Ambon (Antara Maluku) - Pembangunan Ambon Flood Control membutuhkan pembebasan lahan agar terealisasi pengendalian banjir di ibu kota Provinsi Maluku secara terpadu, kata Kepala Balai Wilayah Sungai Maluku, Mohammad Marasabessy.
"Realisasinya butuh lahan. Jadi, perlu dikonsultasikan kepada Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy," katanya, di Ambon, Selasa.
Konsultasi masalah lahan ini menindaklanjuti pembuatan disain yang diharapkan rampung dalam waktu dekat.
"Kuncinya di lahan. Bila berhasil dibebaskan sesuai disain di sepanjang sungai di Kota Ambon, maka realisasi Ambon Flood Control dibangun tahun depan, sesuai jadwal," ujarnya.
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mendukung program Ambon Flood Control dalam rangka mengendalikan banjir dan penyediaan bahan baku air bila terjadi kekeringan, dengan dana yang diusulkan sebesar Rp1,4 triliun.
Kegiatan yang akan dilakukan berupa pembangunan dam serba guna Way Batu Gajah, Way Batu Gantung, Way Batu Merah, Way Tomu dan Way Ruhu.
Pembangunan lainnya yakni pembuatan terowongan dan check dam di Way Batu Merah, Way Batu Gantung, Way Tomu, Way Batu Gajah dan Way Ruhu
Ambon Flood Control dibangun dengan dua sistem, terstruktur dan non struktur.
"Jadi lima Sungai yang mengalir di Kota Ambon dikendalikan debit airnya, dan sumber air yang melimpah bisa dimanfaatkan menjadi tenaga listrik," ujar Marasabessy.
Tahapan ini masih dalam proses desain bersama pemerintah pusat. Disamping itu swasta juga ikut dilibatkan dalam pembangunan Ambon Waterfront City dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sebagai kesatuan proyek Ambon Flood Control.
Di singgung kebutuhan penanganan kerusakan akibat meluapnya sungai di Maluku sehubungan musim hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi dan puncaknya 1 Agustus 2012, dia menjelaskan, sebesar Rp700 miliar.
"Kebutuhan anggaran tersebut sudah disampaikan kepada pemerintah pusat, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum (PU)," kata Marasabessy.
Penyaluran dana tersebut tergantung pemerintah pusat yang dikoordinir Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian PU.
"Prinsipnya sesuai arahan Menteri PU, Djoko Kirmanto dan Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu diprioritaskan penanganan darurat terhadap kerusakan sejumlah sungai maupun longsoran gunung yang dinilai membahayakan masyarakat," ujar Marasabessy.
Dia belum bisa memastikan kapan kebutuhan anggaran itu dialokasikan pemerintah pusat karena terpenting sedang merampungkan penanganan darurat.
"Kami memang telah mengajukan bahwa tahap awal untuk penanganan berbagai kerusakan tersebut dibutuhkan Rp350 miliar, namun diarahkan nantinya menyesuaikan dengan kondisi keuangan negara," kata Muhammad Marasabessy.
Kerusakan sungai maupun longsoran gunung di pulau Ambon, Seram dan Buru telah ditinjau Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PU melibatkan tim ahli dari Japan International Cooperation Agency (JICA) untuk meneliti sekitar 150 sungai di daerah setempat.
