Wakil ketua DPRD Maluku Melki Sairdekut mengatakan pelunasan utang pemerintah provinsi kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dilakukan secara bertahap dengan mengalokasikan Rp136 miliar pada APBD Provinsi Maluku 2023.
"Postur APBD kita tahun anggaran 2023 sudah ditetapkan sebesar Rp3,02 triliun dibanding APBD 2022 sebesar Rp2 triliun lebih, namun masih dipengaruhi pelunasan cicilan pinjaman dari PT. SMI," kata Melki di Ambon, Jumat.
Pada akhir tahun 2020 hingga Maret 2021, PT. SMI secara bertahap telah mentransfer dana pinjaman ke rekening Pemerintah Provinsi Maluku sekitar Rp700 miliar untuk membangun infrastruktur dasar di daerah tersebut. Selanjutnya anggaran ini akan dilunasi secara mencicil untuk beberapa tahun ke depan dengan menggunakan sumber dana APBD.
Baca juga: DPRD Maluku pertanyakan sistem pembayaran hutang ke SMI Rp700 miliar, harus transparan
Menurut dia, meski pun ada kenaikan APBD untuk tahun depan tetapi masih ada kewajiban pemerintah provinsi yang harus dipenuhi, di antaranya pembayaran cicilan pinjaman SMI sekitar Rp136 miliar.
Kemudian harus ada persiapan anggaran dari pemerintah daerah untuk tahapan Pemilihan Umum Legislatif, Pemilihan Presiden serta Wapres, dan Pilkada serentak tahun 2024.
DPRD Maluku bersama pemerintah provinsi telah menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD 2023 yang disahkan dan ditetapkan sebesar Rp3,02 triliun pada Rabu (30/11) malam dalam rapat paripurna DPRD.
"Setelah penatapan tadi malam akan dilanjutkan dengan evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri dalam waktu tiga hari," ujarnya.
Baca juga: Legislator Maluku soroti pinjaman SMI pengaruhi DAK 2022
Dari aspek materi, memang dalam seluruh rangkaian rapat yang dilakukan ada banyak kebutuhan yang ingin disampaikan oleh seluruh anggota dewan agar bisa dipenuhi pemerintah daerah tetapi masih terkendala dengan keterbatasan sumberdaya keuangan.
Oleh karenanya, poin pentingnya adalah memastikan bahwa berbagai skala prioritas dari seluruh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) itu telah terakomodir dalam APBD 2023.
"Dalam segala perdebatan dan dialog telah dilakukan sampai tadi malam berakhir dengan penyampaian kata akhir dari delapan fraksi yang menyatakan persetujuannya terhadap RAPBD 2023 dengan seluruh catatan yang disampaikan," ucap Melki.
Baca juga: Target pendapatan daerah Maluku 2022 turun 13,20 persen, pinjaman lagi dari PT.SMI?
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2022
"Postur APBD kita tahun anggaran 2023 sudah ditetapkan sebesar Rp3,02 triliun dibanding APBD 2022 sebesar Rp2 triliun lebih, namun masih dipengaruhi pelunasan cicilan pinjaman dari PT. SMI," kata Melki di Ambon, Jumat.
Pada akhir tahun 2020 hingga Maret 2021, PT. SMI secara bertahap telah mentransfer dana pinjaman ke rekening Pemerintah Provinsi Maluku sekitar Rp700 miliar untuk membangun infrastruktur dasar di daerah tersebut. Selanjutnya anggaran ini akan dilunasi secara mencicil untuk beberapa tahun ke depan dengan menggunakan sumber dana APBD.
Baca juga: DPRD Maluku pertanyakan sistem pembayaran hutang ke SMI Rp700 miliar, harus transparan
Menurut dia, meski pun ada kenaikan APBD untuk tahun depan tetapi masih ada kewajiban pemerintah provinsi yang harus dipenuhi, di antaranya pembayaran cicilan pinjaman SMI sekitar Rp136 miliar.
Kemudian harus ada persiapan anggaran dari pemerintah daerah untuk tahapan Pemilihan Umum Legislatif, Pemilihan Presiden serta Wapres, dan Pilkada serentak tahun 2024.
DPRD Maluku bersama pemerintah provinsi telah menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD 2023 yang disahkan dan ditetapkan sebesar Rp3,02 triliun pada Rabu (30/11) malam dalam rapat paripurna DPRD.
"Setelah penatapan tadi malam akan dilanjutkan dengan evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri dalam waktu tiga hari," ujarnya.
Baca juga: Legislator Maluku soroti pinjaman SMI pengaruhi DAK 2022
Dari aspek materi, memang dalam seluruh rangkaian rapat yang dilakukan ada banyak kebutuhan yang ingin disampaikan oleh seluruh anggota dewan agar bisa dipenuhi pemerintah daerah tetapi masih terkendala dengan keterbatasan sumberdaya keuangan.
Oleh karenanya, poin pentingnya adalah memastikan bahwa berbagai skala prioritas dari seluruh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) itu telah terakomodir dalam APBD 2023.
"Dalam segala perdebatan dan dialog telah dilakukan sampai tadi malam berakhir dengan penyampaian kata akhir dari delapan fraksi yang menyatakan persetujuannya terhadap RAPBD 2023 dengan seluruh catatan yang disampaikan," ucap Melki.
Baca juga: Target pendapatan daerah Maluku 2022 turun 13,20 persen, pinjaman lagi dari PT.SMI?
Editor : Febrianto Budi Anggoro
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2022