Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebutkan pengesahan UU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, termasuk perlindungan terhadap beragam spesies di perairan.
Sekretaris Jenderal KKP Rudy Heriyanto Adi Nugroho dalam siaran resmi KKP di Jakarta, Selasa, mengatakan dengan disahkannya revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, kewenangan pengelolaan dan penetapan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil kini dilaksanakan sepenuhnya oleh KKP.
Penegasan dalam UU KSDAHE itu memperkuat landasan tugas dan tanggung jawab KKP dalam mengimplementasikan program prioritas KKP yakni ekonomi biru untuk perluasan kawasan konservasi dan pengelolaan efektif.
"Ada beberapa penguatan tanggung jawab KKP yang memang tujuannya untuk efektivitas pengelolaan kawasan konservasi beserta sumber daya alam hayatinya. Kami di KKP siap menjalankan sebagaimana yang diamanahkan oleh UU," ujarnya.
Selain pengelolaan dan penetapan kawasan konservasi, lanjut dia, UU KSDAHE turut mengamanatkan bahwa kegiatan konservasi tumbuhan dan satwa liar tertentu di habitat perairan laut yang berada di kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan.
Termasuk juga, pengelolaan konservasi spesies ikan dan biota laut lainnya dilakukan Menteri Kelautan dan Perikanan. Hal itu turut menegaskan peran KKP dalam konservasi jenis ikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.
Sementara itu, Kepala Biro Hukum KKP Effin Martiana menambahkan mengenai tata cara penetapan dan pengelolaan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil serta konservasi tumbuhan dan satwa liar tertentu di habitat perairan akan diatur dalam peraturan pemerintah.
Pihaknya bersama kementerian lembaga lainnya tengah menyiapkan poin-poin regulasi turunan yang dimaksud.
"Detail pengelolaan kawasan konservasi beserta biota perairan ini akan diatur dalam peraturan pemerintah. Terpenting bagaimana regulasi bisa melindungi kawasan konservasi beserta biota perairan dengan baik dan pemanfaatannya dilakukan dengan cara bijaksana agar lestari dan berkelanjutan," sebutnya.
Pada 9 Juli lalu, DPR RI sudah mengesahkan RUU KSDAHE menjadi undang-undang. Salah satu perubahannya yakni penghapusan Bab 10 tentang Penyerahan Urusan dan Tugas Pembantuan.
Pada Pasal 38 ayat 1 disebutkan dalam rangka pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusan di bidang tersebut kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pengesahan UU KSDAHE perkuat peran KKP kelola konservasi perairan
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2024
Sekretaris Jenderal KKP Rudy Heriyanto Adi Nugroho dalam siaran resmi KKP di Jakarta, Selasa, mengatakan dengan disahkannya revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, kewenangan pengelolaan dan penetapan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil kini dilaksanakan sepenuhnya oleh KKP.
Penegasan dalam UU KSDAHE itu memperkuat landasan tugas dan tanggung jawab KKP dalam mengimplementasikan program prioritas KKP yakni ekonomi biru untuk perluasan kawasan konservasi dan pengelolaan efektif.
"Ada beberapa penguatan tanggung jawab KKP yang memang tujuannya untuk efektivitas pengelolaan kawasan konservasi beserta sumber daya alam hayatinya. Kami di KKP siap menjalankan sebagaimana yang diamanahkan oleh UU," ujarnya.
Selain pengelolaan dan penetapan kawasan konservasi, lanjut dia, UU KSDAHE turut mengamanatkan bahwa kegiatan konservasi tumbuhan dan satwa liar tertentu di habitat perairan laut yang berada di kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan.
Termasuk juga, pengelolaan konservasi spesies ikan dan biota laut lainnya dilakukan Menteri Kelautan dan Perikanan. Hal itu turut menegaskan peran KKP dalam konservasi jenis ikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.
Sementara itu, Kepala Biro Hukum KKP Effin Martiana menambahkan mengenai tata cara penetapan dan pengelolaan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil serta konservasi tumbuhan dan satwa liar tertentu di habitat perairan akan diatur dalam peraturan pemerintah.
Pihaknya bersama kementerian lembaga lainnya tengah menyiapkan poin-poin regulasi turunan yang dimaksud.
"Detail pengelolaan kawasan konservasi beserta biota perairan ini akan diatur dalam peraturan pemerintah. Terpenting bagaimana regulasi bisa melindungi kawasan konservasi beserta biota perairan dengan baik dan pemanfaatannya dilakukan dengan cara bijaksana agar lestari dan berkelanjutan," sebutnya.
Pada 9 Juli lalu, DPR RI sudah mengesahkan RUU KSDAHE menjadi undang-undang. Salah satu perubahannya yakni penghapusan Bab 10 tentang Penyerahan Urusan dan Tugas Pembantuan.
Pada Pasal 38 ayat 1 disebutkan dalam rangka pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusan di bidang tersebut kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pengesahan UU KSDAHE perkuat peran KKP kelola konservasi perairan
Editor : Moh Ponting
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2024