Ambon (Antara Maluku) - Komandan Korem 151/Binaiya Kolonel Wanti WF Mamahit mengajak media massa di Maluku untuk menyukseskan pesta demokrasi Pemilu Legislatif 9 April 2014 dengan menyiarkan berita yang sejuk.
"Media massa punya peran penting dalam menyukseskan Pemilu Legislatif dengan menyiarkan berita yang sejuk dan menghindari berita yang berpotensi terjadinya tindak kekerasan dalam masyarakat," kata Danrem Mamahit dalam acara tatap muka dengan insan pers, di Ambon, Selasa.
Ia meminta juga insan pers di daerah ini untuk ikut membantu pelaksanaan Pemilu Legislatif agar dapat berjalan, lancar, sukses, aman dan damai.
"Kita mengajak masyarakat di lingkungan masing-masing untuk menggunakan hak pilihnya dan menghindari golongan putih (Golput)," katanya.
TNI sendiri, lanjut Mamahit, sudah menentukan sikap netralitas baik pada pemilihan kepala daerah (Pilkada), Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden pada 9 Juni 2014.
"TNI tetap memegang teguh netralitas karena aturannya ada, namun apabila ada anggota prajurit TNI yang melanggar maka akan diproses secara hukum," katanya.
Korem 151/Binaiya, katanya, siap menerima kritikan dari masyarakat di daerah ini, karena itu bagian untuk membangun diri dan satuan. Sebab apabila tidak menerima kritikan dari orang lain, maka disadari itu adalah kesombongan.
"Seseorang yang merasa bangga dengan dirinya sendiri dan memandang dirinya lebih besar dari orang lain itu menunjukkan sifat sombong. Karena akar dari kesombongan adalah egois yang berlebihan sehingga sulit untuk menerima kritikan orang lain," ungkap Mamahit.
Karena itu, semua pihak di daerah ini termasuk TNI harus berjuang melawan kesombongan sekaligus juga berjuang menuju kesadaran sejati.
Ia menambahkan, untuk tetap terpeliharanya situasi keamanan yang kondusif di daerah, pemerintah telah mengeluarkan UU No 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Inpres No 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri.
"UU maupun Inpres adalah upaya pemerintah ikut peduli terhadap masalah keamanan di seluruh wilayah Indonesia yang melibatkan TNI, sehingga pemerintah daerah tidak ragu-ragu lagi dalam menentukan langkah pengamanan," katanya.
Karena itu, insan pers perlu mengumandangkan dan pemerintah daerah perlu sosialisasikan UU maupun Inpres tersebut untuk dipahami oleh masyarakat sehingga kondisi keamanan di Maluku tetap dalam situasi yang tentram dan damai.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014
"Media massa punya peran penting dalam menyukseskan Pemilu Legislatif dengan menyiarkan berita yang sejuk dan menghindari berita yang berpotensi terjadinya tindak kekerasan dalam masyarakat," kata Danrem Mamahit dalam acara tatap muka dengan insan pers, di Ambon, Selasa.
Ia meminta juga insan pers di daerah ini untuk ikut membantu pelaksanaan Pemilu Legislatif agar dapat berjalan, lancar, sukses, aman dan damai.
"Kita mengajak masyarakat di lingkungan masing-masing untuk menggunakan hak pilihnya dan menghindari golongan putih (Golput)," katanya.
TNI sendiri, lanjut Mamahit, sudah menentukan sikap netralitas baik pada pemilihan kepala daerah (Pilkada), Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden pada 9 Juni 2014.
"TNI tetap memegang teguh netralitas karena aturannya ada, namun apabila ada anggota prajurit TNI yang melanggar maka akan diproses secara hukum," katanya.
Korem 151/Binaiya, katanya, siap menerima kritikan dari masyarakat di daerah ini, karena itu bagian untuk membangun diri dan satuan. Sebab apabila tidak menerima kritikan dari orang lain, maka disadari itu adalah kesombongan.
"Seseorang yang merasa bangga dengan dirinya sendiri dan memandang dirinya lebih besar dari orang lain itu menunjukkan sifat sombong. Karena akar dari kesombongan adalah egois yang berlebihan sehingga sulit untuk menerima kritikan orang lain," ungkap Mamahit.
Karena itu, semua pihak di daerah ini termasuk TNI harus berjuang melawan kesombongan sekaligus juga berjuang menuju kesadaran sejati.
Ia menambahkan, untuk tetap terpeliharanya situasi keamanan yang kondusif di daerah, pemerintah telah mengeluarkan UU No 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Inpres No 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri.
"UU maupun Inpres adalah upaya pemerintah ikut peduli terhadap masalah keamanan di seluruh wilayah Indonesia yang melibatkan TNI, sehingga pemerintah daerah tidak ragu-ragu lagi dalam menentukan langkah pengamanan," katanya.
Karena itu, insan pers perlu mengumandangkan dan pemerintah daerah perlu sosialisasikan UU maupun Inpres tersebut untuk dipahami oleh masyarakat sehingga kondisi keamanan di Maluku tetap dalam situasi yang tentram dan damai.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014