Dinas komunikasi dan informasi (Diskominfo) Provinsi Maluku menggelar bimbingan teknis (bimtek) untuk meningkatkan ketahanan aplikasi yang digunakan pemerintah setempat dari potensi peretasan.
"Banyak situs milik pemerintah yang menjadi korban serangan peretas sehingga mengganggu layanan dan kredibilitas instansi pemerintah pemilik website tersebut," ujar Kepala Diskominfo Maluku Melkias Lohy di Ambon, Selasa.
Menurutnya, penting bagi instansi pemerintah baik pusat maupun daerah untuk memberikan perhatian serius terhadap risiko yang ditimbulkan oleh serangan dimaksud.
Pasalnya, kata dia, informasi akibat peratasan yang tersebar lewat media sosial dapat berdampak terhadap unsur-unsur propaganda atau merusak sistem informasi penyelenggaraan pemerintahan baik pusat maupun daerah.
Oleh sebab itu pihaknya bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebagai instansi pemerintah yang bergerak di bidang pengamanan informasi untuk melakukan kegiatan cyber drill test.
“Karena semakin majunya teknologi, semakin maju juga cara oknum untuk menyerang data digital. Melihat tingginya risiko terhadap serangan siber, maka penting bagi Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan ini dalam rangka untuk membangun kapasitas penanggulangan dan pemulihan insiden siber," kata dia.
Diharapkan melalui kegiatan tersebut jajaran pemerintahan di Maluku dapat memahami dan mengidentifikasi dini seberapa jauh kerentanan dan ketahanan infrastruktur maupun aplikasi milik Pemerintah Provinsi Maluku.
Kegiatan tersebut berlangsung hingga 10 Mei 2023 dengan beragam materi yang disajikan oleh narasumber yang kompeten dalam bidangnya.
Hadir pada kegiatan itu narasumber dari BSSN Achmad Ridho, Kepala Bidang Keamanan dan Persandian Dinas Kominfo Provinsi Maluku Nureny Tuarita, beserta perwakilan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2023
"Banyak situs milik pemerintah yang menjadi korban serangan peretas sehingga mengganggu layanan dan kredibilitas instansi pemerintah pemilik website tersebut," ujar Kepala Diskominfo Maluku Melkias Lohy di Ambon, Selasa.
Menurutnya, penting bagi instansi pemerintah baik pusat maupun daerah untuk memberikan perhatian serius terhadap risiko yang ditimbulkan oleh serangan dimaksud.
Pasalnya, kata dia, informasi akibat peratasan yang tersebar lewat media sosial dapat berdampak terhadap unsur-unsur propaganda atau merusak sistem informasi penyelenggaraan pemerintahan baik pusat maupun daerah.
Oleh sebab itu pihaknya bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebagai instansi pemerintah yang bergerak di bidang pengamanan informasi untuk melakukan kegiatan cyber drill test.
“Karena semakin majunya teknologi, semakin maju juga cara oknum untuk menyerang data digital. Melihat tingginya risiko terhadap serangan siber, maka penting bagi Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan ini dalam rangka untuk membangun kapasitas penanggulangan dan pemulihan insiden siber," kata dia.
Diharapkan melalui kegiatan tersebut jajaran pemerintahan di Maluku dapat memahami dan mengidentifikasi dini seberapa jauh kerentanan dan ketahanan infrastruktur maupun aplikasi milik Pemerintah Provinsi Maluku.
Kegiatan tersebut berlangsung hingga 10 Mei 2023 dengan beragam materi yang disajikan oleh narasumber yang kompeten dalam bidangnya.
Hadir pada kegiatan itu narasumber dari BSSN Achmad Ridho, Kepala Bidang Keamanan dan Persandian Dinas Kominfo Provinsi Maluku Nureny Tuarita, beserta perwakilan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.
Editor : Ikhwan Wahyudi
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2023