Ambon (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku meluncurkan program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (Skala) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah itu.
“Pemerintah Provinsi Maluku terus berupaya dan melakukan sejumlah kebijakan strategis dalam pemenuhan layanan dasar seperti peningkatan kapasitas SDM, penataan kelembagaan, serta memperluas kerja sama dan kemitraan dalam pembangunan, untuk menunjang dan mempermudah aksesibilitas dan konektivitas," ujar Asisten Administrasi Umum Setda Maluku Pieterson Rangkorarat di Ambon, Kamis.
Skala merupakan program kemitraan antara pemerintah Australia dan Indonesia, yang hanya bisa terwujud melalui dukungan dan kolaborasi luar biasa dari Kemendagri, Kemenkeu dan Bappenas.
Program tersebut digagas Pemprov Maluku menggandeng Counsellor for Human Development Departement of Foreign Affairs and Trade, Hannah Derwent.
Baca juga: Pemprov Maluku sediakan anggaran non tahapan pilkada Rp5 miliar
Rangkorarat mengungkapkan dalam pemenuhan layanan dasar, Provinsi Maluku dihadapkan dengan berbagai tantangan dan permasalahan. Kondisi geografis dan karakteristik kepulauan dengan penduduk yang tersebar hingga ke pulau-pulau kecil yang merupakan daerah tertinggal, terdepan dan terluar membutuhkan upaya dan sumber daya yang tidak sedikit.
"Sejalan dengan arah pembangunan daerah Provinsi Maluku, kehadiran Skala dengan penguatan elemen strategis berupa penguatan pengelolaan keuangan publik, standar pelayanan minimal, pengarusutamaan gender, inklusi sosial, penguatan pengelolaan sistem informasi untuk perencanaan dan penganggaran yang inklusif dan berbasis data serta mendorong kepemimpinan lokal yang efektif," kata dia menjalankan.
Sementara itu Hannah Derwent dalam sambutannya menyampaikan, Peluncuran Skala diharapkan dapat berjalan selama delapan tahun ke depan, sebagai kemitraan yang dijalin bersama Bappenas, Kemendagri, Kemenkeu.
Skala akan fokus untuk mendukung direktorat-direktorat terkait, dalam mengatasi kesenjangan regional dengan memperkuat aspek desentralisasi, dalam hal fiskal dan tata Kelola.
“Saya sangat senang mengetahui bahwa Maluku menjadi salah satu dari delapan provinsi yang terpilih menjadi daerah Program Skala, saya kira ini merupakan pertanda baik untuk kemitraan ini dalam memperkuat kinerja provinsi dan kabupaten dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Baca juga: Pemprov Maluku siapkan anggaran Pilkada Rp95,08 miliar
Ia berharap, kemitraan ini akan memperkuat tata kelola pemerintahan di Maluku, dengan memperkuat aspek perencanaan, pembangunan, penganggaran dan belanja yang berkualitas terutama bagi masyarakat miskin, penyandang disabilitas dan perempuan.
Hannah menambahkan, untuk meningkatkan investasi di wilayah ini diperlukan sumber daya manusia yang kuat, dan hal ini dapat dicapai jika layanan dasar, tersedia secara baik di seluruh wilayah Maluku.
“Saya berterima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi sehingga kini kami dapat memulai dukungan program Skala di Maluku," katanya.
Hadir juga pada kesempatan itu, Direktur Regional III Kementerian PPN/Bappenas Ika Retna Wulandari, kepala bagian perencanaan, Ditjen Bina Pembangunan Kemendagri, Kasubag Advokasi Dan Kerja Sama Antar Lembaga DJPK-Kemenkeu, Kepala BAPPEDA Provinsi Maluku, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, dan stakeholder terkait lainnya.
Baca juga: KPK-Pemprov Maluku komitmen wujudkan keluarga anti korupsi
