Ambon (Antara Maluku) - Ketua KPU Kabupaten Maluku Barat Daya George Leasa mengatakan pihaknya tidak mengetahui informasi tentang kotak suara yang hilang atau tidak jelas keberadaannya.
"Kami benar tidak tahu, karena penyaluran logistik pemilihan umum legislatif ke Provinsi Maluku maupun yang diteruskan ke kabupaten dan kota tanpa ada koordinasi dengan KPU," katanya saat dihubungi dari Ambon, Kamis.
Ia menyatakan pengadaan logistik pemilu legislatif tersebut ditangani perusahaan di Jakarta, tetapi penyalurannya ke provinsi maupun ke kabupaten/kota tidak dikoordinasikan dengan KPU provinsi dan daerah tingkat dua.
Akibatnya, kata George, dokumen negara yang dikemas dalam kontainer tersebut tiba di pelabuhan Ambon tanpa pengawalan aparat keamanan, dan penyaluran selanjutnya ke sembilan kabupaten dan kota juga tidak jelas.
"Mekanisme kerja seperti ini tentunya akan berdampak tidak baik terhadap suksesnya penyelenggaraan pesta demokrasi pemilu legislatif di Maluku," tandasnya.
KPU MBD, kata George, juga tidak tahu alat transportasi yang digunakan untuk mengirim logistik itu ke daerahnya, sebab belum ada kapal perintis maupun kapal feri yang berlayar ke sana.
Jalur penerbangan perintis ke daerah yang berbatasan dengan negara tetangga Timor Leste ini pun masih kosong karena PT. Merpati Nusantara Airlines (MNA) sudah tidak beroperasi.
Sebelumnya, KPU Provinsi Maluku juga menyatakan tidak mengetahui proses pengiriman logistik Pemilu Legislatif ke daerah ini.
Lebih jauh George Leasa membantah tudingan bahwa KPU tidak melakukan sosialisasi kepada masyarakat jelang pemilu legislatif maupun Pemilu Presiden.
"Ada dukungan dana dari APBN dan kami sementara melakukan sosialisasi pemilu kepada masyarakat di Kabupaten MBD," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014
"Kami benar tidak tahu, karena penyaluran logistik pemilihan umum legislatif ke Provinsi Maluku maupun yang diteruskan ke kabupaten dan kota tanpa ada koordinasi dengan KPU," katanya saat dihubungi dari Ambon, Kamis.
Ia menyatakan pengadaan logistik pemilu legislatif tersebut ditangani perusahaan di Jakarta, tetapi penyalurannya ke provinsi maupun ke kabupaten/kota tidak dikoordinasikan dengan KPU provinsi dan daerah tingkat dua.
Akibatnya, kata George, dokumen negara yang dikemas dalam kontainer tersebut tiba di pelabuhan Ambon tanpa pengawalan aparat keamanan, dan penyaluran selanjutnya ke sembilan kabupaten dan kota juga tidak jelas.
"Mekanisme kerja seperti ini tentunya akan berdampak tidak baik terhadap suksesnya penyelenggaraan pesta demokrasi pemilu legislatif di Maluku," tandasnya.
KPU MBD, kata George, juga tidak tahu alat transportasi yang digunakan untuk mengirim logistik itu ke daerahnya, sebab belum ada kapal perintis maupun kapal feri yang berlayar ke sana.
Jalur penerbangan perintis ke daerah yang berbatasan dengan negara tetangga Timor Leste ini pun masih kosong karena PT. Merpati Nusantara Airlines (MNA) sudah tidak beroperasi.
Sebelumnya, KPU Provinsi Maluku juga menyatakan tidak mengetahui proses pengiriman logistik Pemilu Legislatif ke daerah ini.
Lebih jauh George Leasa membantah tudingan bahwa KPU tidak melakukan sosialisasi kepada masyarakat jelang pemilu legislatif maupun Pemilu Presiden.
"Ada dukungan dana dari APBN dan kami sementara melakukan sosialisasi pemilu kepada masyarakat di Kabupaten MBD," ujarnya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014