Ambon (Antara Maluku) - Tim Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank-ADB) bersama Pemerintah Provinsi Maluku pada Jumat mematangkan persiapan program Ambon Flood Control di lima sungai ibu kota provinsi tersebut.
Tim ADB perwakilan Indonesia dikoordinir Erik didampingi Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Mohammad Marasabessy mematangkan program tersebut dengan Penjabat Gubernur setempat Saut Situmorang bersama sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) teknis.
Asisten Tata Pemerintahan Setda Maluku, Frangky Rejaan, mengatakan, Penjabat Gubernur Saut Situmorang menyambut baik program tersebut karena strategis dalam mengatasi banjir dan longsor di Kota Ambon saat musim hujan setiap tahun.
"Jadi dimatangkan tahapan persiapan yang disepakati Gubernur Maluku dan sekiranya dipandang perlu bisa melimpahkan kewenangan kepada Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy yang memiliki wilayah dari program tersebut," ujarnya.
Saut saat itu meminta agar kegiatan pembebasan lahan maupun rumah warga dari lokasi program tersebut dibiaya pemerintah pusat melalui APBN karena ADB hanya berkaitan dengan pembangunan fisik.
Sedangkan kegiatan sosialisasi sebagai bagian dari tahapan persiapan, menyusul telah dipresentasikan perencanaan oleh BWS Maluku itu menjadi kewenangan Pemprov Maluku bersama Pemkot Ambon.
"Prinsipnya diharapkan program Ambon Flood Control itu pembangunan fisiknya sudah direalisasikan pada 2014," kata Frangky.
Sedangkan koordinator ADB perwakilan Indonesia, Erik tidak bersedia dikonfirmasi. "Mohon maaf saya tidak diberikan kewenangan untuk diwawancarai sehingga silakan menanyakan Kepala BWS Maluku," ujarnya.
Kepala BWS Maluku, Mohammad Marasabessy mengemukakan, program Ambon Flood Control ini direncanakan untuk lima sungai di Kota Ambon.
Tahap awal di sungai Batumerah, sedangkan Way Ruhu, Way Tomu, Way Batu Gajah dan Way Batu Gantung.
"Pertimbangannya telah dilakukan sosialisasi dan penyebaran angket berupa kuisioner kepada warga Batu Merah melalui koordinasi dengan Pemkot Ambon untuk direlokasi dari bantaran sungai setempat," ujarnya.
Karena itu, bila warga Batu Merah bersedia direlokasi, maka lahan merupakan tanggung jawab Pemkot Ambon yang menurut Wali Kota setempat, Richard Louhenapessy telah dipetakan.
"Saya intensif berkoordinasi dengan Wali Kota maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis untuk program tersebut karena berkaitan dengan relokasi warganya," kata Mohammad.
Tahap berikutnya adalah Way Ruhu di desa Galala karena permukiman di bantaran sungai belum padat.
Mohammad yang stafnya, Max Paliama menyatakan, Kementerian PU juga mendukung program Ambon Flood Control.
Ambon Flood Control diprogramkan karena ibu kota Provinsi Maluku ini setiap tahun dilanda bencana banjir maupun tanah longsor yang merengut nyawa warga setempat, luka ringan hingga berat, permukiman terendam serta jembatan maupun jalan rusak atau patah.
Program ini lokasinya juga telah ditinjau Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PU, Mohammad Hasan saat berkunjung ke Ambon pada 2013.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014
Tim ADB perwakilan Indonesia dikoordinir Erik didampingi Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Mohammad Marasabessy mematangkan program tersebut dengan Penjabat Gubernur setempat Saut Situmorang bersama sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) teknis.
Asisten Tata Pemerintahan Setda Maluku, Frangky Rejaan, mengatakan, Penjabat Gubernur Saut Situmorang menyambut baik program tersebut karena strategis dalam mengatasi banjir dan longsor di Kota Ambon saat musim hujan setiap tahun.
"Jadi dimatangkan tahapan persiapan yang disepakati Gubernur Maluku dan sekiranya dipandang perlu bisa melimpahkan kewenangan kepada Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy yang memiliki wilayah dari program tersebut," ujarnya.
Saut saat itu meminta agar kegiatan pembebasan lahan maupun rumah warga dari lokasi program tersebut dibiaya pemerintah pusat melalui APBN karena ADB hanya berkaitan dengan pembangunan fisik.
Sedangkan kegiatan sosialisasi sebagai bagian dari tahapan persiapan, menyusul telah dipresentasikan perencanaan oleh BWS Maluku itu menjadi kewenangan Pemprov Maluku bersama Pemkot Ambon.
"Prinsipnya diharapkan program Ambon Flood Control itu pembangunan fisiknya sudah direalisasikan pada 2014," kata Frangky.
Sedangkan koordinator ADB perwakilan Indonesia, Erik tidak bersedia dikonfirmasi. "Mohon maaf saya tidak diberikan kewenangan untuk diwawancarai sehingga silakan menanyakan Kepala BWS Maluku," ujarnya.
Kepala BWS Maluku, Mohammad Marasabessy mengemukakan, program Ambon Flood Control ini direncanakan untuk lima sungai di Kota Ambon.
Tahap awal di sungai Batumerah, sedangkan Way Ruhu, Way Tomu, Way Batu Gajah dan Way Batu Gantung.
"Pertimbangannya telah dilakukan sosialisasi dan penyebaran angket berupa kuisioner kepada warga Batu Merah melalui koordinasi dengan Pemkot Ambon untuk direlokasi dari bantaran sungai setempat," ujarnya.
Karena itu, bila warga Batu Merah bersedia direlokasi, maka lahan merupakan tanggung jawab Pemkot Ambon yang menurut Wali Kota setempat, Richard Louhenapessy telah dipetakan.
"Saya intensif berkoordinasi dengan Wali Kota maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis untuk program tersebut karena berkaitan dengan relokasi warganya," kata Mohammad.
Tahap berikutnya adalah Way Ruhu di desa Galala karena permukiman di bantaran sungai belum padat.
Mohammad yang stafnya, Max Paliama menyatakan, Kementerian PU juga mendukung program Ambon Flood Control.
Ambon Flood Control diprogramkan karena ibu kota Provinsi Maluku ini setiap tahun dilanda bencana banjir maupun tanah longsor yang merengut nyawa warga setempat, luka ringan hingga berat, permukiman terendam serta jembatan maupun jalan rusak atau patah.
Program ini lokasinya juga telah ditinjau Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PU, Mohammad Hasan saat berkunjung ke Ambon pada 2013.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014