Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar memperkuat komitmen semua pemangku kepentingan untuk menurunkan angka kasus stunting atau kekerdilan di daerah perbatasan dengan negara tetangga Australia itu.
Penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar Daniel Indey di Ambon, Senin mengakui stunting masih menjadi masalah di wilayah itu dan berdasarkan hasil survei Pemantauan Status balita stunting di kabupaten tersebut tahun 2022 sebesar 15,2 persen dari jumlah balita tercatat sebesar 30 persen.
Stunting atau kekerdilan adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah 5 tahun akibat kekurangan gizi kronis atau infeksi berulang terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan (HPK). Penurunan kekerdilan harus dilakukan sedini mungkin untuk menghindari dampak jangka panjang yang merugikan tumbuh kembang anak.
Baca juga: Cegah kekerdilan, FORIKAN Maluku ajak masyarakat gemar konsumsi ikan
Menurut Daniel implementasi program penurunan kekerdilan di daerah itu telah dilakukan dengan menetapkan 13 lokus stunting, dengan prevalensi balita stunting sebesar 5,63 persen dengan jumlah balita stunting sebanyak 645 balita, dari total balita di Tanimbar sebanyak 11.448 di tahun 2022.
Dia menyebutkan penyusunan APBD Tanimbar tahun 2023 akan mengakomodir program penanganan kekerdilan, kemiskinan ekstrem dan inflasi yang terintegrasi dengan OPD terkait, termasuk menjadi Bapak Asuh pada 16 desa lokus stunting Kepulauan Tanimbar.
Sedangkan Duta Parenting Provinsi Maluku Widya Pratiwi Murad saat mengunjungi lokus stunting di Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kepulauan Tanimbar, pekan lalu, meminta masyarakat untuk sama-sama bersinergi dengan pemerintah untuk mempercepat upaya penurunan kasus di kabupaten perbatasan itu.
Baca juga: Mendes PDTT katakan ulama perempuan punya peran strategis membangun desa
Widya yang didampingi Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Sarles Brabar menyatakan, anak adalah investasi terbesar suatu negara dan kualitas suatu negara ditentukan oleh anak sebagai penerus pembangunan bangsa.
Dia meminta orang tua untuk memperhatikan tumbuh kembang anak dengan memberikan asupan gizi yang seimbang, termasuk memperhatikan pola hidup sehat dan kebersihan lingkungan.
"Kekerdilan penyebabnya bukan saja persoalan asupan gizi yang kurang tetapi juga menyangkut lingkungan yang tidak bersih dan pola hidup yang tidak sehat," tandas Widya.
Baca juga: Empat wilayah di Ambon bebas kasus stunting, begini penjelasannya
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2022
Penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar Daniel Indey di Ambon, Senin mengakui stunting masih menjadi masalah di wilayah itu dan berdasarkan hasil survei Pemantauan Status balita stunting di kabupaten tersebut tahun 2022 sebesar 15,2 persen dari jumlah balita tercatat sebesar 30 persen.
Stunting atau kekerdilan adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah 5 tahun akibat kekurangan gizi kronis atau infeksi berulang terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan (HPK). Penurunan kekerdilan harus dilakukan sedini mungkin untuk menghindari dampak jangka panjang yang merugikan tumbuh kembang anak.
Baca juga: Cegah kekerdilan, FORIKAN Maluku ajak masyarakat gemar konsumsi ikan
Menurut Daniel implementasi program penurunan kekerdilan di daerah itu telah dilakukan dengan menetapkan 13 lokus stunting, dengan prevalensi balita stunting sebesar 5,63 persen dengan jumlah balita stunting sebanyak 645 balita, dari total balita di Tanimbar sebanyak 11.448 di tahun 2022.
Dia menyebutkan penyusunan APBD Tanimbar tahun 2023 akan mengakomodir program penanganan kekerdilan, kemiskinan ekstrem dan inflasi yang terintegrasi dengan OPD terkait, termasuk menjadi Bapak Asuh pada 16 desa lokus stunting Kepulauan Tanimbar.
Sedangkan Duta Parenting Provinsi Maluku Widya Pratiwi Murad saat mengunjungi lokus stunting di Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kepulauan Tanimbar, pekan lalu, meminta masyarakat untuk sama-sama bersinergi dengan pemerintah untuk mempercepat upaya penurunan kasus di kabupaten perbatasan itu.
Baca juga: Mendes PDTT katakan ulama perempuan punya peran strategis membangun desa
Widya yang didampingi Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Sarles Brabar menyatakan, anak adalah investasi terbesar suatu negara dan kualitas suatu negara ditentukan oleh anak sebagai penerus pembangunan bangsa.
Dia meminta orang tua untuk memperhatikan tumbuh kembang anak dengan memberikan asupan gizi yang seimbang, termasuk memperhatikan pola hidup sehat dan kebersihan lingkungan.
"Kekerdilan penyebabnya bukan saja persoalan asupan gizi yang kurang tetapi juga menyangkut lingkungan yang tidak bersih dan pola hidup yang tidak sehat," tandas Widya.
Baca juga: Empat wilayah di Ambon bebas kasus stunting, begini penjelasannya
Editor : Febrianto Budi Anggoro
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2022