DPRD Kota Ternate, Maluku Utara (Malut) meminta agar Walikota Ternate, Burhan Abdurahman mengevaluasi kinerja Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang selama ini tidak mampu mengelola PAD dari tahun ke tahun mengalami penurunan.
Ketua Banggar DPRD Kota Ternate, Jainal H Hasan di Ternate, Kamis, mengatakan, dari target pendapatan daerah 2018 sebesar Rp 990,18 miliar yang bisa direalisasikan hanya sebesar Rp 902,52 miliar atau 91,15 persen, dengan jenis penerimaan salah satunya adalah PAD.
Dikatakannya, PAD pada 2018 ditargetkan sebesar Rp 153,23 miliar yang direalisasi sebesar Rp 96,42 miliar atau 62,93 persen.
Menurut dia, dari beberapa sumber PAD, hanya pajak daerah yang melebihi target yakni ditargetkan sebesar Rp 50,10 miliar, yang direalisasi sebesar Rp 52,09 miliar atau 103,97 persen. Sementara sumber-sumber PAD lainya tidak memenuhi taarget seperti retribusi daerah ditargetkan sebesar Rp. 54,70 miliar hanya dapat direalisasi sebesar Rp 16,98 miliar atau 31,04 persen.
"Ini disebabkan minimnya pengelolaan SDM pengelola PAD, penetapan target dan pengelola PAD belum profesional, lemahnya pengawasan sehingga terjadi tingkat kebocoran yang tinggi, serta tidak ada evaluasi dari Walikota terhadap kepala OPD terkait atau perangkatnya yang selama ini tidak mampu mengelola PAD," ujarnya.
Selain itu, Banggar juga memberikan catatan dan rekomendasi kepada Walikota agar memperhatikan perencanaan dan tidak maksimalnya kinerja paratur serta pelaksana program dan kegiatan karena sejumlah Kepala OPD yang diangkat tidak sesuai dengan keahlianya, bahkan mempertahankan Kepala OPD yang berstatus Plt selama bertahun agar segera ditindaklanjuti.
Olehnya itu, DPRD menginginkan sistem Pemerintah di Kota Ternate diubah dan pengelolaan serta pengawasan diperketat dan SDM harus ditingkatkan, tinggal Wali Kota bersikap.
Sedangkan, Wali Kota Ternate, Burhan Abdurahman ketika dikonfirmasi menjelaskan, mengenai pengangkatan sejumlah pejabat yang masih berstatus Plt pada beberapa OPD serta beberapa pengelola pendapatan, saat ini pihaknya sedang dalam tahapan evaluasi dan berjanji akan menindaklanjuti catatan dan rekomendasi DPRD tersebut pada waktunya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019
Ketua Banggar DPRD Kota Ternate, Jainal H Hasan di Ternate, Kamis, mengatakan, dari target pendapatan daerah 2018 sebesar Rp 990,18 miliar yang bisa direalisasikan hanya sebesar Rp 902,52 miliar atau 91,15 persen, dengan jenis penerimaan salah satunya adalah PAD.
Dikatakannya, PAD pada 2018 ditargetkan sebesar Rp 153,23 miliar yang direalisasi sebesar Rp 96,42 miliar atau 62,93 persen.
Menurut dia, dari beberapa sumber PAD, hanya pajak daerah yang melebihi target yakni ditargetkan sebesar Rp 50,10 miliar, yang direalisasi sebesar Rp 52,09 miliar atau 103,97 persen. Sementara sumber-sumber PAD lainya tidak memenuhi taarget seperti retribusi daerah ditargetkan sebesar Rp. 54,70 miliar hanya dapat direalisasi sebesar Rp 16,98 miliar atau 31,04 persen.
"Ini disebabkan minimnya pengelolaan SDM pengelola PAD, penetapan target dan pengelola PAD belum profesional, lemahnya pengawasan sehingga terjadi tingkat kebocoran yang tinggi, serta tidak ada evaluasi dari Walikota terhadap kepala OPD terkait atau perangkatnya yang selama ini tidak mampu mengelola PAD," ujarnya.
Selain itu, Banggar juga memberikan catatan dan rekomendasi kepada Walikota agar memperhatikan perencanaan dan tidak maksimalnya kinerja paratur serta pelaksana program dan kegiatan karena sejumlah Kepala OPD yang diangkat tidak sesuai dengan keahlianya, bahkan mempertahankan Kepala OPD yang berstatus Plt selama bertahun agar segera ditindaklanjuti.
Olehnya itu, DPRD menginginkan sistem Pemerintah di Kota Ternate diubah dan pengelolaan serta pengawasan diperketat dan SDM harus ditingkatkan, tinggal Wali Kota bersikap.
Sedangkan, Wali Kota Ternate, Burhan Abdurahman ketika dikonfirmasi menjelaskan, mengenai pengangkatan sejumlah pejabat yang masih berstatus Plt pada beberapa OPD serta beberapa pengelola pendapatan, saat ini pihaknya sedang dalam tahapan evaluasi dan berjanji akan menindaklanjuti catatan dan rekomendasi DPRD tersebut pada waktunya.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019