Ambon, 5/4 (Antara Maluku) - DPRD Maluku menyatakan kesiapan membantu Badan Narkotika Nasional (BNN) provinsi untuk ikut sosialisasi dan mengampanyekan program gerakan antinarkoba kepada masyarakat di tingkat paling bawah.
"Kami di DPRD punya agenda masa reses dan biasanya turun langsung ke konstituen sehingga momentum seperti ini bisa dilakukan sosialisasi secara langsung kepada warga tentang bahaya penggunaan narkoba," kata Ketua Fraksi Pembangunan Bangsa DPRD Maluku, Habiba Pellu di Ambon, Selasa.
Sosialisasi ini merupakan wujud partisipasi semua instansi terkait dalam membantu BNN memerangi peredaran dan penggunaan narkoba yang sangat merugikan generasi muda di daerah ini.
Kemudian keterbatasan tenaga serta peralatan yang memadai dari BNN, disertai kondisi geografis wilayah yang terdiri dari pulau-pulau dan minimnya sarana transportasi menjadi kendala tersendiri dalam mencegah peredaran narkotik dan obat-obat terlarang secara bebas.
Menurut Habiba, angka 27.900 pengguna narkoba di Maluku menurut data BNN provinsi maupun hasil penelitian lembaga perguruan tinggi sangatlah besar dan harus segera diantisipasi atau dicegah agar tidak semakin menyebar kepada orang lain.
Sebab dampak penggunaan narkoba ini sangat buruk terhadap moral masyarakat, terutama kalangan anak-anak, remaja, maupun generasi muda, sebab Maluku sekarang masuk ranking ke tujuh pengguna narkoba terbanyak dan usianya mulai dari 10 tahun ke atas.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Maluku, Reinhard Toumahuw mengatakan dukungannya terhadap BNN untuk melakukan tes urine terhadap seluruh anggota legislatif.
"Langkah ini harus dilakukan agar anggota dewan juga tidak coba-coba mau menggunakan barang tersebut," tegasnya.
Sementara Amir Rumra dari Fraksi PKS menyatakan di DPRD Maluku ada 45 anggota legislatif dan BNN boleh memeriksa urine terhadap seluruh legislator baik pria maupun wanita.
"Narkoba adalah musuh bersama kita semua dan yang terpenting sekarang ini bukan saja pencegahan tetapi pemberantasannya harus lebih diutamakan dengan cara membongkar jaringan atau sindikat pemasoknya ke daerah ini," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016
"Kami di DPRD punya agenda masa reses dan biasanya turun langsung ke konstituen sehingga momentum seperti ini bisa dilakukan sosialisasi secara langsung kepada warga tentang bahaya penggunaan narkoba," kata Ketua Fraksi Pembangunan Bangsa DPRD Maluku, Habiba Pellu di Ambon, Selasa.
Sosialisasi ini merupakan wujud partisipasi semua instansi terkait dalam membantu BNN memerangi peredaran dan penggunaan narkoba yang sangat merugikan generasi muda di daerah ini.
Kemudian keterbatasan tenaga serta peralatan yang memadai dari BNN, disertai kondisi geografis wilayah yang terdiri dari pulau-pulau dan minimnya sarana transportasi menjadi kendala tersendiri dalam mencegah peredaran narkotik dan obat-obat terlarang secara bebas.
Menurut Habiba, angka 27.900 pengguna narkoba di Maluku menurut data BNN provinsi maupun hasil penelitian lembaga perguruan tinggi sangatlah besar dan harus segera diantisipasi atau dicegah agar tidak semakin menyebar kepada orang lain.
Sebab dampak penggunaan narkoba ini sangat buruk terhadap moral masyarakat, terutama kalangan anak-anak, remaja, maupun generasi muda, sebab Maluku sekarang masuk ranking ke tujuh pengguna narkoba terbanyak dan usianya mulai dari 10 tahun ke atas.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Maluku, Reinhard Toumahuw mengatakan dukungannya terhadap BNN untuk melakukan tes urine terhadap seluruh anggota legislatif.
"Langkah ini harus dilakukan agar anggota dewan juga tidak coba-coba mau menggunakan barang tersebut," tegasnya.
Sementara Amir Rumra dari Fraksi PKS menyatakan di DPRD Maluku ada 45 anggota legislatif dan BNN boleh memeriksa urine terhadap seluruh legislator baik pria maupun wanita.
"Narkoba adalah musuh bersama kita semua dan yang terpenting sekarang ini bukan saja pencegahan tetapi pemberantasannya harus lebih diutamakan dengan cara membongkar jaringan atau sindikat pemasoknya ke daerah ini," katanya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016