Ambon, 15/9 (Antara Maluku) - Keberhasilan pembangunan sektor pertanian tidak hanya tergantung transformasi ilmu pengetahuan pengelolaan sawah terhadap petani tetapi juga pengelolaan sumber daya air.
"Jadi, masalah ini juga tidak terlepas dari pengelolaan sumber daya air yang berdaya guna dan berhasil guna, didukung jaringan irigasi memadai serta kinerja operasi dan pemeliharaan yang berkesinambungan," kata Gubernur Maluku Said Assagaff di Ambon, Senin.
Penjelasan gubernur disampaikan saat membuka pertemuan konsultasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air tentang operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air yang diikuti ratusan peserta dari seluruh Indonesia.
Menurut Gubernur, pemerintah mendukung swasembada pangan pada tahun 2017 dan untuk mencapainya dibutuhkan kerja keras serta dukungan semua pihak termasuk intervensi berbagai program pembangunan secara simultan dari sektor-sektor terkait lainnya.
Semua pihak harus bersinergi dan memberikan kontribusi secara maksimal untuk mendukung keberhasilan pembangunan sektor pertanian.
"Dalam konteks ini kita pun menyadari bahwa masih banyak tantangan yang dihadapi dalam operasi dan pemeliharan prasarana sumber daya air di Indonesia sebut saja masalah kewenangan, alih fungsi lahan, sumber daya manusia, pendanaan serta karakteristik lokasi," katanya
Pengaturan kewenangan di daerah berdampak masih banyaknya prasarana sumberdaya air di kabupaten/kota yang tidak berfungsi dengan baik.
Untuk itu, kata Gubernur, upaya perbaikan prasarana sumber daya air di tingkat bawah perlu mendapat perhatian khusus, karena tanpa prasarana yang baik maka kedaulatan pangan akan sulit dicapai.
Masalah lain yang cukup mengkhawatirkan adalah alih fungsi lahan dari pertanian padi kepada yang non padi seperti perkebunan, bahkan beralih fungsi ke kawasan industri atau perumahan.
Sama halnya dengan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk menjamin kesinambungan kinerja operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air.
"Selain beberapa masalah yang telah saya sebutkan, masalah karakteristik lokasi juga turut berpengaruh terutama dalam hal ketersediaan dan keterjangkauan serta kualitas air yang dihasilkan," ujarnya.
Karena itu perlu dipikirkan juga adanya kebijakan yang berpihak kepada spesifikasi lokasi terutama untuk lokasi wilayah kepulauan seperti di Maluku dan beberapa provinsi lainnya.
Dalam rangka mendukung dan meningkatkan kinerja operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air, Pemprov Maluku telah menempuh berbagai kebijakan srategis diantaranya desain sumberdaya air provinsi ini telah menyusun kebijakan pengelolaan tahun 2012-2032.
Selain itu juga telah dibentuk komisi irigasi yang mengkoordinasikan program DP3A terkait dengan rencana tata tanam tahunan dan pemprov telah mengusulkan dana alokasi khusus dan tugas pembantuan serta telah alokasi APBD untuk kegiatan operasi dan pemeliharaan sumber daya air.
Pemprov akan terus berupaya agar sumber daya manusia, operasi dan pemeliharaan sumber daya air yang saat ini masih berstatus non PNS dapat diangkat menjadi pegawai negeri.
"Saya sangat berharap forum ini menjadi wadah untuk kita saling berdiskusi tentukan pendapat, berbagi pengetahuan dan pengalaman yang tentunya akan melahirkan solusi dan kebijakan strategis juga terobosan baru guna mendukung dan memperkuat berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah," ujarnya.
Yang terpenting, lanjutnya adalah membangun komitmen bersama antara pemerintah di pusat dan daerah untuk meningkatkan kinerja operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air demi terwujudnya kedaulatan pangan.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015
"Jadi, masalah ini juga tidak terlepas dari pengelolaan sumber daya air yang berdaya guna dan berhasil guna, didukung jaringan irigasi memadai serta kinerja operasi dan pemeliharaan yang berkesinambungan," kata Gubernur Maluku Said Assagaff di Ambon, Senin.
Penjelasan gubernur disampaikan saat membuka pertemuan konsultasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air tentang operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air yang diikuti ratusan peserta dari seluruh Indonesia.
Menurut Gubernur, pemerintah mendukung swasembada pangan pada tahun 2017 dan untuk mencapainya dibutuhkan kerja keras serta dukungan semua pihak termasuk intervensi berbagai program pembangunan secara simultan dari sektor-sektor terkait lainnya.
Semua pihak harus bersinergi dan memberikan kontribusi secara maksimal untuk mendukung keberhasilan pembangunan sektor pertanian.
"Dalam konteks ini kita pun menyadari bahwa masih banyak tantangan yang dihadapi dalam operasi dan pemeliharan prasarana sumber daya air di Indonesia sebut saja masalah kewenangan, alih fungsi lahan, sumber daya manusia, pendanaan serta karakteristik lokasi," katanya
Pengaturan kewenangan di daerah berdampak masih banyaknya prasarana sumberdaya air di kabupaten/kota yang tidak berfungsi dengan baik.
Untuk itu, kata Gubernur, upaya perbaikan prasarana sumber daya air di tingkat bawah perlu mendapat perhatian khusus, karena tanpa prasarana yang baik maka kedaulatan pangan akan sulit dicapai.
Masalah lain yang cukup mengkhawatirkan adalah alih fungsi lahan dari pertanian padi kepada yang non padi seperti perkebunan, bahkan beralih fungsi ke kawasan industri atau perumahan.
Sama halnya dengan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk menjamin kesinambungan kinerja operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air.
"Selain beberapa masalah yang telah saya sebutkan, masalah karakteristik lokasi juga turut berpengaruh terutama dalam hal ketersediaan dan keterjangkauan serta kualitas air yang dihasilkan," ujarnya.
Karena itu perlu dipikirkan juga adanya kebijakan yang berpihak kepada spesifikasi lokasi terutama untuk lokasi wilayah kepulauan seperti di Maluku dan beberapa provinsi lainnya.
Dalam rangka mendukung dan meningkatkan kinerja operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air, Pemprov Maluku telah menempuh berbagai kebijakan srategis diantaranya desain sumberdaya air provinsi ini telah menyusun kebijakan pengelolaan tahun 2012-2032.
Selain itu juga telah dibentuk komisi irigasi yang mengkoordinasikan program DP3A terkait dengan rencana tata tanam tahunan dan pemprov telah mengusulkan dana alokasi khusus dan tugas pembantuan serta telah alokasi APBD untuk kegiatan operasi dan pemeliharaan sumber daya air.
Pemprov akan terus berupaya agar sumber daya manusia, operasi dan pemeliharaan sumber daya air yang saat ini masih berstatus non PNS dapat diangkat menjadi pegawai negeri.
"Saya sangat berharap forum ini menjadi wadah untuk kita saling berdiskusi tentukan pendapat, berbagi pengetahuan dan pengalaman yang tentunya akan melahirkan solusi dan kebijakan strategis juga terobosan baru guna mendukung dan memperkuat berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah," ujarnya.
Yang terpenting, lanjutnya adalah membangun komitmen bersama antara pemerintah di pusat dan daerah untuk meningkatkan kinerja operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air demi terwujudnya kedaulatan pangan.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015