Wakil Gubernur Maluku Barnabas Nathaniel Orno mengatakan APBD 2024 yang telah ditetapkan DPRD provinsi sebagai Peraturan Daerah menjadi instrumen penting dalam memastikan setiap pembangunan berjalan dengan baik guna peningkatan kesejahteraan rakyat.
"Seluruh pokok pikiran dan kritik yang disampaikan DPRD saat pembahasan APBD 2024 menjadikan masukan bagi pemprov guna dilakukan perbaikan ke depan," kata Wagub di Ambon, Selasa.
Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sepakat pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp3,199 triliun dan ditetapkan dalam rapat paripurna dewan.
Penetapan Perda tentang APBD Maluku tahun anggaran 2024 ini telah disetujui delapan fraksi meski pun dibarengi sejumlah catatan kritis yang harus dibenahi pemerintah daerah.
Menurut dia, penetapan APBD tepat waktu mengindikasikan begitu besar perhatian DPRD terhadap pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Maluku sehingga harus diapresiasi.
Wagub juga menyampaikan terima kasih atas dukungan DPRD selama dirinya bersama Gubernur Maluku Murad Ismail memimpin hingga di penghujung masa jabatan mereka.
"Dalam momentum yang baik ini saya dan Pak Gubernur menyampaikan terima kasih atas dukungan DPRD hingga di akhir masa jabatan walau pun masih ada banyak hal yang belum diselesaikan tapi sebagai manusia kami memiliki kekurangan, dan kami berharap dimaklumi," ujarnya.
Sementara Ketua DPRD Maluku Benhur G Watubun mengatakan di tengah kondisi daerah yang mengalami kekurangan anggaran karena dialokasikan bagi tahapan pilkada, maka pemerintah daerah harus bekerja keras meningkatkan pendapatan dari sektor lain agar bisa menutupi kebutuhan daerah.
"APBD yang telah ditetapkan selanjutnya akan dievaluasi oleh Kemendagri untuk digunakan di 2024," ucapnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2023
"Seluruh pokok pikiran dan kritik yang disampaikan DPRD saat pembahasan APBD 2024 menjadikan masukan bagi pemprov guna dilakukan perbaikan ke depan," kata Wagub di Ambon, Selasa.
Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sepakat pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp3,199 triliun dan ditetapkan dalam rapat paripurna dewan.
Penetapan Perda tentang APBD Maluku tahun anggaran 2024 ini telah disetujui delapan fraksi meski pun dibarengi sejumlah catatan kritis yang harus dibenahi pemerintah daerah.
Menurut dia, penetapan APBD tepat waktu mengindikasikan begitu besar perhatian DPRD terhadap pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Maluku sehingga harus diapresiasi.
Wagub juga menyampaikan terima kasih atas dukungan DPRD selama dirinya bersama Gubernur Maluku Murad Ismail memimpin hingga di penghujung masa jabatan mereka.
"Dalam momentum yang baik ini saya dan Pak Gubernur menyampaikan terima kasih atas dukungan DPRD hingga di akhir masa jabatan walau pun masih ada banyak hal yang belum diselesaikan tapi sebagai manusia kami memiliki kekurangan, dan kami berharap dimaklumi," ujarnya.
Sementara Ketua DPRD Maluku Benhur G Watubun mengatakan di tengah kondisi daerah yang mengalami kekurangan anggaran karena dialokasikan bagi tahapan pilkada, maka pemerintah daerah harus bekerja keras meningkatkan pendapatan dari sektor lain agar bisa menutupi kebutuhan daerah.
"APBD yang telah ditetapkan selanjutnya akan dievaluasi oleh Kemendagri untuk digunakan di 2024," ucapnya.
Editor : Ikhwan Wahyudi
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2023