Ambon (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku menggencarkan penerapan program satu data Indonesia untuk meningkatkan tata kelola data yang baik di daerah ini.
"Disadari sungguh bahwa banyak data yang tersebar di setiap kementerian/lembaga pusat dan daerah saat ini masih belum terintegrasi dengan baik, serta datanya pun masih berbeda,” kata Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Maluku Dr Syuryadi Sabirin dalam sinkronisasi dan implementasi satu data Indonesia, di Kota Ambon, Selasa.
Ia menyampaikan kebijakan satu data Indonesia merupakan langkah strategis pemerintah pusat melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang satu data Indonesia yang bertujuan memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi instansi pusat dan daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.
“Sebagai wujud nyata tata kelola data yang baik, maka ketersediaan data yang akurat, mutakhir terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antarinstansi pusat dan instansi daerah, harus dapat diimplementasikan dengan baik,” ujarnya pula.
Baca juga: Pemprov Maluku maksimalkan upaya penanggulangan TBC lewat pendataan dan analisa serta solusi
Sabirin mengatakan, kebijakan Satu Data di Provinsi Maluku telah terimplementasikan melalui Peraturan Gubernur Maluku Nomor 80 Tahun 2020 tentang sistem satu data Provinsi Maluku, yang mengatur tentang tata kelola satu data Provinsi Maluku, salah satunya adalah tugas produsen data untuk menyampaikan data beserta standar data dan metadata statistik kepada walidata Provinsi Maluku.
“Standar data dan metadata statistik merupakan informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan dan pengelolaan informasi data, sehingga diperlukan persamaan persepsi, pandangan dan pemahaman antar perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Maluku,” katanya pula.
Sabirin mengharapkan agar peserta kegiatan dapat mengikuti materi yang diberikan oleh narasumber dengan serius, agar dapat menerapkannya pada perangkat daerah masing-masing.
“Mari kita berkarya dengan data untuk Maluku yang lebih sejahtera, karena Data Mencerdaskan Bangsa,” ujarnya.
Hadir juga pada kesempatan itu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Melky M. Lohy beserta jajaran Pejabat eselon III dan IV, Pimpinan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, beserta pemangku kepentingan terkait.
Baca juga: Alokasi anggaran Pemprov Maluku untuk pilkada 2024 lebih dari Rp290 miliar
