Ambon (ANTARA) -
Pengurus Wilayah Fatayat NU Maluku berkoordinasi dengan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD provinsi untuk membahas masalah penumpukan penumpang dan kendaraan di Pelabuhan Penyeberangan Waipirit-Hunimua akibat terbatasnya kapal fery yang beroperasi.
"Kami berkoordinasi dengan teman-teman anggota DPRD Maluku di F-PKB dengan menunjukkan foto lengkap kondisi terkini di dua dermaga penyeberangan itu," Ketua Pengurus Wilayah Fatayat NU Maluku Habiba Pellu di Ambon, Kamis.
Dia berharap dari fraksi untuk membawa persoalan ini ke komisi terkait untuk dibahas dan memanggil pihak ASDP, Dinas Perhubungan, maupun Perusahaan Daerah Panca Karya yang merupakan BUMD milik pemprov.
"Selaku pengguna jasa angkutan penyeberangan, hari ini saya hanya melihat dua unit kapal fery yang melayani masyarakat baik dari Kota Ambon menuju tiga kabupaten di Pulau Seram maupun sebaliknya sehingga terjadi penumpukan dan antrian panjang," ucapnya.
Kalau dua hari lalu memang masih terlihat ada tiga KMP yang melakukan penyeberangan namun kini berkurang menjadi dua KMP tanpa ada penjelasan resmi kepada masyarakat.
"Situasi ini menyebabkan para calon penumpang khususnya wanita dan anak-anak, bahkan ada anak yang sempat histeris karena mengalami sesak nafas akibat berdesak-desakan," tandasnya.
Apalagi menghadapi perayaan hari-hari besar keagamaan saat ini berupa Natal dan Tahun Baru ditambah banyaknya warga dari tiga kabupaten di Pulau Seram yang harus masuk Kota Ambon mengikuti seleksi CPNS dan PPPK cukup mengalami kesulitan dengan kondisi seperti itu.
Menurut dia, semestinya Dinas Perhubungan, ASDP dan PD Panca Karya sudah harus mengantisipasi lebih dini kondisi seperti ini agar tidak terjadi penumpukan penumpang di dua dermaga penyeberangan dimaksud.
Minimal pihak yang bertugas menangani pengoperasian KMP menyiapkan empat unit kapal fery untuk memberikan pelayanan yang lebih maksimal.
Arus mudik dari tiga kabupaten di Pulau Seram menuju Kota Ambon dan sebaliknya menjelang Natal sudah sangat meningkat.
Untuk itu, diminta kepada pemerintah daerah dan DPRD segera menyikapi persoalan ini dan bila perlu dilakukan on the spot ke dermaga penyeberangan Hunimua dan Waipirit.
