinggi terus menunjukkan dedikasi menyukseskan pemutakhiran PK-22 di Kabupaten Pulau Taliabu.
Ia memberikan penguatan program kepada kader saat mendata dalam rangka membantu pemerintah menyajikan data yang relevan dan akuntabel.
Baca juga: BKKBN dan BPKP evaluasi kinerja Tim Percepatan Penurunan Stunting Malut
Editor : Febrianto Budi Anggoro
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2022