Ambon (Antara Maluku) - Penanganan dan pembangunan 116 unit rumah korban permukiman retak di Kampung Boy, kelurahan Batu Gajah, Kota Ambon masih membutuhkan tambahan dana Rp2 miliar lebih, kata Asisten II Pemerintah Kota (Pemkot) setempat, Pieter Saimima.
"Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah membantu Rp5,87 miliar, makanya masih membutuhkan lagi Rp2 miliar lebih agar program relokasi direalisasikan, "katanya, di Ambon, Senin.
Kebutuhan anggaran tersebut karena berdasarkan koordinasi Pemkot Ambon dan Pemprov Maluku untuk pembangunan satu unit rumah Rp59 juta.
Sedangkan anggaran yang dibantu BNPB hanya cukup untuk Rp25 juta per unit rumah.
"Jadi berdasarkan hasil koordinasi Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy dengan Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Sosial dan Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu disepakati adanya patungan anggaran (sharing)," ujar Pieter.
Dia menyatakan, Pemkot saat ini sedang melakukan pemetaan lokasi untuk pembangunan rumah dari 235 kepala keluarga (KK) korban permukiman retak yang saat ini mengungsi di GOR milik PT.PLN (Persero) Wilayah Maluku dan Maluku Utara di Batu Gajah.
"Pemetaan di desa Tawiri, Hatiwe Besar, Passo, Amahusu dan Nusaniwe dengan kebutuhan lahan seluas 11 hektare,"kata Pieter.
Pemkot menempuh kebijakan relokasi berdasarkan rekomendasi Tim Geoteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang menyatakan kawasan Batu Gajah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon tidak layak dihuni warga.
Hasil kajian penelitian sejak akhir Mei - Agustus 2012 menyatakan kawasan Batu Gajah tidak layak dihuni sehingga harus dilakukan proses relokasi.
Sebelumnya juru bicara Tim geoteknologi- LIPI, Edy Prasetyo Utomo, menjelaskan, warga yang bermukim dan beraktivitas di kawasan rentan gerakan tanah harus waspada terutama saat hujan dan setelah terjadinya hujan deras yang berlangsung lama.
"Curah hujan di Ambon cukup tinggi, 150 mm per hari, sehingga harus diperhatikan agar warga tidak melakukan aktivitas di kawasan tersebut," katanya.
Beberapa hal yang harus diperhatikan warga Batu Gajah yang mendiami lereng bukit harus waspada saat musim hujan yakni daerah sekitar gerakan tanah harus dibuat dinding penahan dan diperbanyak saluran air.
"Jika terdapat retakan tanah pada lereng, harus segera ditutup dan dipadatkan guna menghindari terjadinya longsoran," ujar Eddy.
Hal lain yang harus diperhatikan yakni keselamatan penduduk di kawasan rentan longsor, dengan skala prioritas yang terparah terkena longsoran yaitu di zona I. Zona I merupakan zona rawan bencana longsor tinggi, zona II menengah, III rendah dan zona IV sangat rendah.
"Kawasan ini secara geologis tidak layak huni dan tidak boleh dihuni yakni harus dikonservasi, untuk peruntukkan lahan hijau dengan tanaman berakar kuat dan dalam," kata Eddy Prasetyo Utomo
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2012
"Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah membantu Rp5,87 miliar, makanya masih membutuhkan lagi Rp2 miliar lebih agar program relokasi direalisasikan, "katanya, di Ambon, Senin.
Kebutuhan anggaran tersebut karena berdasarkan koordinasi Pemkot Ambon dan Pemprov Maluku untuk pembangunan satu unit rumah Rp59 juta.
Sedangkan anggaran yang dibantu BNPB hanya cukup untuk Rp25 juta per unit rumah.
"Jadi berdasarkan hasil koordinasi Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy dengan Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Sosial dan Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu disepakati adanya patungan anggaran (sharing)," ujar Pieter.
Dia menyatakan, Pemkot saat ini sedang melakukan pemetaan lokasi untuk pembangunan rumah dari 235 kepala keluarga (KK) korban permukiman retak yang saat ini mengungsi di GOR milik PT.PLN (Persero) Wilayah Maluku dan Maluku Utara di Batu Gajah.
"Pemetaan di desa Tawiri, Hatiwe Besar, Passo, Amahusu dan Nusaniwe dengan kebutuhan lahan seluas 11 hektare,"kata Pieter.
Pemkot menempuh kebijakan relokasi berdasarkan rekomendasi Tim Geoteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang menyatakan kawasan Batu Gajah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon tidak layak dihuni warga.
Hasil kajian penelitian sejak akhir Mei - Agustus 2012 menyatakan kawasan Batu Gajah tidak layak dihuni sehingga harus dilakukan proses relokasi.
Sebelumnya juru bicara Tim geoteknologi- LIPI, Edy Prasetyo Utomo, menjelaskan, warga yang bermukim dan beraktivitas di kawasan rentan gerakan tanah harus waspada terutama saat hujan dan setelah terjadinya hujan deras yang berlangsung lama.
"Curah hujan di Ambon cukup tinggi, 150 mm per hari, sehingga harus diperhatikan agar warga tidak melakukan aktivitas di kawasan tersebut," katanya.
Beberapa hal yang harus diperhatikan warga Batu Gajah yang mendiami lereng bukit harus waspada saat musim hujan yakni daerah sekitar gerakan tanah harus dibuat dinding penahan dan diperbanyak saluran air.
"Jika terdapat retakan tanah pada lereng, harus segera ditutup dan dipadatkan guna menghindari terjadinya longsoran," ujar Eddy.
Hal lain yang harus diperhatikan yakni keselamatan penduduk di kawasan rentan longsor, dengan skala prioritas yang terparah terkena longsoran yaitu di zona I. Zona I merupakan zona rawan bencana longsor tinggi, zona II menengah, III rendah dan zona IV sangat rendah.
"Kawasan ini secara geologis tidak layak huni dan tidak boleh dihuni yakni harus dikonservasi, untuk peruntukkan lahan hijau dengan tanaman berakar kuat dan dalam," kata Eddy Prasetyo Utomo
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2012