Dewan Pimpinan Wilayah (DPW ) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Maluku Utara (Malut) meminta dalam penanganan pandemi COVID-19, harus mengutamakan keselamatan penyelenggara pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 agar prosesnya terlaksananya secara demokratis.
"Memori pada penyelenggaraan Pemilu 2019 harus menjadi suatu ikhtibar dalam perumusan kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk penyelenggaraan Pilkada 2020 yang semakin baik dan demokratis," kata Sekretaris DPW PKB Malut, Malik Sillia di Ternate, Selasa.
Dia meminta, Bawaslu dan KPU di Malut lebih memperhatikan jajarannya di delapan kabupaten dan kota yang akan melaksanakan Pilkda 2020 terkait penerapan protokol kesehatan, sehingga catatan pilu atas banyak jatuhnya korban jiwa pada pemilu 2019 tidak boleh terulang lagi.
"Bawaslu dan KPU Malut harus memastikan penyelenggara menerapkan protokol kesehatan, melengkapi Alat Pelindung Diri (APD) untuk teman-teman karena langsung berhadapan dengan masyarakat," kata Malik.
Dia juga mengingatkan, tahapan Pilkada 2020 tetap pada masa pandemi COVID - 19, makanya keselamatan penyelenggara an masyarakat harus menjadi prioritas bagi para pemangku kebijakan.
Baginya, setiap langkah yang diambil harus cermat, teliti dan matang guna meminimalisir kemungkinan terburuk yang bisa terjadi. Llangkah strategis itu bisa dimulai dengan koordinasi antara KPU, Bawaslu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Kesehatan atau pihak Gugus Tugas untuk mengetahui fakta dari data peta penyebaran COVID-19.
"Saya meminta agar keselamatan warga negara harus menjadi segala-galanya di atas seluruh kepentingan politik praktis. Dengan demikian negara dapat hadir menjadi pelindung sekaligus pelayan bagi warga negaranya," tandas Malik.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2020
"Memori pada penyelenggaraan Pemilu 2019 harus menjadi suatu ikhtibar dalam perumusan kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk penyelenggaraan Pilkada 2020 yang semakin baik dan demokratis," kata Sekretaris DPW PKB Malut, Malik Sillia di Ternate, Selasa.
Dia meminta, Bawaslu dan KPU di Malut lebih memperhatikan jajarannya di delapan kabupaten dan kota yang akan melaksanakan Pilkda 2020 terkait penerapan protokol kesehatan, sehingga catatan pilu atas banyak jatuhnya korban jiwa pada pemilu 2019 tidak boleh terulang lagi.
"Bawaslu dan KPU Malut harus memastikan penyelenggara menerapkan protokol kesehatan, melengkapi Alat Pelindung Diri (APD) untuk teman-teman karena langsung berhadapan dengan masyarakat," kata Malik.
Dia juga mengingatkan, tahapan Pilkada 2020 tetap pada masa pandemi COVID - 19, makanya keselamatan penyelenggara an masyarakat harus menjadi prioritas bagi para pemangku kebijakan.
Baginya, setiap langkah yang diambil harus cermat, teliti dan matang guna meminimalisir kemungkinan terburuk yang bisa terjadi. Llangkah strategis itu bisa dimulai dengan koordinasi antara KPU, Bawaslu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Kesehatan atau pihak Gugus Tugas untuk mengetahui fakta dari data peta penyebaran COVID-19.
"Saya meminta agar keselamatan warga negara harus menjadi segala-galanya di atas seluruh kepentingan politik praktis. Dengan demikian negara dapat hadir menjadi pelindung sekaligus pelayan bagi warga negaranya," tandas Malik.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2020