Anggota DPRD Maluku, Benhur Watubun menilai gaji guru kontrak di Kabupaten Kepulauan Aru dianggap tidak manusiawi karena sangat jauh di bawah Upah Minimun Regional maupun Upah Minimum Provinsi.
"Gaji seorang guru kontrak maupun guru honor di sana hanya Rp1.015.000 sehingga dari sisi kemanusiaan jika dihitung sangat tidak manusiawi," katanya, di Ambon, Rabu.
Kondisi ini diketahui Benhur ketika melakukan kunjungan reses anggota DPRD Maluku ke daerah pemilihannya di Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual, serta Kabupaten Kepulauan Aru.
Bisa dibayangkan bila tenaga guru kontrak maupun honor ini hanya menempati tempat kos atau mengontrak rumah, lalu ditambah lagi biaya makan dan minum serta kebutuhan setiap hari tentunya tidak mencukupi.
Menurut dia, kondisi seperti ini tentunya sangat memberatkan mereka dan secara tidak langsung akan mempengaruhi tugas dan kewajibannya sebagai pendidik.
Namun demikian, itu merupakan resiko dari sebuah pekerjaan dan dia juga tidak bisa menyalahkan siapa pun. Namun, sebagai wakil rakyat maka dirinya akan berjuang dengan membawakan masalah ini ke tingkat fraksi.
"Para guru kontrak ini harus diberikan tunjangan dan honor yang lebih. Minimal sekitar Rp2,5 juta, dan bagi saya ini angka yang layak bagi para guru kontrak atau pun honor," tandas politisi PDI Perjuangan ini.
Karena kemajuan sebuah daerah bukan saja dilihat dari pembangunan infrastrukturnya, tetapi mutu serta kualitas pendidikan itu juga ditentukan oleh Sumber Daya Manusia yang harus diperhatikan masalah kesejahteraannya.
"Di negara ini ada tiga hal penting, yakni badan sehat, otak cerdas, dan perut kenyang. Bagaimana orang cerdas, apalagi guru yang kondisinya pas-pasan dalam mengajar," tandas Benhur.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2020
"Gaji seorang guru kontrak maupun guru honor di sana hanya Rp1.015.000 sehingga dari sisi kemanusiaan jika dihitung sangat tidak manusiawi," katanya, di Ambon, Rabu.
Kondisi ini diketahui Benhur ketika melakukan kunjungan reses anggota DPRD Maluku ke daerah pemilihannya di Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual, serta Kabupaten Kepulauan Aru.
Bisa dibayangkan bila tenaga guru kontrak maupun honor ini hanya menempati tempat kos atau mengontrak rumah, lalu ditambah lagi biaya makan dan minum serta kebutuhan setiap hari tentunya tidak mencukupi.
Menurut dia, kondisi seperti ini tentunya sangat memberatkan mereka dan secara tidak langsung akan mempengaruhi tugas dan kewajibannya sebagai pendidik.
Namun demikian, itu merupakan resiko dari sebuah pekerjaan dan dia juga tidak bisa menyalahkan siapa pun. Namun, sebagai wakil rakyat maka dirinya akan berjuang dengan membawakan masalah ini ke tingkat fraksi.
"Para guru kontrak ini harus diberikan tunjangan dan honor yang lebih. Minimal sekitar Rp2,5 juta, dan bagi saya ini angka yang layak bagi para guru kontrak atau pun honor," tandas politisi PDI Perjuangan ini.
Karena kemajuan sebuah daerah bukan saja dilihat dari pembangunan infrastrukturnya, tetapi mutu serta kualitas pendidikan itu juga ditentukan oleh Sumber Daya Manusia yang harus diperhatikan masalah kesejahteraannya.
"Di negara ini ada tiga hal penting, yakni badan sehat, otak cerdas, dan perut kenyang. Bagaimana orang cerdas, apalagi guru yang kondisinya pas-pasan dalam mengajar," tandas Benhur.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2020