Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Dapil Maluku Saadiah Uluputty mendorong pemerintah memaksimalkan potensi kemaritiman yang dimiliki Maluku guna mempercepat pembangunan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kita di Maluku ini 93 persen wilayahnya laut. Jadi seluruh sumber daya manusia dan pembangunan sektor komoditas serta kebutuhan masyarakat harus diarahkan ke laut,” kata Saadiah Uluputty, di Ambon, Selasa.
Ia menegaskan pentingnya pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Maluku, mengingat wilayah ini memiliki kekayaan laut seluas 200.000 kilometer persegi serta strategis dalam jalur perdagangan internasional.
Menurutnya, potensi tersebut harus dikelola dengan baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
"Maluku memiliki posisi yang strategis dengan kekayaan laut yang luar biasa. Kita harus bisa memanfaatkan potensi ini untuk kesejahteraan masyarakat. DPR RI akan terus mendorong kebijakan yang berpihak pada pengembangan sektor kemaritiman di daerah ini," ujarnya.
Selain itu, pihaknya juga meminta pemerintah pusat untuk meningkatkan infrastruktur pendukung, seperti pelabuhan, transportasi laut, dan fasilitas penyimpanan hasil laut.
Hal ini diharapkan dapat memperlancar distribusi hasil perikanan dan meningkatkan daya saing produk kelautan Maluku di pasar internasional.
“Bicara pendapatan, harusnya sebagian besar ini mereka adalah nelayan. Tetapi sekarang kita lihat nelayan profesional kita tidak seberapa. Makanya pendidikan kita juga harus berciri perikanan,” katanya.
Ia menyampaikan, salah satu keluhan yang disampaikan masyarakat kepadanya adalah minimnya fasilitas dan teknologi untuk mengolah hasil tangkapan, yang mengakibatkan rendahnya nilai jual produk perikanan.
"Masyarakat nelayan di Maluku butuh dukungan nyata dari pemerintah. Dengan adanya teknologi pengolahan yang memadai, hasil tangkapan mereka bisa memiliki nilai tambah yang lebih tinggi. Ini tentu akan berdampak positif pada perekonomian lokal," terangnya.
Ia mengaku, akan mengusulkan program pelatihan dan pendidikan bagi nelayan serta generasi muda Maluku agar memiliki keterampilan dan pengetahuan dalam mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan.
Hal ini sejalan dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan laut dan memastikan keberlanjutan sumber daya alam.
Dengan dorongan dan dukungan dari DPR RI, diharapkan potensi kemaritiman Maluku dapat termanfaatkan secara optimal, membawa manfaat ekonomi bagi daerah dan berkontribusi pada pembangunan nasional.
Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan potensi hasil laut dari Maluku yang berada di zona 3 mencapai 3,9 juta ton dengan nilai mencapai sebesar Rp117 triliun.
"Potensinya (Provinsi Maluku) sangat besar, jadi kalau dihitung dari ikan yang diperbolehkan untuk diambil itu kira-kira nilainya Rp117 triliun," ungkap Sakti.
Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui kebijakan penangkapan terukur berbasis kuota membagi perairan Indonesia ke dalam 6 zona, salah satunya ialah zona 3 yang terdiri dari 9 provinsi.
Adapun 9 provinsi tersebut yakni Maluku, sebagian Maluku Utara, Papua Barat, Papua, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur.
"Ini akan mendukung Maluku menjadi lumbung ikan nasional. Saya berharap Rp117 triliun potensi perikanan ini benar-benar dilaksanakan di wilayah tersebut, jadi Maluku nanti menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dari sektor tenaga kerja dan lainnya," urai Sakti.
Kuota ikan yang akan diberikan kepada investor dalam dan luar negeri yaitu 2,6 juta ton per tahun dan untuk nelayan lokal yakni 268.800 ton per tahun.
Pada zona 3 terdapat wilayah yang dikhususkan bagi nelayan tradisional sebagai zona penangkapan ikan terbatas. KKP memberikan kuota kepada nelayan lokal sebesar 168.700 ton per tahun.
Editor : Ikhwan Wahyudi
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2024