Ambon (Antara Maluku) - Pemerintah provinsi (Pemprov) Maluku akan mengirim tim monitoring dan evaluasi ke kecamatan Wakate, Seram Bagian Bagian Timur (SBT), menanggapi tuntutan Himpunan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa (HPPM) Watubela, Teor, Kesui Wakate tentang ketimpangan pembangunan di daerah itu.
HPPM tersebut menyampaikan tuntutan lewat aksi demosntrasi di depan pintu masuk kantor Gubernur Maluku, Rabu.
"Sesuai otonomi daerah maka pemprov Maluku tidak bisa mengintervensi terlalu jauh kebijakan Pemkab SBT, namun kita akan menerjunkan tim monitoring dan evaluasi ke Wakate untuk melihat kondisi di lapangan sesuai tuntutan aspirasi yang disampaikan oleh adik- adik mahasiswa," kata Kabiro Pemerintahan, Putirulan, saat berdialog dengan para pendemo.
Menurut dia, sesuai undang-undang otonomi daerah maka Pemprov Maluku tidak bisa mengintervensi kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh Pemkab SBT karena merupakan hak otonom pemerintah daerah setempat.
"Pemprov tidak bisa mengntervensi langsung karena hak otonomi ada di kabupaten dan kota. Kita hanya sebatas koordinasi dan kalau terjadi ketimpangan maka Gubernur akan memangil Bupati atau Wali kota untuk menanyakan persoalan yang terjadi di masing-masing daerah," katanya.
Dalam tuntutannya, HPPM Wakate SBT meminta Pemprov Maluku mengevaluasi kebijakan pemerintah kabupaten (Pemkab) SBT karena dinilai tidak pro rakyat di kecamatan tersebut.
"Kebijakan pembangunan di kecamatan Wakate tidak pro rakyat, antara lain terbatasnya sarana sekolah maupun pusat kesehatan, sehingga warga sangat kesulitan mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang layak," kata Sekretaris HPPM Wakate, Nasir Yamko saat berorasi.
Menurut dia, banyak sarana pendidikan di kecamatan yang tediri dari tiga pulau yakni pulau Watubela, Kesui dan Teor tidak layak. Begitu juga dengan tenaga pengajar yang sangat terbatas.
"Bahkan beberapa tenga pengajar yang ditempatkan di Wakate sering melalaikan tugas akibat tidak ada kontrol dan monitoring dari Dinas Pendidikan kabupaten setempat," katanya.
Sedangkan bidang kesehatan, menurut Yamko, dari tiga pulau tersebut hanya ada satu puskesmas yang letaknya di pulau Kesui sebagai ibu kota kecamatan Wakate. Untuk mendapatkan layanan kesehatan warga dari pulau Teor dan Wakatube terpaksa harus menggunakan perahu tradisional (sampan) menuju puskesmas tersebut.
Koordintaor demo, Alimudin Kolatlena, mengatakan, masyarakat setempat juga sangat kesulitan dalam hal transportasi, karena kapal yang melayari rute Geser, Gorom, Wakate menuju Ambon hanya satu yakni KM Cantika , itu pun jadwalnya dua minggu sekali.
"Kami minta penempatan KM Cantika perlu di evaluasi karena kondisi kapal sudah tua, ini sangat beresiko bagi pelayaran saat musim ombak," katanya.
Begitu juga dengan sarana komunikasi yang minim menyebabkan warga kesulitan untuk mengakses informasi .
"Dalam setiap momen politik masyarakat selalu dijanjikan akan dibangun tower jaringan komunikasi tetapi sampai saat ini tidak terealisasi," ujarnya.
Dalam pernyataan sikapnya, para pendemo meminta Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu mendesak Bupati SBT Abdullah Vanath untuk memperioritaskan pembangunan pendidikan, kesehatan dan telekomunikasi serta transportasi di daerah itu sehingga warga setempat dapat menikmati pembangunan sebagimana warga kecamatan lainnya di kabupaten tersebut.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2011
HPPM tersebut menyampaikan tuntutan lewat aksi demosntrasi di depan pintu masuk kantor Gubernur Maluku, Rabu.
"Sesuai otonomi daerah maka pemprov Maluku tidak bisa mengintervensi terlalu jauh kebijakan Pemkab SBT, namun kita akan menerjunkan tim monitoring dan evaluasi ke Wakate untuk melihat kondisi di lapangan sesuai tuntutan aspirasi yang disampaikan oleh adik- adik mahasiswa," kata Kabiro Pemerintahan, Putirulan, saat berdialog dengan para pendemo.
Menurut dia, sesuai undang-undang otonomi daerah maka Pemprov Maluku tidak bisa mengintervensi kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh Pemkab SBT karena merupakan hak otonom pemerintah daerah setempat.
"Pemprov tidak bisa mengntervensi langsung karena hak otonomi ada di kabupaten dan kota. Kita hanya sebatas koordinasi dan kalau terjadi ketimpangan maka Gubernur akan memangil Bupati atau Wali kota untuk menanyakan persoalan yang terjadi di masing-masing daerah," katanya.
Dalam tuntutannya, HPPM Wakate SBT meminta Pemprov Maluku mengevaluasi kebijakan pemerintah kabupaten (Pemkab) SBT karena dinilai tidak pro rakyat di kecamatan tersebut.
"Kebijakan pembangunan di kecamatan Wakate tidak pro rakyat, antara lain terbatasnya sarana sekolah maupun pusat kesehatan, sehingga warga sangat kesulitan mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang layak," kata Sekretaris HPPM Wakate, Nasir Yamko saat berorasi.
Menurut dia, banyak sarana pendidikan di kecamatan yang tediri dari tiga pulau yakni pulau Watubela, Kesui dan Teor tidak layak. Begitu juga dengan tenaga pengajar yang sangat terbatas.
"Bahkan beberapa tenga pengajar yang ditempatkan di Wakate sering melalaikan tugas akibat tidak ada kontrol dan monitoring dari Dinas Pendidikan kabupaten setempat," katanya.
Sedangkan bidang kesehatan, menurut Yamko, dari tiga pulau tersebut hanya ada satu puskesmas yang letaknya di pulau Kesui sebagai ibu kota kecamatan Wakate. Untuk mendapatkan layanan kesehatan warga dari pulau Teor dan Wakatube terpaksa harus menggunakan perahu tradisional (sampan) menuju puskesmas tersebut.
Koordintaor demo, Alimudin Kolatlena, mengatakan, masyarakat setempat juga sangat kesulitan dalam hal transportasi, karena kapal yang melayari rute Geser, Gorom, Wakate menuju Ambon hanya satu yakni KM Cantika , itu pun jadwalnya dua minggu sekali.
"Kami minta penempatan KM Cantika perlu di evaluasi karena kondisi kapal sudah tua, ini sangat beresiko bagi pelayaran saat musim ombak," katanya.
Begitu juga dengan sarana komunikasi yang minim menyebabkan warga kesulitan untuk mengakses informasi .
"Dalam setiap momen politik masyarakat selalu dijanjikan akan dibangun tower jaringan komunikasi tetapi sampai saat ini tidak terealisasi," ujarnya.
Dalam pernyataan sikapnya, para pendemo meminta Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu mendesak Bupati SBT Abdullah Vanath untuk memperioritaskan pembangunan pendidikan, kesehatan dan telekomunikasi serta transportasi di daerah itu sehingga warga setempat dapat menikmati pembangunan sebagimana warga kecamatan lainnya di kabupaten tersebut.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2011