Ternate (Antara Maluku) - DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara meminta pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengawasi distribusi minyak tanah bersubsidi di daerah itu.

Anggota Komisi A DPRD Halsel, Abdullah Madjid ketika dihubungi dari Ternate, Jumat, menyatakan Disperidag selama ini masih lemah dalam melakukan pengawasan BBM.

"Pendistribusian BBM bersubsidi di Halsel perlu diawasi karena ada yang tidak sesuai sasaran, bahkan dijual ke industri," katanya.

Karena itu, kata dia, Disperindag Halsel harus turun langsung ke lapangan dalam melakukan pengawasan.

"Jangan sampai timbul kesan tidak ada pemerintah karena regulasi yang mengatur soal BBM bersubsidi tidak dilaksanakan. Akibat lemahnya pengawasan, saat ini harga minyak tanah bersubsidi di Halsel tembus harga Rp5.000 per liter," katanya.

Ia juga menyatakan warga mulai mengeluhkan sulitnya mendapatkan minyak tanah dalam beberapa hari terakhir ini.

"Karena langka, harganya pun naik dari Rp4.500 menjadi Rp5.000 per liter, bahkan di tingkat pengecer lebih dari itu," katanya.

Sementara itu, Bupati Muhammad Kasuba saat dikonfirmasi menyatakan pihaknya mengapresiasi sikap dan pemikiran kalangan DPRD berupa tanggapan, saran dan pendapat yang terangkum dalam rekomedasi dewan kepada pemerintah kabupaten.

"Ke depan, kita akan terus berupaya meningkatan kinerja dan perbaikan pelayanan kepada masyarakat, yang tentunya akan menjadi perhatian serius Pemkab Halsel," katanya.

Pewarta: Abdul Fatah

Editor : John Nikita S


COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015